Suatu Telaah Reflektif tentang Degradasi Nilai, Adaptasi Moral, dan Repetisi Sejarah
Pendahuluan: Sejarah Tidak Pernah Mati, Ia Hanya Berganti Kostum
Sejarah bukanlah kuburan masa lalu, melainkan cermin masa kini yang menyamar.
Bangsa Romawi kuno, dengan seluruh keagungan militernya dan sistem hukumnya yang megah, pada akhirnya runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena keruntuhan moral dari dalam, saat yang tabu menjadi kebiasaan, dan yang suci menjadi bahan dagangan.
Dua ribu tahun kemudian, Indonesia, negara muda dengan cita-cita luhur, menunjukkan gejala serupa: tabu berubah menjadi budaya, penyimpangan menjadi norma, dan kesadaran publik dibius oleh spektakel.
Dalam refleksi ini, kita akan menelusuri delapan pola transformasi tabu ala Romawi dan padanannya dalam konteks Indonesia kontemporer.
1. Pemujaan Penguasa: Dari Dewa Roma ke Dewa Citra
Di masa Republik Romawi, gagasan bahwa seorang manusia bisa dipuja sebagai dewa dianggap penghujatan. Namun ketika sistem berubah menjadi Kekaisaran, Augustus dan penerusnya mempersonifikasikan negara dalam dirinya.
Di Indonesia, pola ini bergema dalam bentuk pemujaan figur — bukan lagi kepada dewa, tapi kepada pencitraan.
Politik kita sering kali kehilangan substansi, bergeser menjadi ritual pengkultusan simbolik, di mana wibawa menggantikan kebenaran, dan “citra” menggantikan “integritas”.
Seperti Roma yang memuja Kaisarnya, rakyat kini memuja politisi seperti selebritas. Media sosial menjadi kuil baru, dan algoritma menjadi imamnya.
Tabu terhadap pemujaan manusia sirna, digantikan oleh industri pencitraan yang merayakan mitos modern: “asal tampak hebat, maka sah.”
2. Kematian sebagai Hiburan: Dari Colosseum ke Layar Digital
Dulu, darah dan kematian menjadi tontonan di Colosseum. Kini, di Indonesia, kekerasan disiarkan melalui layar — berita kriminal, adu domba politik, hingga konten “drama sosial” di TikTok dan YouTube.
Bedanya hanya medium, bukan mentalitasnya.
Kita menonton penderitaan tanpa empati, menertawakan tragedi sebagai hiburan, dan memperlakukan kemanusiaan sebagai komoditas algoritmik.
Romawi menggunakan arena untuk mengontrol rakyat; kini, kekuasaan memanfaatkan media digital untuk efek serupa, distraksi massal.
Sebagaimana dulu rakyat Roma diberi “panem et circenses” (roti dan sirkus), kini masyarakat diberi bantuan sosial dan konten viral: cukup untuk tidak lapar, tapi tidak cukup untuk berpikir.
3. Seks, Moral, dan Simbolisme Kekuasaan
Pada masa Republik Romawi, perzinaan adalah aib. Namun di era kekaisaran, pesta orgi menjadi budaya elite.
Di Indonesia, kita tidak mengenal pesta orgi publik, tetapi kita mengenal kemunafikan moral.
Elit berbicara tentang kesusilaan, tapi di balik layar, transaksi politik, seks, dan uang berjalan mesra.
Kita hidup di zaman ketika moral menjadi alat politik, bukan kompas etika.
Yang tabu bukan perbuatannya, tapi keterungkapannya.
Inilah paradoks kekuasaan di negeri yang konon religius: dosa dikelola, bukan ditolak.
4. Korupsi dan Patronase: Uang Menggantikan Merit
Di Roma, jabatan publik dulu simbol kehormatan. Namun ketika patronase menguasai sistem, jabatan dibeli dengan uang dan koneksi.
Di Indonesia, kita hidup dalam versi modern fenomena yang sama: politik uang, jual beli posisi, dan proyek sebagai alat loyalitas.
Korupsi bukan sekadar pencurian uang publik, tapi tanda bahwa negara telah kehilangan “jiwa moralnya”.
Ketika meritokrasi kalah oleh koneksi, masyarakat tidak lagi berkembang berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan kedekatan.
Dan sebagaimana Roma hancur oleh oligarki internal, Indonesia pun menghadapi ancaman sistemik yang sama, kekuasaan tanpa akuntabilitas.
5. Tentara yang Setia kepada Individu, Bukan Negara
Kehancuran Republik Romawi dimulai ketika tentara lebih loyal pada jenderal ketimbang pada Senat.
Dalam konteks Indonesia, pola ini muncul dalam bentuk yang lebih halus, birokrasi, aparat, dan elit lokal yang loyal bukan pada negara, tapi pada figur politik tertentu.
Ketika loyalitas diprivatisasi, negara menjadi milik perorangan.
Dan ketika institusi kehilangan netralitasnya, hukum hanyalah perpanjangan kehendak penguasa.
Tabu terhadap personalisasi kekuasaan kini bergeser: bukan lagi dianggap ancaman, tapi dianggap “strategi politik.”
6. Kekerasan yang Dilembagakan
Di Roma, eksekusi menjadi tontonan. Di Indonesia, kekerasan sering dilegalkan atas nama penertiban, stabilitas, atau bahkan “keamanan nasional”.
Kekerasan negara sering dibungkus dengan legitimasi moral.
Dari penggusuran rakyat kecil, kriminalisasi aktivis, hingga pembungkaman kritik, semua dilapisi bahasa hukum, agar kebiadaban tampak sah.
Sejarah Romawi mengajarkan: ketika kekerasan dilembagakan, ia berhenti dianggap kekerasan. Ia menjadi “tugas negara.”
Dan di situlah moralitas kolektif mulai membusuk.
7. Hedonisme Elit dan Degradasi Nilai
Nilai Romawi tentang kesederhanaan (virtus dan frugalitas) hilang di tengah pesta dan kemewahan elit.
Fenomena serupa mencolok di Indonesia, dari pesta pejabat saat rakyat kesulitan, hingga pamer kemewahan di tengah kemiskinan ekstrem.
Hedonisme kini dianggap bagian dari sukses.
Kita tidak lagi mengukur kehormatan dari pengabdian, tapi dari seberapa mahal pakaian dan mobil yang digunakan.
Dan ketika kemewahan menjadi ukuran prestasi, maka nilai-nilai perjuangan mati pelan-pelan.
8. Agama dari Perlawanan Menjadi Alat Kekuasaan
Kekristenan dulu adalah gerakan perlawanan terhadap tirani Roma. Namun ketika menjadi agama negara, ia berubah menjadi instrumen kekuasaan.
Fenomena ini juga terjadi di Indonesia: agama yang seharusnya menjadi kekuatan moral justru sering dipolitisasi.
Yang sakral diubah menjadi strategi elektoral.
Ketaatan direduksi menjadi ritualisme tanpa kesadaran sosial.
Agama kehilangan fungsi profetiknya, bukan lagi suara nurani, melainkan bagian dari sistem legitimasi.
Refleksi Penutup: Bangsa yang Lupa Belajar dari Cermin
Kita sering mengira peradaban hancur karena kekuatan luar. Padahal, sejarah membuktikan: peradaban runtuh ketika ia kehilangan rasa malu terhadap kebohongan.
Ketika tabu tak lagi tabu, ketika moral disesuaikan dengan kepentingan, ketika kekuasaan lebih penting dari kebenaran, maka kehancuran bukan soal “jika”, tapi soal “kapan”.
Roma runtuh bukan karena barbar di luar tembok, tapi karena kebusukan di dalam istana.
Dan Indonesia, jika tidak belajar dari itu, akan berjalan di jalur yang sama, hanya dengan nama, kostum, dan bahasa yang berbeda.
“Setiap bangsa memiliki Colosseum-nya sendiri: tempat di mana nurani dikorbankan untuk tepuk tangan.”
— Catatan seorang pendamping zaman.
