Arun: Luka Lama, Pelajaran untuk Kedaulatan Energi Baru

Arun: Luka Lama, Pelajaran untuk Kedaulatan Energi Baru

Oleh : Bustami, S.Pd.I

1. Prolog: Sebuah Luka yang Tak Pernah Sembuh

Arun bukan sekadar nama. Ia adalah simbol paradoks: sumber energi besar yang pernah menghidupi industri global, tetapi meninggalkan luka sosial di tanah kelahirannya sendiri. Gas alam cair (LNG) Arun di Lhokseumawe—yang ditemukan pada 1971 dan dikelola oleh ExxonMobil bersama Pertamina—pernah menjadi kebanggaan nasional dan simbol kemajuan. Namun bagi rakyat Aceh, Arun justru menandai babak panjang kolonialisme energi yang halus: sumber daya dikeruk, kekayaan mengalir ke luar, dan yang tertinggal hanya debu, trauma, dan kemiskinan struktural.

Dari tahun 1977 hingga 2014, lebih dari tiga dekade gas Arun menjadi penyumbang devisa besar bagi negara. Namun ketika fasilitasnya ditutup, Lhokseumawe justru menjadi kota mati industri. Ribuan pekerja kehilangan penghidupan, dan masyarakat yang dulu tinggal di sekitar lokasi hanya bisa menyaksikan gedung-gedung kosong sebagai monumen keserakahan kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan.

Pertanyaan reflektif yang muncul adalah: Bagaimana mungkin daerah yang menjadi “paru-paru energi nasional” justru kehilangan napas ekonominya sendiri?

Inilah luka lama yang harus dibaca ulang bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran rakyat yang tercerahkan: bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan sumber kedaulatan dan martabat.

2. Kolonialisme Energi: Sebuah Warisan Struktural

Konsep coloniality of power yang diperkenalkan oleh Aníbal Quijano relevan untuk membaca kisah Arun. Kolonialisme bukan lagi soal penjajahan teritorial, tetapi tentang penguasaan atas sumber daya, pengetahuan, dan imajinasi pembangunan. Dalam konteks Arun, kolonialisme hadir dalam bentuk monopoli kebijakan energi yang dikendalikan oleh pusat, dengan struktur ekonomi yang menempatkan daerah hanya sebagai pemasok bahan mentah.

Pemerintah pusat kala itu melihat Aceh sebagai “lokasi strategis” untuk proyek energi, namun bukan sebagai subjek pembangunan. Rakyat Aceh tidak pernah menjadi bagian dari proses perencanaan, tidak memiliki akses terhadap data produksi, tidak memiliki suara dalam kontrak kerja sama, dan tidak menikmati hasilnya. Bahkan hingga hari ini, nilai ekonomi yang ditinggalkan Arun tidak sebanding dengan kerusakan sosial dan ekologis yang terjadi.

Kajian dari William Liddle (1999) dan Richard Robison (1986) tentang ekonomi politik Orde Baru menegaskan: pembangunan di Indonesia dibangun di atas logika ekstraksi dan sentralisasi keuntungan. Kekuasaan ekonomi dan politik saling menguatkan dalam lingkaran patronase yang menyingkirkan rakyat sebagai aktor. Di Aceh, pola ini diperkuat oleh militerisasi, yang menutup ruang kritik terhadap eksploitasi sumber daya.

Arun menjadi saksi bisu bagaimana energi bisa menjadi alat hegemoni, bukan pembebasan. Ia mengajarkan bahwa tanpa kontrol rakyat atas sumber daya, setiap bentuk kemajuan hanyalah pembangunan semu—berkilau di luar, namun kosong di dalam.

3. Luka Sosial dan Trauma Kolektif

Eksploitasi Arun tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga rasa kehilangan kolektif. Rakyat di sekitar Lhokseumawe, Blang Lancang, dan Nisam menjadi penonton dalam teater kekuasaan ekonomi. Tanah mereka diambil, ruang hidup mereka berubah, dan suara mereka dibungkam oleh narasi “pembangunan nasional”.

Sosiolog energi seperti Michael Watts (2005) menyebut fenomena ini sebagai resource curse — kutukan sumber daya. Namun di Aceh, kutukan ini berlipat ganda karena ia juga mengandung political trauma: represi yang terjadi selama konflik, dengan dalih menjaga stabilitas proyek vital nasional.

Sebagian besar masyarakat lokal tidak pernah mendapatkan kompensasi yang layak. Tidak ada transfer teknologi, tidak ada penguatan kapasitas lokal, dan tidak ada skema investasi sosial jangka panjang. Rakyat hanya menjadi penonton dan korban dari proyek yang dilakukan atas nama “kemajuan bangsa”.

Arun menjadi mirror of injustice—cermin ketidakadilan yang memperlihatkan betapa pembangunan yang tidak berbasis rakyat selalu berujung pada penderitaan.

4. Kedaulatan Energi: Dari Gas ke Kesadaran

Kini, ketika dunia memasuki era transisi energi, luka Arun seharusnya menjadi bahan bakar kesadaran baru. Bahwa energi yang sejati bukan hanya listrik dan gas, melainkan kemampuan rakyat mengelola sumber dayanya sendiri.

Kedaulatan energi (energy sovereignty) bukan konsep romantik. Ia telah menjadi agenda global. Di Amerika Latin, Gerakan Energi Rakyat Bolivia dan Ekuador telah menunjukkan bahwa energi dapat dikelola secara kolektif dengan prinsip keadilan sosial, ekologis, dan ekonomi.

Di Indonesia, gagasan ini mulai bergema di kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Sudharto P. Hadi (UNDIP) menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya soal mengganti bahan bakar fosil dengan terbarukan, tetapi juga mengubah relasi kuasa dalam sistem energi itu sendiri.

Aceh, dengan sejarah panjang Arun, memiliki modal moral dan historis untuk memimpin wacana nasional tentang energi berdaulat daerah—yakni energi yang dikelola, dimiliki, dan dikendalikan oleh masyarakat lokal demi kesejahteraan bersama.

5. Pelajaran Strategis dari Luka Arun

Ada lima pelajaran strategis yang dapat ditarik dari sejarah Arun untuk membangun masa depan energi yang berkeadilan:

1. Kedaulatan Data Energi.
   Selama tiga dekade, rakyat Aceh tidak pernah tahu berapa banyak gas yang diekstrak, ke mana dijual, dan berapa hasilnya. Maka, langkah pertama menuju kedaulatan energi adalah transparansi dan akses informasi. Tanpa data, rakyat buta di tanahnya sendiri.

2. Desentralisasi Kewenangan Energi.
   Energi tidak boleh hanya menjadi urusan kementerian di Jakarta. Pemerintah daerah harus memiliki otoritas nyata untuk menentukan arah pengelolaan energi lokal, termasuk kerja sama investasi dan pemanfaatan hasil.

3. BUMD dan BUMG Energi Rakyat.
   Arun seharusnya menjadi pelajaran untuk membangun model baru: energi berbasis BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) dan koperasi rakyat, bukan korporasi besar. Energi mikrohidro, biogas, dan surya harus dikelola oleh komunitas lokal.

4. Ekologi sebagai Pondasi, Bukan Pengorbanan.
   Keadilan ekologis adalah dimensi utama kedaulatan energi. Energi yang merusak tanah dan air hanya akan menambah penderitaan rakyat.

5. Literasi Energi dan Kesadaran Kritis.
   Rakyat Aceh perlu membangun kesadaran energi—memahami bahwa listrik, gas, dan air bukan sekadar fasilitas, melainkan medan politik yang menentukan kedaulatan hidup.

6. Jalan Pembebasan: Energi Sebagai Pengetahuan dan Tindakan

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, mengajarkan bahwa pembebasan dimulai dari kesadaran kritis terhadap struktur penindasan. Dalam konteks Aceh, kesadaran energi adalah bentuk baru dari conscientização—kesadaran bahwa rakyat tidak boleh hanya menjadi konsumen energi, tetapi harus menjadi produsen, pengelola, dan pemiliknya.

Pendidikan energi rakyat harus dimulai di tingkat gampong: memahami potensi air, biomassa, surya, dan angin; membangun laboratorium energi lokal; dan mengintegrasikan teknologi dengan nilai gotong royong. Energi rakyat bukan utopia, ia adalah keniscayaan jika rakyat bersatu dengan pengetahuan.

Arun dapat berubah makna: dari luka menjadi laboratorium pembebasan, dari situs eksploitasi menjadi pusat rekonstruksi kesadaran energi Aceh.

7. Dari Luka ke Harapan: Peta Jalan Energi Aceh Berdaulat

Peta jalan energi Aceh harus berpijak pada tiga poros utama:

1. Reformasi Kebijakan Energi Daerah
   Pemerintah Aceh harus berani menegosiasikan ulang kewenangan pengelolaan energi, memperjuangkan energy sharing agreement yang adil, serta memperkuat regulasi BUMD Energi Aceh agar tidak sekadar simbol.

2. Transformasi Ekonomi Rakyat Energi
   Energi harus menjadi bagian dari ekonomi rakyat. Program padat karya energi terbarukan, pelatihan teknisi desa, dan pengembangan industri kecil berbasis energi lokal harus menjadi prioritas.

3. Ekologi dan Spiritualitas Energi
   Energi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal etika terhadap bumi. Dalam tradisi Aceh, ada nilai tameh droe, tameh alam—menjaga diri dan menjaga alam. Nilai ini dapat menjadi fondasi moral bagi transisi energi hijau yang berkeadilan.

8. Penutup: Arun sebagai Cermin Kesadaran Bangsa

Arun telah selesai sebagai proyek gas, tapi belum selesai sebagai pelajaran sejarah. Ia adalah arsip moral bangsa yang menunjukkan bahwa pembangunan tanpa rakyat hanyalah bentuk baru penjajahan.

Kini saatnya Aceh menulis bab baru: dari koloni energi menjadi pelopor energi berdaulat. Rakyat tidak lagi sekadar menyaksikan pipa dan kilang, tetapi menjadi arsitek masa depan energi yang berbasis pengetahuan lokal, gotong royong, dan keadilan sosial.

Kesadaran ini bukan sekadar nostalgia, melainkan jalan pembebasan. Sebab di tangan rakyat yang sadar, bahkan luka lama seperti Arun pun bisa berubah menjadi energi baru untuk martabat bangsa.

Daftar Pustaka Pilihan (Disarikan dari Kajian Akademik Terkait)

• Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
• Quijano, A. (2000). Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.
• Robison, R. (1986). Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen & Unwin.
• Liddle, W. (1999). Regime: Development and Democracy in Indonesia.
• Watts, M. (2005). Righteous Oil? Human Rights, the Oil Complex, and Corporate Social Responsibility.
• Hadi, S. P. (2021). Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. UNDIP.
• Gudynas, E. (2013). Buen Vivir: Today’s Tomorrow. Development, 54(4).
• International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). Community-Based Energy Transition Models.