Hegemoni Keadilan Substantif: Transformasi Living Constitution dalam Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Desa di Indonesia

​Dialektika Konstitusionalisme dan Eksistensi Desa dalam Arsitektur Hukum Nasional

​Eksistensi desa di Indonesia mencerminkan sebuah entitas hukum yang mendahului keberadaan negara modern itu sendiri. Secara ontologis, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan secara eksplisit mengakui adanya kurang lebih 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dan dusun di Sumatera Selatan. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap desa bukanlah pemberian (grant) dari negara, melainkan pengakuan atas realitas sejarah yang wajib dijamin keberlangsungannya.

​Dalam diskursus hukum kontemporer, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memposisikan dirinya sebagai pelindung utama hak-hak masyarakat desa melalui berbagai yurisprudensi yang progresif. Paradigma yang diusung oleh MK menekankan bahwa hak masyarakat desa untuk berpartisipasi, memperoleh keadilan, dan menikmati hasil pembangunan merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh kebijakan administratif apa pun. Prinsip ini melahirkan apa yang disebut sebagai "Roh MK", yakni sebuah konsistensi dalam menyatakan bahwa hak konstitusional tidak boleh dikalahkan oleh alasan teknis atau birokratis. Pendekatan ini sangat krusial dalam menghadapi kompleksitas kebijakan pembangunan yang seringkali bersifat top-down dan mengabaikan kearifan lokal.

​Transisi dari pemahaman hukum yang legalistik-positivistik menuju keadilan substantif memerlukan adopsi konsep living constitution. Konstitusi tidak boleh dipandang sebagai teks yang beku atau dokumen yang statis, melainkan sebuah norma hidup yang harus dimaknai sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Penafsiran hukum yang mengabaikan kondisi konkret masyarakat desa, terutama dalam isu-isu sensitif seperti konflik tanah, perampasan ruang hidup, dan kebijakan pembangunan tanpa musyawarah, dianggap sebagai penafsiran yang tidak sejalan dengan semangat keadilan yang hakiki. Oleh karena itu, negara, termasuk pemerintah desa dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban mutlak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional tersebut.

​Evolusi Kedudukan Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan

​Kedudukan hukum desa telah mengalami transformasi signifikan sejak era kolonial hingga masa reformasi. Tabel berikut merangkum evolusi pengakuan konstitusional terhadap desa yang menjadi dasar bagi penuntutan hak-hak warga desa di hadapan hukum.

Doktrin Living Constitution: Memaknai Konstitusi di Tengah Realitas Desa

​Konsep living constitution atau konstitusi yang hidup merupakan antitesis terhadap paham originalisme yang kaku. Dalam konteks desa, doktrin ini menuntut agar hakim konstitusi dan pembuat kebijakan melihat melampaui teks tertulis UUD 1945 dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Mahkamah Konstitusi seringkali bertindak sebagai positive legislator dengan memberikan pemaknaan baru terhadap suatu norma agar tetap relevan dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

​Penerapan living constitution sangat ampuh untuk menyelesaikan konflik yang berakar pada benturan antara regulasi formal dan kenyataan sosiologis. Sebagai contoh, dalam kasus perampasan ruang hidup melalui proyek strategis nasional, penafsiran yang hanya berpijak pada dokumen administratif kepemilikan tanah seringkali merugikan warga desa yang telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun melalui hukum adat. Di sini, MK menekankan bahwa perlindungan terhadap hak atas tanah dan lingkungan hidup yang baik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan hanya karena ketiadaan dokumen formal yang diakui birokrasi.

​Keadilan Substantif versus Formalisme Birokratis

​Salah satu pilar utama dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi adalah prioritas keadilan substantif di atas alasan teknis atau birokratis. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan di mana MK membolehkan pemohon yang secara teknis mungkin memiliki hambatan administratif untuk tetap mendapatkan perlindungan konstitusional. Dalam pengujian undang-undang, MK menegaskan bahwa jika sebuah rumusan kebijakan atau definisi teknis dalam regulasi menghalangi pemenuhan hak-hak dasar, maka regulasi tersebut harus dinyatakan inkonstitusional.

​Argumen ini sering digunakan dalam konflik tanah desa di mana pemerintah sering berdalih bahwa tanah tersebut adalah "tanah negara" hanya karena belum terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan modern. Namun, melalui lensa living constitution, MK dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, sebuah pengakuan yang meruntuhkan hegemoni birokratis atas ruang hidup masyarakat adat. Keputusan ini menunjukkan bahwa hak konstitusional masyarakat desa untuk memiliki dan mengelola wilayahnya harus diutamakan di atas kepentingan administratif kementerian atau lembaga negara.

​Roh Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Partisipasi

​Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan bukan sekadar pelengkap prosedur, melainkan prasyarat bagi validitas hukum dalam sebuah negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah membangun sebuah standar yang disebut sebagai meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa suara masyarakat desa seringkali hanya dijadikan stempel legitimasi bagi proyek-proyek top-down yang sebenarnya merugikan mereka.

​Unsur-Unsur Partisipasi yang Bermakna

​Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat tiga syarat minimal agar partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna. Ketiga syarat ini wajib dipenuhi oleh pemerintah dan lembaga legislatif, termasuk di tingkat desa dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa.

1. ​Hak untuk Didengarkan (Right to be Heard): Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka mengenai suatu kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.
2. Hak untuk Dipertimbangkan (Right to be Considered): Masukan dari masyarakat tidak boleh hanya didengarkan secara seremonial, tetapi harus benar-benar ditelaah dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Hak untuk Mendapatkan Penjelasan (Right to be Explained): Pihak pengambil kebijakan wajib memberikan jawaban atau penjelasan yang transparan mengenai mengapa suatu masukan diterima atau ditolak.

​Ketidakhadiran unsur-unsur ini dalam proses pembentukan regulasi atau pengambilan keputusan strategis di desa dapat menyebabkan suatu produk hukum dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini memberikan daya tawar yang kuat bagi warga desa untuk menolak kebijakan yang diputuskan secara tertutup dan eksklusif.

​Musyawarah Desa sebagai Instrumen Kedaulatan

​Musyawarah Desa (Musdes) merupakan manifestasi nyata dari demokrasi langsung yang dijamin oleh UU Desa dan dilindungi secara konstitusional. Musdes bukan hanya forum diskusi, melainkan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi untuk hal-hal strategis seperti perencanaan pembangunan, pembentukan BUMDes, hingga penambahan atau pelepasan aset desa.

Pengabaian terhadap Musdes atau manipulasi hasil musyawarah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga desa untuk berpartisipasi secara kolektif membangun masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Tanpa transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian hasil Musdes, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan runtuh, yang pada gilirannya menciptakan apatisme dan menghambat efektivitas pembangunan.

​Konflik Tanah Desa dan Perampasan Ruang Hidup

​Isu pertanahan merupakan episentrum konflik antara warga desa dan entitas negara atau korporasi. Dalam banyak kasus, kebijakan pembangunan top-down seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) seringkali mengabaikan hak atas tanah masyarakat lokal dengan dalih kepentingan umum. Namun, MK melalui pendekatan keadilan substantif menegaskan bahwa kepentingan umum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak dasar individu atau kelompok tanpa kompensasi dan proses yang adil.

​Ruang Hidup dan Identitas Masyarakat Adat

​Bagi masyarakat desa, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan ruang hidup yang berkaitan erat dengan identitas budaya dan spiritualitas. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal di lingkungan yang baik. Ketika negara mengambil alih tanah ulayat untuk proyek industri atau transmigrasi tanpa melalui musyawarah yang jujur, negara secara langsung melanggar hak konstitusional warga desa untuk mempertahankan kehidupannya.

​Konflik seperti di Rempang Eco City menunjukkan bagaimana kebijakan administratif seringkali bertabrakan dengan hak tradisional yang sudah ada sebelum regulasi tersebut dibuat. MK menekankan bahwa pemberian hak milik kepada pihak ketiga (seperti transmigran atau perusahaan) atas tanah yang secara faktual masih dikuasai oleh masyarakat lokal seringkali memicu gejolak sosial yang destruktif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat harus dilakukan secara tulus, bukan sekadar basa-basi regulasi yang sulit diimplementasikan.

​Kekuatan Hukum Hak Milik Tradisional

​Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan syarat bahwa masyarakat adat harus "sesuai dengan perkembangan masyarakat", MK menafsirkan syarat ini secara luas agar tidak menjadi alat diskriminasi bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisinya. Hak atas tanah ulayat, sungai, dan hutan adat harus dilindungi meskipun warga desa tidak memiliki sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional.

​Penolakan MK terhadap hak guna lahan jangka panjang hingga 190 tahun di IKN merupakan bukti bahwa Mahkamah berupaya menjaga agar penguasaan tanah oleh modal besar tidak mematikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana kemakmuran masyarakat harus menjadi prioritas utama.

​Kewajiban Negara: Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi

​Tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional warga desa tidak bersifat opsional, melainkan imperatif. Negara diwajibkan untuk menjalankan tiga fungsi utama dalam perlindungan hak asasi manusia: menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill).

​Penghormatan dan Perlindungan Hak Warga

​Kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk tidak campur tangan atau menghalangi warga desa dalam menikmati hak-haknya. Misalnya, pemerintah tidak boleh secara sewenang-wenang membubarkan forum musyawarah atau merampas hak milik pribadi. Sementara itu, kewajiban melindungi menuntut negara untuk mencegah pihak ketiga (seperti korporasi atau kelompok kepentingan tertentu) melanggar hak-hak warga desa.

​Dalam konteks desa, perlindungan hukum seringkali diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pejabat desa yang tidak melaksanakan amanat undang-undang atau menyalahgunakan wewenang. MK juga menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, termasuk perlindungan dari ancaman fisik atau intimidasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

​Pemenuhan Hak secara Berkeadilan

​Kewajiban memenuhi mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial guna memastikan setiap warga desa mendapatkan hak-haknya secara penuh. Hal ini mencakup penyediaan akses informasi yang memadai, jaminan pelayanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas bagi masyarakat desa.

Negara juga wajib memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak menciptakan diskriminasi, terutama terhadap kelompok rentan di desa seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Penafsiran konstitusi yang responsif terhadap suara rakyat yang paling lemah merupakan esensi dari peran MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

​Konstitusi Hijau dan Perlindungan Ekosistem Desa

​Isu lingkungan hidup telah bergeser dari sekadar masalah teknis menjadi isu konstitusional yang fundamental. Konsep "konstitusi hijau" (green constitution) menempatkan perlindungan alam sebagai bagian integral dari kedaulatan negara dan hak warga desa. MK telah memberikan pijakan kuat bahwa setiap orang berhak memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat tanpa harus terhambat oleh batasan kualitas subjek hukum yang kaku.

​Hak Gugat Warga Desa dalam Isu Lingkungan

​Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 merupakan terobosan besar bagi masyarakat desa. Mahkamah menegaskan bahwa semua elemen masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melindungi lingkungan hidup. Penjelasan dalam undang-undang yang membatasi hak gugat hanya bagi mereka yang sudah menjadi "korban" secara nyata dianggap bertentangan dengan prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan.

​Bagi warga desa yang wilayahnya terancam oleh limbah pabrik atau eksploitasi hutan, putusan ini memberikan perlindungan dari ancaman kriminalisasi atau hambatan prosedural di pengadilan. Warga desa kini dapat melakukan langkah litigasi maupun non-litigasi untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah mereka tetap memperhatikan aspek keberlanjutan global dan nilai intrinsik alam.

​Peran Perangkat Desa dalam Tata Kelola Lingkungan

​Perangkat desa dituntut untuk memiliki wawasan pelestarian lingkungan dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerapan prinsip good governance di desa mencakup transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan akuntabilitas dalam penanganan sengketa lingkungan di luar pengadilan. Pilihan forum penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun jalur hukum, harus didasarkan pada kepentingan terbaik masyarakat desa dan pemulihan ekosistem yang rusak.

​Penataan Jabatan Publik dan Pencegahan Konsentrasi Kekuasaan

​Keadilan substantif di tingkat desa juga berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan dikelola. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa adalah langkah konstitusional untuk melindungi prinsip demokrasi lokal. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya oligarki desa di mana sumber daya dan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir individu atau kelompok keluarga tertentu.

​Masa Jabatan dan Akuntabilitas Kepemimpinan

​Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XXI/2023, pengaturan masa jabatan kepala desa tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan filosofis dan sosiologis. Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan satu orang berpotensi melahirkan otoritarianisme di tingkat desa yang merusak integritas pemerintahan dan melemahkan kepercayaan masyarakat.

 Penegasan MK mengenai masa jabatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga desa untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya pergantian kepemimpinan yang teratur, partisipasi warga dalam kontestasi politik desa akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan desa itu sendiri.

​Paradigma Baru: Keadilan Substantif untuk Desa yang Mandiri

​Transformasi hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah membawa Indonesia ke arah paradigma baru yang menempatkan desa sebagai subjek konstitusional yang kuat. Doktrin living constitution dan prioritas keadilan substantif telah menjadi tameng bagi warga desa dari kebijakan-kebijakan administratif yang seringkali mengabaikan realitas sosial dan kearifan lokal.

​Penyelesaian konflik tanah, perlindungan ruang hidup, dan kewajiban melaksanakan musyawarah yang bermakna bukan lagi sekadar himbauan moral, melainkan perintah konstitusi yang memiliki konsekuensi hukum. Negara, melalui setiap aparatnya, wajib memahami bahwa hak-hak konstitusional masyarakat desa tidak dapat ditawar-tawar demi alasan teknis-birokratis atau efisiensi ekonomi jangka pendek.

​Masa depan desa di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas lembaga desa seperti BPD, menjamin transparansi informasi, dan melindungi lingkungan hidup sebagai aset masa depan, desa dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa yang berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam UUD 1945. Keadilan substantif bagi warga desa adalah ujian nyata bagi kematangan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. 

***