​Meskipun secara tekstual UU PB menawarkan kerangka yang komprehensif, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan yang mengubah tanggung jawab nyata menjadi sekadar tirai hukum formal. Fenomena ini sering terlihat dalam bentuk kelalaian institusional (institutional negligence) di mana prosedur administratif dijalankan namun gagal memberikan perlindungan substansial kepada warga negara.

Analisis Kritis atas Tirai Formalitas Administrasi

​Tirai formalitas ini sering kali mewujud dalam beberapa aspek tata kelola bencana:

1. ​Fragmentasi Regulasi dan Sektoralisme: Terdapat ketidakharmonisan antara UU PB dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah memberikan opsi bagi daerah untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa saja tidak berbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mandiri, melainkan digabung dengan unit lain. Hal ini melemahkan kapasitas koordinasi dan eksekusi di lapangan, menjadikan keberadaan BPBD di beberapa daerah hanya sebagai pemenuhan syarat formal tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
2. ​Kesenjangan Pendanaan dan Mandatory Spending: Berbeda dengan sektor pendidikan atau kesehatan yang memiliki persentase anggaran wajib dalam konstitusi atau undang-undang, sektor kebencanaan tidak memiliki mandatory spending yang spesifik. Akibatnya, alokasi anggaran bencana di daerah sering kali minim dan sangat bergantung pada bantuan dari pusat, sehingga upaya mitigasi sering kali dikesampingkan demi proyek pembangunan yang lebih populer secara politik.
3. ​Formalitas Standar Pelayanan Minimum (SPM): Meskipun pemerintah wajib menjamin pemenuhan hak korban sesuai SPM, realitas di lapangan menunjukkan bahwa verifikasi data korban yang berbelit-belit sering kali menunda distribusi bantuan dasar. Hal ini menciptakan situasi di mana secara hukum hak warga diakui, namun secara administratif hak tersebut terhambat oleh proses birokrasi yang kaku.

​Indikasi bahwa hukum kebencanaan mulai bertransformasi menuju tanggung jawab nyata terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menggugat kelalaian pemerintah. Jalur hukum seperti Citizen Lawsuit (CLS) dan Class Action menjadi alat kontrol terhadap tirai formalitas tersebut. Contoh nyata adalah Putusan PTUN Banjarmasin Nomor 6/PEN-HS/2021/PTUN.BJM terkait banjir Kalimantan Selatan, di mana hakim menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal menyediakan sistem peringatan dini (EWS) yang efektif dan lalai dalam mengawasi konversi lahan di daerah aliran sungai. Kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat menembus formalitas administratif untuk menemukan kelalaian substantif yang berdampak pada bencana sosial.

Dinamika Wewenang Presiden: Otoritas Darurat dan Potensi Salah Tafsir

​Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memegang posisi sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam manajemen krisis. Wewenang Presiden dalam menetapkan status bencana nasional berakar pada pemahaman Hukum Tata Negara Darurat (State of Emergency Law). Namun, penetapan status ini sering kali menjadi area yang abu-abu dan sarat dengan pertimbangan subjektif otoritas.

​Model Penetapan Kedaruratan di Indonesia

​Terdapat dua skema utama bagi Presiden dalam menghadapi situasi darurat:

• ​Model Konstitusional (Pasal 12 UUD 1945): Presiden menyatakan "keadaan bahaya" yang memberikan kekuasaan luar biasa (extraordinary powers) dengan implikasi pembatasan hak sipil yang sangat luas. Model ini jarang digunakan dalam konteks bencana alam karena dianggap terlalu ekstrem dan berisiko menciptakan kediktatoran konstitusional.
• ​Model Legislatif (UU PB dan UU Kekarantinaan Kesehatan): Presiden menetapkan status darurat berdasarkan parameter undang-undang spesifik. Contohnya adalah penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Model ini lebih disukai karena kontrol hukum tetap berjalan dan pembatasan hak lebih bersifat teknis-administratif.

​Analisis Hipotetis: Konsekuensi Salah Tafsir Hukum oleh Presiden

Jika Presiden secara hipotetis salah menafsirkan hukum kebencanaan, misalnya dengan menolak menetapkan status bencana nasional pada peristiwa yang secara objektif melumpuhkan pemerintahan daerah, maka akan tercipta vakum tanggung jawab yang membahayakan keselamatan publik. Secara hukum, penentuan status bencana nasional memerlukan indikator kumulatif seperti jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, luas cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi.

​Jika salah tafsir terjadi, eskalasi tanggung jawab akan berjalan sebagai berikut:

1. ​Responsibilitas Administratif: Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil oleh pembantunya (menteri/kepala lembaga). Jika salah tafsir didasarkan pada laporan yang tidak akurat dari BNPB atau Kemendagri, maka secara administratif lembaga-lembaga tersebut memegang tanggung jawab teknis untuk melakukan koreksi kebijakan segera.
2. Tanggung Jawab Jabatan vs Tanggung Jawab Pribadi: Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, jika salah tafsir tersebut merupakan kesalahan administratif murni tanpa niat jahat, maka tanggung jawab berada pada jabatan (functionary responsibility). Namun, jika salah tafsir tersebut mengandung unsur kesengajaan untuk menutupi kelalaian atau menghindari tanggung jawab keuangan negara, hal itu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tanggung jawab pribadi (personal responsibility).

​Salah satu pilar negara hukum adalah adanya pengawasan antar lembaga untuk mencegah kesewenang-wenangan (arbitrary power). Dalam konteks bencana, mekanisme checks and balances tetap harus bekerja meskipun dalam situasi darurat.

Fungsi Pengawasan Legislatif (DPR)

​DPR memiliki peran vital dalam mengontrol eksekutif melalui tiga fungsi utamanya:

• ​Fungsi Legislasi: Mengawasi pelaksanaan UU PB dan melakukan revisi jika ditemukan celah hukum yang merugikan masyarakat, seperti penguatan status kelembagaan BNPB.

• ​Fungsi Anggaran: DPR melalui Komisi VIII dan Badan Anggaran memastikan alokasi dana siap pakai memadai dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-darurat.

• ​Fungsi Pengawasan: Menggunakan hak-hak konstitusional seperti Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan Presiden atas kebijakan bencana yang kontroversial, atau Hak Angket jika diduga terjadi pelanggaran undang-undang dalam penanganan bencana.

​DPR juga didukung oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang menelaah temuan BPK terkait dana bencana untuk memastikan setiap rupiah uang publik digunakan secara efektif dan efisien. Jika Presiden mengabaikan peringatan DPR melalui mekanisme memorandum, hal ini dapat memicu proses politik yang berujung pada Sidang Istimewa MPR.

Fungsi Pengawasan Yudisial dan Audit Keuangan

​Lembaga yudisial memberikan kontrol melalui pengujian produk hukum:

• ​Mahkamah Agung (MA): Berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti Perpres atau Keppres penetapan status bencana, terhadap undang-undang induknya.
• Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang kebencanaan atau Perppu yang dikeluarkan Presiden dalam masa krisis.
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Melakukan audit atas tanggung jawab keuangan negara dalam bencana. Temuan BPK mengenai inefisiensi pengadaan barang dan jasa pada masa darurat menjadi basis data bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

​Kegagalan negara dalam memberikan respons hukum yang tepat terhadap bencana menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada stabilitas nasional secara keseluruhan.

Konsekuensi Hukum dan Risiko Gugatan

​Salah tafsir hukum oleh Presiden atau menteri dapat memicu gelombang gugatan hukum:

1. ​Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD): Masyarakat yang merasa haknya terabaikan akibat kelambatan penetapan status dapat menggugat pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.
2. ​Citizen Lawsuit (CLS): Warga negara dapat menggugat pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti memerintahkan pembangunan EWS atau rehabilitasi lingkungan.
3. ​Kehilangan Legal Standing Pemerintah: Salah satu dampak hukum yang jarang disadari adalah jika pemerintah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (seperti dalam kasus kebakaran hutan), maka pemerintah dapat kehilangan hak untuk menggugat pihak swasta yang menjadi penyebab bencana, karena negara sendiri dinilai berkontribusi pada kerugian tersebut.

• ​Legitimasi Pemerintah: Kegagalan menangani bencana besar secara cepat dan tepat akan menggerus kepercayaan publik dan legitimasi politik Presiden. Ketidakmampuan memberikan rasa aman dapat memicu kerusuhan sosial atau ketidakpatuhan sipil.

• ​Pemiskinan Massal: Bencana yang tidak ditangani dengan rehabilitasi ekonomi yang kuat akan menyebabkan pemiskinan massal bagi kelompok rentan yang kehilangan seluruh aset produktifnya.

• ​Beban Keuangan Negara: Ketidakefisienan dalam manajemen bencana tahap prabencana (kurangnya mitigasi) justru akan memperbesar beban APBN di tahap pascabencana untuk kegiatan rekonstruksi yang jauh lebih mahal.

​Dalam skenario ekstrem di mana salah tafsir hukum kebencanaan dianggap sebagai pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela, konstitusi menyediakan mekanisme pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya (impeachment).

​Proses ini melibatkan tiga lembaga negara secara berjenjang:

1. ​DPR: Menginisiasi proses melalui hak menyatakan pendapat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Definisi "perbuatan tercela" dalam konteks bencana dapat mencakup pembiaran secara sengaja terhadap hilangnya nyawa warga negara dalam jumlah besar akibat ketiadaan tindakan darurat yang seharusnya dilakukan.
2. ​Mahkamah Konstitusi: MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut dalam waktu maksimal 90 hari. MK bertindak sebagai forum peradilan untuk menguji fakta hukum atas dugaan pelanggaran tersebut.
3. ​MPR: Jika MK memutuskan Presiden bersalah, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut. Keputusan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

​Mekanisme ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal hukum (no one is above the law), dan setiap diskresi pejabat publik, termasuk Presiden, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Tata Kelola

​Analisis kritis ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum kebencanaan yang progresif, terdapat tantangan besar dalam mentransformasikannya dari sekadar tirai hukum formal menjadi tanggung jawab nyata. Kesenjangan antara teks undang-undang dan realitas lapangan sering kali disebabkan oleh kelemahan koordinasi antar lembaga, minimnya kepastian anggaran, serta interpretasi subjektif atas wewenang darurat.

​Untuk memitigasi risiko hukum dan administratif di masa depan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. ​Kodifikasi dan Harmonisasi Regulasi: Melakukan sinkronisasi menyeluruh antara UU PB dengan UU Pemerintahan Daerah untuk memberikan mandat yang lebih kuat bagi BPBD di tingkat daerah, menjadikannya lembaga teknis mandiri yang tidak terikat pada struktur birokrasi yang gemuk.
2. ​Pelembagaan Dana Ketahanan Bencana: Mendorong adanya mandatory spending untuk mitigasi bencana dalam APBN dan APBD guna menjamin keberlanjutan program PRB tanpa harus menunggu terjadinya krisis.
3. ​Transparansi Parameter Kedaruratan: Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang lebih mendetail mengenai indikator objektif penetapan status bencana nasional. Hal ini akan meminimalisir ruang bagi salah tafsir subjektif Presiden dan memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi setiap keputusan darurat.
4. ​Penguatan Audit Kinerja Kebencanaan: BPK dan APIP harus didorong untuk melakukan audit kinerja secara rutin pada tahap prabencana, bukan hanya audit keuangan pasca-kejadian. Penilaian terhadap efektivitas sistem mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi indikator utama akuntabilitas pejabat publik.
5. ​Perlindungan Hak Melalui Peradilan: Mendorong penguatan jalur gugatan warga negara sebagai mekanisme korektif yang sah. Pengadilan harus lebih progresif dalam menilai tanggung jawab negara dengan menggunakan standar strict liability dalam kasus-kasus bencana yang melibatkan kerusakan lingkungan oleh korporasi yang dibiarkan oleh otoritas.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, hukum kebencanaan di Indonesia dapat benar-benar berfungsi sebagai tameng perlindungan nyata bagi seluruh rakyat, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Keselamatan rakyat harus tetap menjadi hukum tertinggi yang mengarahkan setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.

***