Dari Logika Kolonial ke Kesadaran Gampông, dari Aceh ke Nusantara
Merdeka yang Dirayakan, Terjajah yang Dirasakan
Setiap bangsa punya ritual untuk mengingat kemerdekaannya. Di Indonesia, ritual itu bernama 17 Agustus. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan kata “merdeka” diulang-ulang seolah ia cukup diucapkan agar menjadi kenyataan. Namun di balik upacara yang tertib itu, tersimpan kegelisahan yang jarang diberi ruang: apakah kemerdekaan yang kita rayakan benar-benar hidup dalam keseharian rakyat?
Belanda memang sudah pergi. Tidak ada lagi Gubernur Jenderal, tidak ada lagi tanam paksa atas nama kerajaan asing. Tetapi justru karena itu, pertanyaan menjadi lebih rumit: jika penjajah telah pergi, mengapa rasa terjajah masih terasa? Mengapa tanah masih bisa dirampas, suara rakyat masih mudah diabaikan, dan hidup banyak orang tetap ditentukan oleh keputusan yang dibuat jauh dari mereka?
Di sinilah esai ini berpijak: pada kesadaran bahwa kolonialisme tidak berakhir bersama kepergian penjajah fisik. Ia hanya berganti rupa. Dan untuk membongkarnya, kita tidak cukup mengandalkan teori besar atau istilah akademik. Kita perlu mendengar hikmah yang lahir dari pengalaman rakyat, dari kampung-kampung, dari sejarah yang tidak selalu tertulis.
Kolonialisme yang Berubah Wujud
Kolonialisme klasik mudah dikenali: senjata, kapal perang, dan kekuasaan asing yang terang-terangan. Musuhnya jelas, perlawanan pun punya arah. Namun kolonialisme modern bekerja dengan cara yang jauh lebih licin. Ia hadir melalui sistem ekonomi global, melalui kebijakan pembangunan, melalui bahasa kemajuan, bahkan melalui cara kita mendefinisikan diri sendiri.
Penjajahan hari ini tidak selalu datang dengan paksaan, tetapi dengan ketergantungan. Negara merdeka secara politik, namun terikat secara ekonomi. Tanah milik bangsa sendiri, tetapi pengelolaannya tunduk pada logika modal global. Rakyat tidak dipaksa bekerja rodi, tetapi didorong menjadi buruh murah dan konsumen setia.
Yang lebih berbahaya, kolonialisme ini sering tidak terasa sebagai penjajahan. Ia tampil sebagai keniscayaan. Sebagai “aturan main dunia”. Sebagai harga yang harus dibayar demi pembangunan.
Penjajahan Mental dan Ilusi Kemajuan
Di titik inilah penjajahan mental bekerja. Kita belajar mengukur kemajuan dengan standar luar. Kita meragukan kemampuan sendiri dan mencari legitimasi dari jauh. Pendidikan sering kali tidak membebaskan, tetapi melatih kepatuhan. Sejarah diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai cermin kritis.
Kita merdeka secara formal, tetapi masih sering berpikir sebagai bangsa yang harus “mengejar ketertinggalan” tanpa pernah bertanya: siapa yang menentukan kita tertinggal? dan ke arah mana kita sebenarnya berlari?
Namun, kesadaran semacam ini tidak hanya lahir dari ruang kuliah atau buku teori. Ia juga—dan justru—lahir dari pengalaman hidup orang biasa.
Kesadaran Gampông: Ketika Rakyat Membaca Penjajahan
Bagi orang gampông, penjajahan tidak dibaca dari istilah rumit. Ia dibaca dari hasil panen yang tak sebanding dengan kerja, dari tanah yang tiba-tiba berpagar, dari janji yang datang saat pemilu lalu lenyap setelahnya. Orang gampông mungkin tidak menyebut “kolonialisme ekonomi”, tetapi mereka tahu rasanya ditentukan oleh orang lain.
Aceh, dengan sejarahnya yang panjang—dari perang melawan Belanda, konflik politik, hingga janji-janji pascakonflik dan pascabencana—melahirkan kesadaran yang pahit namun jernih. Dari pengalaman “selalu ditipu oleh sejarah” itulah lahir Hadih Maja:
“Meunyo koen ie leuhob,
Meunyo koen droe gop.”
(Jika bukan air berarti lumpur,
Jika bukan diri kita sendiri berarti orang lain.)
Ini bukan sekadar pepatah moral. Ini adalah filsafat kemandirian yang lahir dari pengalaman kolonial dan pascakolonial. Ia mengajarkan satu prinsip sederhana namun radikal: jika hidupmu ditentukan orang lain, maka engkau sedang dijajah—siapa pun orang itu.
Hadih Maja sebagai Teori Pascakolonial Nusantara
Air adalah kehidupan. Lumpur adalah sisa yang mengeruhkan. Orang gampông paham: tidak semua yang datang membawa manfaat. Bantuan, kebijakan, bahkan pembangunan, jika tidak lahir dari kehendak dan partisipasi sendiri, berpotensi menjadi lumpur yang menenggelamkan kemandirian.
Hadih Maja ini bukan ajakan menutup diri, melainkan peringatan agar tidak menyerahkan kedaulatan hidup. Ia menolak ketergantungan, bukan kerja sama. Ia menolak pasrah, bukan solidaritas.
Di sini, kearifan lokal tampil bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai pengetahuan kritis. Ia adalah teori sosial yang hidup, lahir dari luka, dan diwariskan sebagai peringatan.
Negara, Elite, dan Ulangan Sejarah
Ironi terbesar pascakolonial adalah ketika penjajahan dilanjutkan oleh tangan sendiri. Negara yang seharusnya melindungi rakyat justru sering meniru cara kolonial: mengatur tanpa mendengar, membangun tanpa musyawarah, menertibkan tanpa keadilan.
Elite lokal berperan sebagai komprador—penghubung antara kepentingan global dan sumber daya lokal. Nasionalisme dirayakan sebagai simbol, tetapi ditinggalkan dalam kebijakan. Rakyat kembali menjadi objek, bukan subjek.
Di titik inilah Hadih Maja Aceh menemukan relevansinya yang paling tajam. Meunyo koen droe gop—jika bukan diri kita sendiri, berarti orang lain. Dan jika orang lain yang menentukan hidup kita, maka kemerdekaan tinggal nama.
Dari Aceh ke Nusantara: Apakah Kearifan Ini Berdiri Sendiri?
Pertanyaannya kemudian mengarah ke luar Aceh: apakah kesadaran seperti ini hanya milik orang Aceh? Saya yakin tidak.
Di Jawa ada ungkapan tentang urip iku urup—hidup harus memberi cahaya sendiri.
Di Minangkabau ada falsafah alam takambang jadi guru—belajar dari pengalaman sendiri.
Di Bugis ada konsep siri’—harga diri yang tidak boleh diserahkan.
Di Bali ada tri hita karana—keseimbangan yang menolak dominasi satu pihak.
Semua ini menunjukkan satu hal: di berbagai daerah, Nusantara menyimpan arsip perlawanan kultural terhadap penindasan dan ketergantungan. Kolonialisme mungkin berhasil memecah wilayah, tetapi ia tidak sepenuhnya berhasil mematikan kebijaksanaan rakyat.
Merdeka yang Belum Selesai
Kemerdekaan sejati bukan peristiwa sekali jadi. Ia adalah proses panjang membongkar struktur, membebaskan pikiran, dan memulihkan martabat. Ia menuntut keberanian untuk tidak selalu tunduk pada yang “lebih besar”, “lebih kaya”, atau “lebih modern”.
ini bukan ajakan untuk nostalgia, tetapi untuk mengaktifkan kembali kesadaran lokal sebagai kekuatan kritis. Karena selama kita terus berharap hidup ditentukan oleh orang lain—negara, elite, modal, atau bantuan—selama itu pula penjajahan akan terus menemukan jalan.
Bangun dari Tidur yang Terlalu Miring
Belanda sudah pergi. Tetapi penjajah masih banyak, selama kita menyerahkan hidup kepada selain diri kita sendiri. Hadih Maja Aceh mengingatkan dengan bahasa yang sederhana namun tajam. Dan saya yakin, di setiap daerah, ada suara serupa yang menunggu untuk didengar kembali.
Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita punya kearifan lokal, tetapi apakah kita masih mau mendengarkannya?
Dan di titik inilah, esai ini menutup dirinya dengan sapaan yang sama, ditujukan kepada kita semua, dari gampông hingga kota, dari Aceh hingga Papua:
hai keong racun, sudah saatnya bangun,
kau tidur terlalu miring.
Karena selama kau tidur, orang lain akan terus menentukan arah hidupmu.
Dan itu, dalam bahasa apa pun di Nusantara, tetap bernama: penjajahan.
