Sinkronisasi Infrastruktur Konektivitas, Produktivitas Sektor Primer, dan Integritas Tata Kelola Gampong

​Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya orkestrasi antara keterbatasan sumber daya fiskal dengan ekspektasi publik yang dinamis. Dalam konteks Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Jangka Buya berdiri sebagai entitas kewilayahan yang memiliki kompleksitas unik, di mana kepadatan penduduk yang ekstrem berinteraksi dengan ketergantungan mendalam pada sektor primer pertanian dan perikanan. Menuju tahun anggaran 2027, Jangka Buya menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup degradasi infrastruktur historis, transisi kebijakan fiskal pasca-otonomi khusus, serta tuntutan akan peningkatan integritas birokrasi di tingkat gampong. Analisis mendalam terhadap dokumen usulan Musrenbang dan kebijakan strategis daerah menunjukkan bahwa titik temu keberhasilan Jangka Buya di tahun 2027 terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk mentransformasi usulan mikro menjadi kebijakan makro yang integratif dan berkelanjutan.

​Analisis Geospasial dan Tekanan Demografis: Beban Kepadatan di Episentrum Pidie Jaya

​Kecamatan Jangka Buya mencatatkan diri sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Pidie Jaya, mencapai angka 1.125~jiwa/km^{2}. Angka ini bukan sekadar statistik demografis, melainkan indikator beban ruang yang signifikan terhadap infrastruktur dasar yang ada. Dalam teori perencanaan wilayah, kepadatan yang tinggi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai akan memicu eksternalitas negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, kemacetan di pusat-pusat pertumbuhan, dan tekanan pada sumber daya air bersih. Di Jangka Buya, tekanan ini termanifestasi dalam tingginya permintaan terhadap rehabilitasi jalan, penyediaan air bersih di wilayah elevasi tinggi, dan penataan ruang publik di pusat kecamatan.

​Struktur kependudukan Jangka Buya juga didominasi oleh kelompok usia produktif yang mencapai 67,28 persen dari total populasi. Rasio ketergantungan yang rendah ini secara teoretis memberikan peluang bagi akselerasi ekonomi melalui bonus demografi lokal. Namun, potensi ini hanya dapat diaktualisasikan jika terdapat infrastruktur produksi yang mampu menunjang aktivitas ekonomi produktif mereka. Sebagian besar dari tenaga kerja ini terserap di sektor pertanian (31,74%) dan perikanan, yang sangat bergantung pada stabilitas jaringan irigasi dan aksesibilitas lahan usaha tani. Oleh karena itu, investasi pada sektor primer bukan hanya masalah ketahanan pangan, tetapi juga strategi penyerapan tenaga kerja yang krusial untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah yang padat penduduk tersebut.

Kebutuhan akan ruang terbuka dan fasilitas umum yang aman juga menjadi konsekuensi logis dari kepadatan penduduk ini. Keude Jangka Buya, sebagai episentrum aktivitas ekonomi, menghadapi risiko konflik lalu lintas yang tinggi akibat volume kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan dan ketiadaan sistem manajemen persimpangan yang modern. Hal ini memperkuat urgensi usulan pembangunan bundaran di pusat kecamatan sebagai langkah mitigasi keselamatan publik.

​Dekonstruksi 60 Usulan Musrenbang: Pemetaan Kebutuhan Mikro Gampong

​Analisis terhadap 60 usulan prioritas dalam dokumen Musrenbang Kecamatan Jangka Buya untuk tahun 2027 mengungkapkan adanya disparitas kebutuhan antar-wilayah, mulai dari gampong di kawasan perbukitan hingga gampong pesisir. Penelaahan secara blok menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar masih mendominasi aspirasi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa layanan standar pelayanan minimal (SPM) masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah kabupaten.

​Blok Usulan 1 - 20: Fokus pada Air Bersih dan Infrastruktur Gampong Marginal

​Gampong Buket Teungoh muncul sebagai salah satu wilayah yang paling vokal dalam menyuarakan krisis layanan dasar. Usulan nomor 1 hingga 6 mencakup pembangunan jaringan pipa air minum dan sumur bor, pembangunan rumah layak huni, hingga rehabilitasi jalan tanaman pangan. Krisis air di wilayah ini dipicu oleh elevasi tanah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya, sehingga sistem distribusi air konvensional seringkali tidak mampu menjangkau pemukiman warga secara optimal. Hal ini relevan dengan temuan mengenai defisit layanan dasar di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.

​Selain air, usulan pembangunan rumah baru layak huni di Buket Teungoh (No 3) dan Meuko Meugit (No 43) menunjukkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi tantangan di Jangka Buya. Data menunjukkan bahwa bantuan rumah layak huni merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, yang di Pidie Jaya ditargetkan mencapai 0 persen pada tahun 2024, namun keberlanjutannya tetap menjadi fokus dalam RKPK 2027. Sinergi antara pembangunan fisik dan program bantuan sosial kesejahteraan keluarga (No 6) diharapkan dapat menciptakan dampak perlindungan sosial yang komprehensif bagi warga kurang mampu.

​Blok Usulan 21 - 40: Konektivitas antar-Wilayah dan Mitigasi Abrasi

​Pada blok usulan ini, fokus bergeser ke arah penguatan struktur fisik untuk melindungi lahan produksi dan pemukiman dari ancaman alam. Gampong Keurisi Meunasah Lueng mengusulkan pelebaran jembatan kabupaten dan pembangunan tanggul sungai guna memitigasi risiko banjir yang kerap merusak infrastruktur non-permanen di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah pesisir seperti Gampong Kiran Baroh, Kiran Krueng, dan Kiran Dayah secara konsisten mengusulkan pembangunan tanggul sungai dan perkuatan tebing untuk menahan abrasi yang mengancam keberlangsungan 171,15 hektare tambak udang.

​Pentingnya Jalan Usaha Tani (JUT) mulai terlihat dominan pada blok ini, dengan usulan rehabilitasi JUT perkebunan dan peternakan di Gampong Kiran Baroh dan Kuta Baroh. Hal ini mencerminkan transisi dari kebutuhan dasar menuju penguatan produktivitas ekonomi. Standar teknis yang diminta bukan lagi sekadar jalan tanah, melainkan jalan yang mampu menahan beban alat mesin pertanian (alsintan) sesuai dengan pedoman teknis kementerian.

​Blok Usulan 41 - 60: Penataan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

​Bagian akhir dari dokumen Musrenbang ini menyoroti kebutuhan akan infrastruktur publik yang lebih kompleks dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Gampong Meunasah Kumbang dan Meuko Jurong mengusulkan peningkatan drainase lingkungan dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Mengingat kepadatan penduduk Jangka Buya yang mencapai 1.125~jiwa/km^{2}, sistem pengelolaan sampah yang buruk akan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelancaran saluran irigasi akibat sumbatan sampah plastik.

​Program non-fisik seperti pelatihan kapasitas aparatur pemerintah gampong, pembinaan BPD, dan pelatihan PKK di Reului Mangat (No 59-60) menunjukkan kesadaran akan pentingnya tata kelola desa yang baik. Integritas dan kompetensi aparatur gampong dipandang sebagai instrumen vital untuk memastikan anggaran pembangunan, baik dari APBK maupun Dana Desa, dapat dikelola secara transparan dan akuntabel guna mencapai visi "SABAR" (Bersyariat, Berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan).

​Pilar Konektivitas Strategis: Mengakhiri Paradigma Lagging Development

​Salah satu benang merah yang paling mencolok dari perpaduan dokumen perencanaan ini adalah identifikasi terhadap infrastruktur yang telah lama terabaikan atau dikenal sebagai lagging development. Jembatan permanen yang menghubungkan Gampong Meuko Jurong dan Meuko Meugit merupakan simbol dari tertundanya pembangunan infrastruktur strategis selama puluhan tahun di Jangka Buya.

​Jembatan Meuko Jurong - Meuko Meugit: Analisis Urgensi dan Dampak

​Usulan pembangunan jembatan ini bukan sekadar permintaan fisik, melainkan kebutuhan akan penghapusan hambatan mobilitas yang memisahkan dua komunitas produktif. Bupati Pidie Jaya, H. Syibral Malasyi, secara eksplisit menyatakan bahwa kondisi jembatan tersebut tidak mengalami perubahan permanen sejak masa kecilnya, yang memberikan sinyal politis kuat bahwa proyek ini akan menjadi prioritas utama dalam RKPK 2027. Secara teknis, kegagalan menyediakan jembatan permanen di wilayah ini mengandung risiko isolasi total saat terjadi banjir bandang, yang frekuensinya meningkat akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan di hulu sungai.

​Dampak ekonomi dari realisasi jembatan ini dapat dianalisis melalui konsep multiplier effect. Dengan terhubungnya Meuko Jurong dan Meuko Meugit secara permanen, biaya logistik untuk pengangkutan hasil pertanian dan perikanan akan turun drastis. Petani tidak lagi harus menempuh rute memutar yang jauh atau mengambil risiko melintasi jembatan darurat yang tidak aman bagi kendaraan berat. Selain itu, jembatan ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan di pusat kecamatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang ditargetkan mencapai 73,50 hingga 74,50 persen.

​Manajemen Lalu Lintas di Keude Jangka Buya

​Sebagai pusat pertumbuhan, Keude Jangka Buya memerlukan intervensi yang mampu menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan keselamatan publik. Usulan pembangunan bundaran di persimpangan empat pusat kecamatan merupakan respons terhadap meningkatnya angka konflik lalu lintas. Dalam kacamata perencanaan transportasi modern, bundaran berfungsi sebagai alat traffic calming yang memaksa penurunan kecepatan kendaraan secara alami tanpa menghentikan arus secara total seperti lampu lalu lintas.

Penataan ini harus diintegrasikan dengan manajemen parkir dan penataan pedagang kaki lima di sekitar pasar kecamatan agar fungsi bundaran sebagai pengurai kemacetan tidak terganggu oleh aktivitas sampingan di bahu jalan.

​Transformasi Sektor Primer: Dinamika Agraris dan Kawasan Minapolitan

​Pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi Jangka Buya, menyumbang hampir setengah dari PDRB kabupaten. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar berupa kerusakan jaringan irigasi dan buruknya kualitas jalan usaha tani yang menghambat modernisasi pertanian melalui penggunaan alat mesin pertanian (alsintan).

​Jalan Usaha Tani (JUT) sebagai Determinasi Efisiensi

​Pengaspalan JUT di Gampong Kuta Baroh dan rehabilitasi JUT di berbagai gampong lainnya merupakan langkah strategis untuk menurunkan biaya operasional petani. Saat ini, banyak jalan pertanian yang masih berupa tanah, sehingga saat musim hujan menjadi tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil panen. Hal ini menyebabkan kerugian pasca-panen (post-harvest losses) yang signifikan karena keterlambatan distribusi komoditas yang bersifat mudah rusak (perishable).

​Sesuai dengan pedoman teknis Kementerian Pertanian, pembangunan JUT di Jangka Buya harus memenuhi kriteria dimensi lebar minimal 1,5 hingga 2,5 meter untuk memungkinkan persimpangan kendaraan roda empat atau mobilitas alsintan seperti traktor dan combine harvester. Selain itu, ketinggian jalan harus dirancang antara 20 hingga 70 cm di atas permukaan tanah untuk menjamin kestabilan infrastruktur dari genangan air sawah. Implementasi standar teknis ini menjadi krusial karena tanpa kualitas fisik yang mumpuni, anggaran yang dialokasikan hanya akan menjadi pemborosan akibat umur rencana jalan yang tidak tercapai.

​Kawasan Minapolitan Jabulbimbaraksa: Integrasi Kawasan Strategis

​Titik temu yang paling menjanjikan bagi masa depan Jangka Buya adalah perannya dalam Kawasan Strategis Minapolitan Jabulbimbaraksa, yang mengintegrasikan potensi perikanan di Jangka Buya, Ulim, Lueng Bimba, dan Meuraksa. Kawasan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem perikanan budidaya yang terpadu, mulai dari pembenihan, pembesaran, hingga pengolahan dan pemasaran.

​Jangka Buya memiliki aset strategis berupa 171,15 hektare tambak udang yang menjadi motor penggerak ekonomi pesisir. Untuk mendukung kawasan Minapolitan ini, usulan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di gampong-gampong pesisir harus dipandang sebagai investasi infrastruktur ekonomi, bukan sekadar perlindungan bencana. Keberadaan sungai yang bersih dan lancar sangat menentukan kualitas air tambak, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas dan kesehatan udang budidaya. Sinergi antara pembangunan JUT peternakan (No 32, 56) dan jalan produksi perkebunan juga akan memperkuat diversifikasi ekonomi di kawasan ini.

​Integritas Tata Kelola Gampong: Fondasi Efektivitas Pembangunan

​Salah satu aspek yang paling ditekankan dalam respons kebijakan Bupati Pidie Jaya adalah masalah integritas para Keuchik. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pada akhir tahun 2025 sebanyak 81 Keuchik terpilih di Pidie Jaya baru saja dilantik. Sebagai ujung tombak pemerintahan, integritas Keuchik merupakan variabel penentu apakah usulan Musrenbang 2027 akan bertransformasi menjadi aset fisik yang berkualitas atau hanya berakhir sebagai proyek yang terbengkalai.

​Hubungan antara Integritas dan Kualitas Infrastruktur

​Integritas di tingkat gampong memiliki dampak langsung pada durabilitas infrastruktur desa. Praktik korupsi dalam bentuk pengurangan spesifikasi material pada proyek JUT atau jembatan desa akan menyebabkan infrastruktur cepat rusak, yang pada akhirnya merugikan petani dan masyarakat luas. Selain itu, integritas diperlukan dalam penentuan penerima manfaat program rumah layak huni (rehab rumah) agar tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data DTKS, bukan berdasarkan kedekatan politik dengan elit desa.

​Risiko kegagalan tata kelola yang diidentifikasi meliputi:

1. ​Klientelisme dalam Alokasi Anggaran: Penempatan lokasi pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok pendukung Keuchik tertentu.
2. ​Lemahnya Pengawasan Internal: Fungsi Tuha Peuet yang tidak berjalan maksimal dalam mengawasi penggunaan Dana Desa yang cukup besar.
3. ​Ketidakpatuhan Standar Teknis: Pengabaian terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh dinas terkait demi mengejar keuntungan jangka pendek dalam pengerjaan proyek swakelola.

​Strategi untuk memperkuat akuntabilitas ini mencakup penerapan Open Government di tingkat gampong melalui publikasi realisasi anggaran di papan informasi gampong dan audit kinerja secara berkala oleh Inspektorat kabupaten yang tidak hanya menyasar aspek administrasi keuangan tetapi juga kualitas fisik di lapangan.

​Geopolitik Fiskal 2027: Strategi Bertahan di Era Pasca-Otonomi Khusus

​Tahun 2027 menandai akhir dari era plafon dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar 1 persen dari DAU Nasional, sebuah transisi fiskal yang akan memberikan tekanan besar pada kapasitas belanja modal Kabupaten Pidie Jaya. Dengan ketergantungan fiskal yang masih tinggi, di mana pendapatan daerah didominasi oleh dana transfer pusat, pemerintah kabupaten harus mencari model pendanaan alternatif untuk membiayai usulan-usulan besar dari Jangka Buya.

​Proyeksi Ruang Fiskal dan Prioritas Anggaran

​Data tahun 2021 menunjukkan realisasi pendapatan Pidie Jaya sebesar 946,13 miliar rupiah, dengan porsi belanja pegawai yang masih sangat dominan (29,06%). Ruang fiskal yang terbatas mengharuskan adanya sistem prioritas yang transparan. Proyek-proyek seperti jembatan Meuko Jurong dan bundaran Keude Jangka Buya kemungkinan besar tidak akan mampu dibiayai sepenuhnya oleh APBK murni tanpa bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan keuangan provinsi (APBA).

​Strategi mitigasi fiskal yang perlu ditempuh meliputi:

• ​Optimalisasi DOKA 2027: Mengarahkan sisa Dana Otonomi Khusus untuk proyek-proyek strategis yang memiliki dampak pengurangan kemiskinan dan peningkatan konektivitas wilayah sesuai amanat UUPA.
• Pemanfaatan CSR Perusahaan: Mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial atau ekonomi skala kecil di Jangka Buya melalui program tanggung jawab sosial.
• ​Skema Padat Karya Tunai: Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan JUT harus dilakukan dengan skema padat karya untuk sekaligus memberikan penghasilan tambahan bagi warga usia produktif di gampong yang bersangkutan.

​Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie Jaya yang rata-rata hanya sebesar 1,28 persen selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Jangka Buya pada tahun 2027 harus difokuskan pada proyek yang mampu menggerakkan ekonomi secara cepat agar dapat berkontribusi kembali pada peningkatan PAD di masa depan.

​Resiliensi Pasca Bencana: Mitigasi Struktural dan Lingkungan

​Tema RKPK 2027 secara spesifik menekankan pada pemulihan wilayah terdampak bencana dan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Jangka Buya, dengan topografi yang berbatasan dengan sungai dan laut, sangat rentan terhadap ancaman banjir luapan sungai yang merusak infrastruktur pertanian dan pemukiman.

​Normalisasi Sungai dan Konservasi Lahan

​Tingginya frekuensi usulan normalisasi sungai dalam Musrenbang mencerminkan kondisi pendangkalan sungai yang parah di wilayah Jangka Buya. Tanpa normalisasi yang sistematis, setiap musim penghujan akan membawa ancaman banjir bandang yang menghancurkan jembatan darurat dan merendam ratusan hektare sawah. Normalisasi ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, tidak hanya pada satu titik gampong saja.

​Selain itu, pembangunan tanggul sungai dan perkuatan tebing di wilayah pesisir seperti di Gampong Kiran harus menggunakan standar teknis yang tahan terhadap abrasi air asin dan tekanan arus yang kuat. Integrasi antara pembangunan fisik dengan penanaman vegetasi pelindung di sepanjang pinggiran sungai juga perlu didorong sebagai bagian dari pendekatan mitigasi non-struktural yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya sebagai kabupaten agribisnis yang produktif dan berkelanjutan.

​Sintesis Benang Merah dan Titik Temu Strategis 2027

​Setelah mengkaji secara mendalam kedua dokumen utama dan berbagai data pendukung, dapat ditarik sebuah benang merah yang menjadi arah pembangunan Jangka Buya menuju tahun 2027. Benang merah tersebut adalah integrasi antara infrastruktur konektivitas yang kuat, produktivitas ekonomi sektor primer, dan kualitas tata kelola pemerintahan gampong. Titik temu strategis untuk mewujudkan Jangka Buya yang lebih baik di tahun 2027 dapat dirumuskan dalam lima pilar utama sebagai berikut:

​1. Transformasi Infrastruktur Konektivitas Permanen

​Penuntasan proyek-proyek yang tergolong lagging development seperti Jembatan Meuko Jurong dan modernisasi pusat kecamatan melalui Bundaran Keude Jangka Buya harus menjadi prioritas absolut. Pembangunan ini akan menghilangkan hambatan fisik yang selama ini menghalangi efisiensi ekonomi dan integrasi sosial di kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi tersebut.

​2. Akselerasi Produktivitas melalui Kawasan Minapolitan

​Jangka Buya harus diposisikan sebagai pusat pertumbuhan dalam ekosistem Minapolitan Jabulbimbaraksa. Pengaspalan Jalan Usaha Tani (JUT) dan normalisasi saluran irigasi bukan lagi dipandang sebagai proyek desa biasa, melainkan bagian dari rantai pasok agribisnis dan perikanan yang terintegrasi dengan pasar regional dan provinsi.

​3. Pemenuhan Layanan Dasar di Wilayah Marginal

​Pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa gampong-gampong dengan kendala geografis seperti Buket Teungoh mendapatkan prioritas dalam penyediaan jaringan air bersih dan rumah layak huni. Pengentasan kemiskinan di wilayah padat penduduk ini merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai target IPM daerah.

​4. Penguatan Integritas dan Kapasitas Tata Kelola Gampong

​Kesuksesan pembangunan di tahun 2027 sangat bergantung pada integritas 18 Keuchik di Jangka Buya. Pelatihan kapasitas manajerial dan sistem pengawasan internal (Tuha Peuet) harus diperkuat agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bertransformasi menjadi aset pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

​5. Resiliensi Fiskal dan Lingkungan

​Menghadapi berakhirnya dana Otsus pada tahun 2027, pemerintah daerah harus mampu mensinergikan berbagai sumber pendanaan (APBK, DAK, APBA, Dana Desa) secara kreatif. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan standar teknis yang tinggi untuk memitigasi dampak bencana banjir tahunan, sehingga aset-aset pembangunan memiliki daya tahan yang lama dan tidak terus-menerus membebani anggaran pemeliharaan.

​Secara keseluruhan, perencanaan Jangka Buya untuk tahun 2027 menunjukkan adanya transisi dari pemenuhan keinginan sesaat menuju perencanaan berbasis data dan kebutuhan strategis. Sinergi antara kebijakan makro bupati (Visi SABAR) dengan aspirasi mikro keuchik merupakan kunci utama. Jangka Buya bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan sebuah laboratorium sosial-ekonomi di mana keberhasilan pembangunan infrastruktur dan tata kelola akan memberikan dampak bagi kesejahteraan ribuan warga di pelosok gampong Meuko Jurong hingga keramaian Keude Jangka Buya. Dengan komitmen politik yang kuat dan eksekusi teknokratis yang jujur, target-target pembangunan dalam RKPK 2027 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, demi mewujudkan Jangka Buya yang lebih resilien, maju, dan berkeadilan.

​Pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan yang masif diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB yang diproyeksikan melalui formula ekonomi makro:

Dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi (r) sebesar 6,50% hingga 7,50% pertahun, maka dalam tiga tahun mendatang (n=3), kapasitas ekonomi Jangka Buya akan meningkat secara signifikan jika didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kecamatan paling padat di Kabupaten Pidie Jaya tersebut. 

***

Bustami, S.Pd.I - Pendamping Desa Kecamatan Jangka Buya