Analisis Forensik Hukum terhadap Kriminalisasi Pelaku Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Video Profil Desa di Kabupaten Karo

Fenomena penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali berbenturan dengan realitas perkembangan industri kreatif yang dinamis. Kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seorang videografer profesional dan Direktur CV Promiseland, menjadi representasi krusial dari bagaimana rigiditas hukum administratif dan interpretasi sempit terhadap kerugian negara dapat berujung pada kriminalisasi yang tidak semestinya. Analisis ini akan membedah secara mendalam, sistematis, dan forensik mengenai kegagalan konstruksi hukum dalam perkara pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo untuk Tahun Anggaran 2020 hingga 2022, dengan menilik aspek materiil hukum pidana, metodologi audit, serta karakteristik unik industri kreatif yang sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Anatomi Kasus dan Dinamika Yuridis

Perkara ini bermula ketika Amsal Christy Sitepu menawarkan jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Karo pada masa pandemi Covid-19, sebuah inisiatif yang pada awalnya bertujuan untuk mempromosikan potensi lokal di tengah stagnasi ekonomi. Melalui CV Promiseland, Amsal mengajukan proposal kepada 20 desa di empat kecamatan—Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran—dengan nilai penawaran sebesar Rp30.000.000 per desa. Total pagu anggaran untuk proyek ini mencapai Rp600.000.000, yang bersumber dari Dana Desa.

Permasalahan hukum muncul ketika pihak Kejaksaan Negeri Karo mendakwa Amsal melakukan penggelembungan harga (mark-up) yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp202.161.980. Dasar dakwaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Karo yang menyatakan bahwa biaya wajar untuk satu video seharusnya hanya Rp24.100.000. Perbedaan krusial dalam perhitungan ini terletak pada penilaian komponen kreatif seperti ide, konsep, pengeditan (editing), dan pengisian suara (dubbing) yang oleh auditor dan jaksa dinilai bernilai Rp0 atau tidak dapat dibebankan kepada negara.

Uji Unsur Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Strict Legal Test

Dalam perspektif hukum pidana korupsi di Indonesia, pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) bersifat kumulatif. Kegagalan pembuktian pada satu unsur saja secara otomatis harus menggugurkan seluruh dakwaan.

Analisis Unsur Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang

Unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus dimaknai secara materiil, tidak hanya formal. Dalam kasus Amsal, jaksa membangun narasi melawan hukum semata-mata berdasarkan adanya selisih harga kontrak dengan harga pasar versi auditor. Namun, secara forensik hukum, penawaran harga yang dilakukan oleh vendor adalah bagian dari mekanisme pasar yang sah dalam ranah hukum perdata. Kontrak kerja disepakati secara sukarela oleh kepala desa selaku Pengguna Anggaran (PA), yang menandakan adanya meeting of minds dalam transaksi bisnis.

Lebih jauh, dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor yang menekankan pada "penyalahgunaan kewenangan" menjadi sangat lemah karena Amsal adalah pihak swasta yang tidak memiliki kewenangan jabatan untuk mengelola anggaran negara. Kewenangan mutlak untuk menyetujui anggaran dan menentukan vendor berada pada kepala desa. Tanpa adanya bukti kolusi, penyuapan, atau pengaturan tender (bid-rigging) yang melibatkan aliran dana balik (kickback) kepada pejabat desa, maka tindakan vendor menawarkan harga tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum pidana.

Kekeliruan Penafsiran Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Jaksa Penuntut Umum (JPU) terjebak dalam kegagalan konseptual dengan menyamakan margin keuntungan bisnis yang sah dengan tindakan "memperkaya diri sendiri" dalam konteks korupsi. Sebagai entitas bisnis (CV), Amsal memiliki hak konstitusional dan legal untuk mendapatkan laba dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana korupsi, unsur memperkaya diri haruslah berasal dari perbuatan yang melawan hukum. Jika pekerjaan video tersebut nyata, selesai tepat waktu, dan kualitasnya diterima oleh pemberi kerja, maka pembayaran yang diterima vendor adalah hak kontraktual, bukan hasil kejahatan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa 20 kepala desa yang menjadi saksi mengakui bahwa video tersebut telah selesai dan mereka puas dengan hasilnya. Tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya pengeluaran fiktif atau pencairan dana tanpa prestasi pekerjaan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh Amsal adalah imbalan atas jasa intelektual dan risiko teknis, bukan kekayaan yang diperoleh secara haram.

Validitas Unsur Merugikan Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus bersifat nyata dan pasti (actual loss), bukan kerugian potensial atau hipotetis. Jaksa mendalilkan kerugian sebesar Rp202 juta berdasarkan selisih harga dari audit Inspektorat yang menganggap beberapa item biaya bernilai nol rupiah. Secara teori audit investigatif, metode perbandingan harga hanya dapat dijadikan dasar jika terdapat bukti manipulasi prosedur pengadaan.

Dalam konteks industri kreatif, membandingkan harga sebuah karya video profil dengan "harga rata-rata" tanpa mempertimbangkan aspek kualitas subjektif adalah langkah yang absurd. Jika negara menerima manfaat penuh dari video tersebut sesuai kesepakatan kontrak, maka nilai kontrak tersebut adalah biaya yang sah dikeluarkan oleh negara. Kerugian negara hanya terjadi jika output yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi atau jika ada bukti bahwa harga tersebut sengaja dimanipulasi melalui penyuapan.

Bedah Logika Audit: Krisis Penilaian Aset Tak Berwujud

Inti dari kontroversi dalam kasus Amsal Sitepu adalah metode audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karo. Auditor mengabaikan fakta bahwa pembuatan konten audiovisual adalah proses intelektual yang tidak bisa disamakan dengan pembelian barang komoditas standar seperti bahan bangunan.

Kontradiksi Biaya Produksi vs Biaya Kreatif

Auditor Inspektorat menilai bahwa beberapa komponen dalam pembuatan video profil desa tidak seharusnya memiliki nilai rupiah. Hal ini mencakup:

1. Konsep dan Ide: Dinilai Rp0 oleh auditor, padahal ide adalah fondasi utama dari sebuah karya kreatif yang memerlukan waktu dan pemikiran strategis.

2. Editing dan Cutting: Dinilai tidak relevan, padahal proses pasca-produksi inilah yang menentukan kualitas narasi dan visual akhir sebuah video.

3. Dubbing (Pengisian Suara): Dianggap tidak bernilai, padahal melibatkan penggunaan talenta dan peralatan rekaman profesional.

Pengabaian terhadap biaya-biaya ini merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi ekonomi kreatif. Dalam hukum kekayaan intelektual, karya audiovisual dilindungi sebagai hasil ciptaan yang memiliki nilai ekonomi intrinsik melebihi biaya fisik pembuatannya. Jika logika auditor ini dibenarkan, maka seluruh vendor jasa konsultansi, desain, dan seni di Indonesia akan berada dalam risiko hukum yang konstan karena margin kreativitas mereka dapat dianggap sebagai kerugian negara setiap saat.

Kredibilitas Instansi Penghitung Kerugian

Kejanggalan lain muncul ketika terungkap bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan oleh perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabupaten Karo atas permintaan Inspektorat, namun perwakilan tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk dikonfrontasi keahliannya. Berdasarkan asas fair trial, setiap bukti yang memberatkan terdakwa harus dapat diuji kredibilitasnya. Penggunaan hasil kalkulasi dari pihak yang tidak jelas standar kompetensinya dalam menilai jasa kreatif videografi membuat angka Rp202 juta tersebut menjadi sangat kabur dan tidak berdasar secara hukum.

Hubungan Hukum Perdata dan Administrasi dalam Pengadaan Desa

Kasus ini merupakan manifestasi dari kegagalan aparat penegak hukum dalam membedakan antara ranah hukum perdata, administrasi, dan pidana. Terjadi apa yang disebut sebagai category mistake atau percampuradukan rezim hukum.

Asas Freedom of Contract dan Keabsahan Perikatan

Hubungan antara kepala desa dan CV Promiseland adalah hubungan kontraktual yang tunduk pada hukum perdata (Pasal 1320 dan 1338 BW). Sepanjang para pihak cakap secara hukum, objeknya halal, dan ada kesepakatan, maka kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak. Jika di kemudian hari timbul ketidakpuasan mengenai harga, maka mekanisme yang tersedia adalah gugatan wanprestasi atau pengembalian secara administratif melalui tuntutan ganti rugi (TGR). Korupsi memerlukan unsur tambahan berupa perbuatan curang atau niat jahat (mens rea). Tanpa adanya pemalsuan dokumen atau penyuapan, perbedaan harga penawaran dengan harga audit hanyalah masalah efisiensi manajemen, bukan tindak pidana.

Tanggung Jawab Pengguna Anggaran (Kepala Desa)

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo No. 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, kepala desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk melakukan uji kewajaran harga (reasonableness check) sebelum menyetujui proposal vendor. Jika kepala desa telah menyetujui harga Rp30 juta, maka secara hukum ia telah melegitimasi harga tersebut sebagai harga yang layak dibayar oleh desa.

Penuntutan yang hanya diarahkan kepada vendor (Amsal) sebagai terdakwa tunggal menciptakan paradoks hukum yang luar biasa ganjil. Tindak pidana korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa hampir selalu merupakan kejahatan penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Jika vendor dianggap melakukan penggelembungan, maka pejabat yang menyetujui anggaran tersebut tanpa melakukan verifikasi yang benar juga harus bertanggung jawab secara hukum. Membiarkan para kepala desa hanya berstatus sebagai saksi sementara vendor dipenjara menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi pertanggungjawaban pidana.

Dampak Chilling Effect terhadap Ekosistem Ekonomi Kreatif

Kriminalisasi terhadap Amsal Sitepu bukan hanya ancaman bagi individu, melainkan ancaman eksistensial bagi industri kreatif di Indonesia. Jika penegakan hukum model ini terus berlanjut, akan terjadi efek gentar (chilling effect) yang merusak pola kerja sama antara sektor publik dan pelaku kreatif.

Kematian Inovasi Digital di Tingkat Desa

Salah satu dampak paling nyata adalah ketakutan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengambil proyek pemerintah. Setiap margin keuntungan yang mereka ambil bisa saja diklasifikasikan sebagai kerugian negara oleh auditor yang tidak memahami struktur biaya jasa digital di masa depan. Hal ini akan menyebabkan desa-desa di Indonesia tertinggal dalam digitalisasi dan promosi potensi daerah karena tidak ada lagi talenta profesional yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah desa.

Penurunan Kualitas Pelayanan Publik

Proyek-proyek kreatif pemerintah nantinya hanya akan dikerjakan oleh vendor dengan kualitas terendah yang berani memberikan harga sesuai "standar harga barang fisik" pemerintah yang tidak relevan. Hasilnya adalah degradasi kualitas konten publik yang dibiayai oleh uang rakyat. Pembangunan bukan hanya soal fisik (seperti jalan dan jembatan), tetapi juga pembangunan narasi, identitas, dan citra digital yang memerlukan keahlian intelektual tingkat tinggi.

Intervensi Parlemen dan Tinjauan Keadilan Substantif

Perhatian besar dari Komisi III DPR RI terhadap kasus ini menegaskan bahwa terdapat masalah fundamental dalam rasa keadilan masyarakat. Kunjungan anggota DPR seperti Hinca Panjaitan dan Habiburokhman ke Medan untuk menjamin penangguhan penahanan Amsal menunjukkan bahwa lembaga legislatif melihat adanya praktik penegakan hukum yang melampaui batas (overreach).

Implementasi KUHP Baru dan Keadilan yang Hakiki

Komisi III DPR RI mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif sesuai dengan semangat Pasal 53 ayat 2 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Prinsip ini menekankan bahwa penegakan hukum harus mencari keadilan yang hakiki, bukan sekadar kepastian hukum formalistik. Dalam kasus Amsal, di mana pekerjaan telah selesai dan tidak ada uang rakyat yang dicuri secara fiktif, memaksakan hukuman penjara adalah tindakan yang kontraproduktif dengan tujuan hukum itu sendiri.

DPR juga menyoroti bahwa pemulihan kerugian negara seharusnya menjadi prioritas utama dalam kasus korupsi dengan nilai kecil (di bawah Rp500 juta) daripada pemenjaraan. Dalam kasus dengan dugaan kerugian Rp202 juta, jika sejak awal ada keberatan mengenai harga, mekanisme pengembalian secara administratif atau perdata jauh lebih tepat dan efisien bagi keuangan negara daripada biaya operasional persidangan yang panjang.

Kritik terhadap Jaksa Agung dan Kajari Karo

Dinamika politik hukum semakin memanas dengan desakan dari anggota Komisi III DPR agar Kejaksaan Agung mengevaluasi kinerja Kajari Karo dan tim jaksa yang menangani perkara ini. Ada dugaan kuat terjadi tunnel vision atau bias institusional, di mana pihak kejaksaan terobsesi mengejar target penanganan korupsi tanpa mempertimbangkan konteks industri kreatif. Pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan Kejati Sumut terhadap jaksa-jaksa tersebut menandakan adanya pengakuan internal bahwa prosedur penuntutan dalam kasus Amsal mungkin bermasalah secara etika dan yuridis.

Refutasi terhadap Dalil Penuntutan: Devil's Advocate

Untuk memberikan analisis yang berimbang, perlu dilakukan pembedahan terhadap argumen terkuat yang mungkin digunakan oleh jaksa dan memberikan bantahan hukum yang sistematis.

Argumen Mengenai Keterbatasan Anggaran Desa

Jaksa mendalilkan bahwa Amsal "mengetahui anggaran desa terbatas" namun tetap menawarkan harga yang dianggap tinggi (Rp30 juta) dibandingkan harga pasaran (Rp10-15 juta). Bantahan hukumnya adalah: keterbatasan anggaran adalah kewajiban manajerial pengguna anggaran (kepala desa), bukan beban vendor. Vendor berhak menawarkan harga sesuai dengan kualitas peralatan (kamera bioskop, drone) dan risiko kerja yang mereka tanggung. Mengetahui keterbatasan dana bukanlah unsur pidana korupsi. Jika seorang pembeli memilih produk premium dengan anggaran yang pas-pasan, kesalahannya ada pada kebijakan pembeli, bukan pada pedagang yang menjual produk tersebut.

Argumen Ketidaksesuaian Waktu Pengerjaan dalam RAB

Jaksa menemukan bahwa fakta di lapangan menunjukkan waktu pengerjaan video tidak mencapai 30 hari seperti yang tercantum dalam proposal/RAB, namun pembayaran tetap diterima 100 persen. Hal ini dianggap melanggar Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Bantahan hukumnya adalah: dalam industri jasa kreatif, output adalah hal yang paling utama (result-oriented), bukan hanya jumlah jam kerja (process-oriented). Jika videografer memiliki kemampuan untuk menyelesaikan video berkualitas dalam waktu 15 hari berkat keahlian dan efisiensi teknologi, maka ia tetap berhak atas nilai kontrak yang disepakati selama hasilnya sesuai spesifikasi. Keterlambatan waktu mungkin merupakan pelanggaran administratif, namun percepatan waktu pengerjaan yang menghasilkan produk yang memuaskan justru merupakan bentuk efisiensi, bukan korupsi.

Analisis Forensik Biaya Jasa Videografi di Wilayah Pedesaan

Penentuan harga Rp30 juta per video profil desa jika dibedah secara forensik ekonomi kreatif sebenarnya berada dalam rentang harga yang sangat wajar, bahkan cenderung rendah untuk standar industri komersial.

Variabel Risiko dan Geografis Kabupaten Karo

Kabupaten Karo memiliki medan geografis yang menantang dengan risiko cuaca dan keamanan peralatan. Amsal menyebutkan kerugian akibat drone yang jatuh saat pengambilan gambar di lapangan. Biaya risiko ini jarang sekali masuk dalam perhitungan auditor pemerintah yang hanya melihat harga sewa alat per hari. Selain itu, pengerjaan video profil untuk 20 desa secara terpisah memerlukan mobilisasi tim, transportasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa selama berminggu-minggu.

Biaya SDM dan Keahlian Profesional

Pembuatan satu video profil desa yang komprehensif (rata-rata durasi 11 menit) biasanya melibatkan minimal tiga juru kamera, satu editor, dan satu pengisi suara. Jika dikalikan dengan 20 desa, maka volume pekerjaan ini sangat besar. Menganggap biaya jasa mereka sebagai Rp0 adalah kesalahan logika audit yang sangat fatal. Berikut adalah estimasi struktur biaya yang sering diabaikan auditor:

Berdasarkan tabel di atas, jika total kontrak Rp30 juta, maka biaya riil bisa mencapai Rp25,5 juta. Selisih inilah yang oleh auditor dianggap sebagai kerugian negara, padahal itu adalah hak ekonomi vendor yang sah.

Implikasi Yuridis Putusan Penangguhan Penahanan

Pengabulan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu pada 31 Maret 2026 oleh majelis hakim PN Medan membawa implikasi hukum yang signifikan menjelang vonis. Secara teori, penangguhan penahanan diberikan jika hakim menilai tidak ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Namun, dalam konteks kasus sensitif ini, penangguhan tersebut juga bisa diinterpretasikan sebagai adanya keraguan pada pihak majelis hakim terhadap kekuatan bukti dakwaan jaksa.

Keterlibatan pimpinan DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad) sebagai penjamin adalah peristiwa hukum yang jarang terjadi dan memberikan tekanan moral yang besar pada independensi peradilan untuk benar-benar melihat fakta keadilan substantif. Harapan publik akan adanya vonis bebas murni (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan (ontslag) menjadi sangat kuat, mengingat kasus ini telah menjadi simbol perjuangan hak-hak pelaku ekonomi kreatif di hadapan hukum.

Simpulan dan Rekomendasi Forensik

Berdasarkan seluruh uraian analisis forensik hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara yang menjerat Amsal Christy Sitepu merupakan bentuk kegagalan sistemik penegakan hukum dalam memahami ekosistem ekonomi digital dan kreatif.

Kesimpulan Akhir (Strict Legal Verdict)

1. Tidak Terpenuhinya Unsur Pidana: Tidak ada bukti otentik mengenai niat jahat (mens rea) untuk mencuri uang negara. Seluruh pekerjaan video profil desa dilakukan secara nyata, diterima oleh klien, dan tidak ada aliran dana balik ke pejabat pemerintah.

2. Kesalahan Metodologi Audit: Penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Karo cacat secara konseptual karena meniadakan nilai intelektual dan jasa kreatif. Angka kerugian Rp202 juta adalah konstruksi artifisial yang tidak berdasar pada realitas industri.

3. Error in Persona: Vendor adalah sasaran yang salah untuk dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan harga yang disetujui oleh pejabat publik. Tanggung jawab administrasi seharusnya berada pada kepala desa sebagai pengguna anggaran.

4. Misaplikasi Rezim Hukum: Jaksa melakukan percampuradukan antara sengketa harga (ranah perdata/administrasi) dengan kejahatan korupsi (ranah pidana).

Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum

1. Penghentian Kriminalisasi: Kejaksaan Agung harus segera mengeluarkan instruksi untuk menghentikan penggunaan selisih harga semata tanpa bukti kolusi sebagai dasar dakwaan korupsi, terutama pada sektor jasa kreatif dan intelektual.

2. Reformasi Standar Audit: Perlu adanya pedoman baru bagi BPK, BPKP, dan Inspektorat dalam menilai kewajaran harga jasa ekonomi kreatif yang mempertimbangkan aspek intangible assets dan subjektivitas kualitas.

3. Perlindungan Profesi Kreatif: Pemerintah perlu memperkuat payung hukum bagi pelaku UMKM kreatif yang bermitra dengan negara agar tidak mudah terjerat hukum akibat ketidaktahuan auditor terhadap struktur biaya industri digital.

Kasus ini harus menjadi monumen peringatan bahwa hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara yang mematikan inovasi dan semangat pembangunan masyarakat. Keadilan bagi Amsal Sitepu adalah keadilan bagi seluruh pekerja kreatif Indonesia yang sedang berjuang memajukan negeri melalui karya intelektual mereka. Penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu membedakan antara koruptor yang merampok uang rakyat dengan pengusaha yang sedang mencari nafkah dengan cara yang sah dan kreatif.

***