Posisi geopolitik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 berada dalam titik nadir yang krusial, memicu perdebatan mendalam mengenai integritas prinsip "Bebas dan Aktif" yang selama ini menjadi fondasi diplomasi nasional. Keresahan publik yang mencuat akhir-akhir ini, yang diwarnai oleh narasi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampak "disandera" oleh kepentingan Amerika Serikat, bukanlah sebuah fenomena yang muncul dari ruang hampa. Hal ini merupakan akumulasi dari serangkaian kebijakan yang dinilai sebagai anomali terhadap lintasan sejarah perjuangan bangsa. Kritik tajam mengalir seiring dengan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi baru yang kontroversial, Board of Peace (BoP), serta sikap pemerintah yang dianggap tidak cukup asertif dalam merespons agresi militer terhadap Iran. Untuk memahami mengapa bangsa Indonesia secara fundamental harus menolak mentalitas "membebek" kepada kekuatan asing, diperlukan rekonstruksi historis terhadap pesan para pendiri bangsa serta analisis tajam terhadap ketergantungan militer dan ekonomi yang saat ini melilit otonomi strategis negara.
Fundamen Filosofis dan Historis: Menolak Peran sebagai Objek Global
Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara historis diletakkan di atas landasan keinginan untuk menjadi subjek mandiri dalam politik internasional. Mohammad Hatta, dalam pidatonya yang monumental di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 2 September 1948, memberikan panduan yang tetap relevan hingga delapan dekade kemudian. Dalam pidato bertajuk "Mendayung di Antara Dua Karang", Hatta dengan tegas menolak gagasan bahwa Indonesia harus memilih untuk memihak salah satu blok kekuatan dunia, yang saat itu diwakili oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Dialektika Subjek dan Objek dalam Diplomasi Hatta
Bagi Hatta, kemerdekaan sejati bukan hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kedaulatan dalam menentukan sikap internasional tanpa didikte oleh modal atau kekuatan militer asing. Ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan tujuannya sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya. Analogi "mendayung di antara dua karang" bukan sekadar sikap netral yang pasif, melainkan sebuah tindakan aktif untuk mengelola kepentingan nasional di tengah kepungan kekuatan besar yang saling bertikai. Hatta memperingatkan bahwa jika Indonesia hanya menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, maka martabat bangsa akan runtuh dan kedaulatan kita akan digadaikan demi kepentingan blok tertentu.
Pesan ini selaras dengan keresahan kontemporer di mana kebijakan pemerintah hari ini dianggap mulai meninggalkan status "subjek" tersebut. Kekecewaan masyarakat berakar pada persepsi bahwa Indonesia lebih sering berperan sebagai pelaksana agenda-agenda global yang dirancang di Washington daripada menjadi inisiator perdamaian yang berpihak pada keadilan universal. Secara historis, keberhasilan diplomasi Indonesia justru terletak pada kemampuan untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar, sembari secara aktif memperjuangkan penghapusan segala bentuk penjajahan di atas dunia, sesuai amanat alinea pertama Pembukaan UUD 1945.
Kedaulatan dan Penolakan terhadap Mentalitas "Bangsa Tempe"
Presiden Soekarno memberikan penekanan lebih tajam melalui narasi penolakan terhadap mentalitas "bangsa tempe"—sebuah istilah untuk menggambarkan bangsa yang lembek, tidak memiliki daya tahan, dan selalu mengikuti kemauan pihak asing karena takut akan tekanan ekonomi atau militer. Sukarno memandang kedaulatan sebagai sesuatu yang sakral (heiligdom) yang tidak bisa dikompromikan hanya demi bantuan luar negeri. Dalam pandangannya, kemandirian atau "Berdikari" adalah prasyarat bagi sebuah negara besar untuk dihormati di kancah internasional.
Kegagalan untuk mempertahankan kemandirian ini akan membuat Indonesia terjerumus dalam pola ketergantungan yang oleh para kritikus saat ini disebut sebagai strategi bandwagoning—di mana negara yang lebih lemah "membonceng" kekuatan yang lebih kuat untuk mendapatkan perlindungan atau keuntungan jangka pendek, namun dengan risiko kehilangan independensi kebijakan. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kali Indonesia mulai condong secara ekstrem kepada satu kekuatan asing, baik itu pada masa Orde Lama yang menjauh dari AS atau Orde Baru yang mendekat ke AS, kedaulatan nasional selalu menghadapi ujian berupa tekanan politik yang mengintervensi urusan domestik.
Anomali Kebijakan 2026: Board of Peace dan Bayang-Bayang Amerika
Pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun 2026 menghadapi tantangan unik seiring dengan peluncuran inisiatif internasional yang disebut Board of Peace (BoP). Meskipun pemerintah mengeklaim bergabungnya Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan stabilitas kawasan Gaza, keterlibatan ini justru memicu gelombang skeptisisme dan kekecewaan di dalam negeri.
Analisis Kritis terhadap Struktur dan Legitimasi BoP
Board of Peace diinisiasi oleh Donald Trump di Davos, Swiss, pada Januari 2026, dengan tujuan resmi untuk mengawasi transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi di Gaza pascakonflik. Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya ketimpangan mendasar dalam struktur organisasi ini yang menimbulkan kecurigaan bahwa BoP hanyalah instrumen politik luar negeri Amerika Serikat.
Karakteristik BoP | Klaim Pemerintah Indonesia | Realitas dan Kritik Pengamat |
|---|
Inisiator | Inisiatif perdamaian global yang inklusif. | Instrumen kepentingan personal dan politik Donald Trump. |
Keanggotaan | Forum para pemimpin dunia yang berpengaruh untuk perdamaian. | Mengecualikan Palestina sebagai pihak terdampak, namun menyertakan Israel. |
Mandat | Menjamin implementasi solusi dua negara (two-state solution). | Piagam tidak secara eksplisit dan formal menyebutkan pendirian negara Palestina yang berdaulat. |
Legitimasi | Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). | Dianggap sebagai alat stempel legitimasi untuk memperluas dominasi Barat di Timur Tengah. |
Kritik tajam dari pakar hubungan internasional menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP mencerminkan pendekatan "diplomasi narsistik", di mana kebijakan luar negeri lebih didorong oleh keinginan personal pemimpin untuk tampil di panggung global daripada kalkulasi kepentingan nasional yang matang. Ada kesan kuat bahwa Indonesia terjebak dalam "tekanan halus" (subtle coercion) dari Amerika Serikat untuk memberikan legitimasi moral bagi sebuah forum yang sebenarnya tidak menguntungkan posisi tawar Palestina.
Konflik Iran-Israel: Ujian Nyata Keberpihakan Nasional
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara gabungan terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini, yang mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat dilematis. Alih-alih mengeluarkan kecaman keras yang biasanya menjadi ciri khas diplomasi Indonesia terhadap agresi militer sepihak, respons pemerintah dinilai terlalu berhati-hati dan cenderung pragmatis.
Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya untuk menjadi mediator atau penengah konflik, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dianggap tidak realistis dan mengaburkan fakta bahwa agresi tersebut adalah pelanggaran hukum internasional. Kritik dari tokoh-tokoh seperti Connie Rahakundini Bakrie menekankan bahwa Indonesia seharusnya berani menunjukkan kedaulatan nyata dan tidak terikat oleh tekanan Barat dalam menentukan sikap terhadap eskalasi di Timur Tengah. Narasi bahwa Prabowo "disandera" semakin kuat karena pemerintah seolah-olah mengabaikan mandat moral untuk menentang tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat internasional.
Mekanisme "Penyanderaan": Ketergantungan Militer dan Ekonomi
Pertanyaan besar yang muncul di tengah kekecewaan publik adalah: mengapa Indonesia tampak begitu ragu dalam mengambil posisi tegas? Analisis terhadap struktur pertahanan dan ekonomi nasional mengungkapkan adanya rantai ketergantungan yang membuat otonomi strategis Indonesia menjadi sangat terbatas.
Dilema Alutsista dan Ancaman Embargo CAATSA
Salah satu instrumen utama yang digunakan Amerika Serikat untuk "menyandera" kebijakan luar negeri negara-negara berkembang adalah melalui kontrol terhadap teknologi militer. Indonesia telah lama merasakan pahitnya embargo militer AS yang melumpuhkan armada tempur nasional di masa lalu. Di era sekarang, regulasi seperti CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) menjadi momok yang menghantui proses modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) kita.
Pembatalan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia dan pengalihannya ke pesawat Rafale buatan Perancis serta F-15IDN buatan Amerika adalah bukti nyata bagaimana ancaman sanksi ekonomi dan militer dari Washington dapat mengubah arah kebijakan pertahanan Indonesia. Ketergantungan yang besar pada impor komponen dan suku cadang alutsista dari negara-negara Barat membuat Indonesia rentan terhadap tekanan politik; ketegasan dalam diplomasi internasional sering kali harus dikorbankan demi menjaga kelangsungan operasional militer nasional.
Beban Utang dan Stabilitas Fiskal di Tengah Krisis
Di sisi ekonomi, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan utang luar negeri yang signifikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan ambisius. Sejarah krisis moneter 1998, di mana intervensi IMF (International Monetary Fund) berujung pada hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi domestik dan jatuhnya rezim Soeharto, tetap menjadi trauma kolektif bangsa.
Pada tahun 2026, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran-AS-Israel mengancam stabilitas APBN Indonesia secara langsung. Ketika harga minyak menembus angka 100 dolar per barel, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga BBM yang berisiko memicu gejolak sosial, atau menambah beban utang luar negeri untuk menutup defisit subsidi. Ketergantungan pada investasi asing dan sistem keuangan global yang didominasi oleh institusi Barat menciptakan situasi di mana Indonesia sulit untuk bertindak secara independen dalam isu-isu geopolitik yang melibatkan donor-donor besar tersebut.
Disparitas Kebijakan: Dari Diplomasi Ekonomi ke Pragmatisme Strategis
Perubahan arah kebijakan luar negeri dari era Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan publik. Jika pada era Jokowi diplomasi Indonesia lebih ditekankan pada aspek ekonomi dan peran kemanusiaan yang inklusif, pada era Prabowo terdapat pergeseran menuju apa yang disebut sebagai "pragmatisme strategis".
Perbandingan Gaya Kepemimpinan dalam Urusan Luar Negeri
Gaya diplomasi Prabowo yang lebih aktif di panggung internasional melalui forum-forum tingkat tinggi seperti BoP sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power). Namun, kenyataannya, keterlibatan ini sering kali dianggap kurang memiliki landasan nasional yang kuat.
Periode Kepemimpinan | Fokus Utama Luar Negeri | Dampak pada Kedaulatan |
|---|
Era Sukarno | Anti-imperialisme, GNB, dan kedaulatan penuh. | Posisi tawar tinggi namun menghadapi tekanan ekonomi Barat. |
Era Soeharto | Pembangunan ekonomi, kerjasama regional (ASEAN), kedekatan dengan Barat. | Stabilitas ekonomi meningkat namun ketergantungan militer-finansial tumbuh. |
Era Jokowi | Diplomasi ekonomi, infrastruktur, perlindungan WNI. | Adaptif dan inklusif, fokus pada hasil nyata bagi domestik. |
Era Prabowo (2026) | Pragmatisme strategis, keterlibatan aktif dalam BoP, mediasi global. | Risiko bandwagoning dan persepsi "disandera" kepentingan AS. |
Kebijakan Prabowo yang memilih untuk merangkul semua pihak tanpa membuat musuh—yang dipuji oleh MUI sebagai langkah menyelamatkan rakyat dari dampak perang—di sisi lain dikritik sebagai pengabaian terhadap prinsip keadilan internasional yang seharusnya menjadi kompas moral diplomasi Indonesia.
Suara Kekecewaan: Reaksi Organisasi Islam dan Akademisi
Kekecewaan publik terhadap posisi Indonesia dalam konflik Iran-Israel tahun 2026 mencerminkan adanya jurang antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan elit. Organisasi kemasyarakatan Islam, yang memiliki pengaruh signifikan dalam peta politik nasional, menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keresahan ini.
Desakan MUI dan Keraguan terhadap BoP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan duka mendalam atas gugurnya Ali Khamenei dan mengutuk agresi militer Amerika Serikat di tengah bulan suci Ramadan. MUI, bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Mereka berkeyakinan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum tersebut hanya memberikan legitimasi bagi pihak-pihak yang sebenarnya merusak perdamaian dunia.
Meskipun dalam pertemuannya dengan para ulama Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya terhadap Palestina dan menjanjikan akan keluar dari BoP jika forum tersebut tidak memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina, janji ini dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah retoris untuk menenangkan konstituen domestik. Adanya petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 60 ormas untuk keluar dari BoP menunjukkan bahwa isu kedaulatan luar negeri telah menjadi titik picu ketidakpuasan yang luas terhadap pemerintah.
Kritik Akademik terhadap "Diplomasi Narsistik"
Dari kalangan akademisi, kritik yang muncul lebih menekankan pada aspek teknis dan risiko strategis. Kebijakan luar negeri Indonesia saat ini dinilai telah mengabaikan prioritas di kawasan terdekat, seperti Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, demi mengejar peran sebagai penengah dalam konflik global yang jauh dari jangkauan pengaruh nyata Indonesia. Ketiadaan konsultasi yang memadai dengan DPR mengenai keputusan-keputusan besar, seperti pengiriman pasukan stabilitas internasional, memperkuat argumen bahwa kebijakan luar negeri kita saat ini lebih bersifat personal daripada nasional.
Hikmahanto Juwana menekankan bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin moral jika terus terjebak dalam hitung-hitungan perimbangan kekuatan yang asimetris. Kegagalan pemerintah untuk secara tegas mengutuk serangan terhadap Iran sebagai pelanggaran kedaulatan negara dianggap telah mencederai semangat politik bebas aktif yang seharusnya menjunjung tinggi hukum internasional secara konsisten.
Mengembalikan Kedaulatan: Jalan Menuju Diplomasi yang Mandiri
Bangsa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang "membebek" karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang telah dibayar mahal dengan darah dan air mata. Belajar dari sejarah, setiap kali kita kehilangan kemandirian politik, kita menjadi rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi oleh kekuatan luar yang hanya mengejar kepentingan nasionalnya sendiri.
Memutus Rantai Ketergantungan dan Memperkuat Otonomi
Untuk mengakhiri narasi "penyanderaan" oleh Amerika Serikat atau kekuatan asing lainnya, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah transformatif dalam tata kelola kebijakan luar negeri dan pertahanan:
Redefinisi Kepentingan Nasional: Kebijakan luar negeri harus didasarkan pada konsensus nasional yang luas, bukan pada preferensi personal pemimpin atau kebutuhan pragmatis jangka pendek. Penguatan peran DPR dalam mengawasi setiap perjanjian internasional dan keterlibatan dalam forum global menjadi sangat krusial.
Kemandirian Industri Strategis: Modernisasi militer harus dibarengi dengan keberanian untuk melakukan transfer teknologi secara penuh dan membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam dilema antara kedaulatan politik dan kebutuhan akan alutsista canggih.
Diversifikasi Ekonomi dan Fiskal: Penguatan basis pajak domestik dan diversifikasi mitra dagang adalah kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga komoditas global dan tekanan dari lembaga keuangan internasional. Swasembada pangan dan energi, yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo, harus diwujudkan sebagai fondasi kedaulatan ekonomi, bukan sekadar komoditas politik.
Konsistensi pada Hukum Internasional: Indonesia harus kembali pada perannya sebagai "penjaga moral" perdamaian dunia yang berani menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan kekuatan besar. Penghapusan penjajahan dan penegakan hukum internasional harus menjadi parameter utama dalam setiap sikap luar negeri kita.
Prinsip "Mendayung di Antara Dua Karang" yang diwariskan oleh Mohammad Hatta tetap menjadi kompas terbaik bagi Indonesia. Karang-karang tersebut mungkin berubah bentuk—dari ideologi komunisme vs kapitalisme menjadi persaingan hegemonik AS vs China atau eskalasi konflik di Timur Tengah—namun prinsip dasarnya tetap sama: Indonesia tidak boleh menjadi objek yang ditarik ke sana kemari oleh arus kepentingan asing. Kekecewaan masyarakat hari ini adalah pengingat bahwa rakyat Indonesia masih sangat menghargai kedaulatannya dan menuntut pemimpinnya untuk berdiri tegak dengan martabat bangsa yang utuh di hadapan dunia. Hanya dengan menjadi subjek yang bebas dan aktif, Indonesia dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian abadi dan keadilan sosial di muka bumi.
***
Karya yang dikutip
1. Prabowo Asked to Play Hard, Indonesia Urged to Leave BoP ..., https://www.youtube.com/watch?v=c1UtptjNsU8 2. Indonesia at The Board of Peace: Realistic Choice or Subtle Coercion? - Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2026/02/20/indonesia-at-the-board-of-peace-realistic-choice-or-subtle-coercion/ 3. Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, http://digilib.uinsa.ac.id/30254/3/Hozin%20Zainullah_E04213034.pdf 4. Mendayung antara Dua Karang: Dasar Politik Luar Negeri Indonesia - WordPress.com, https://blogtrisno.wordpress.com/2017/03/24/mendayung-antara-dua-karang/ 5. Drs. Mohammad Hatta [MENDAJUNG ANTARA DUA KARANG ..., https://theasrudiancenter.files.wordpress.com/2013/09/hatta-mendajung-antara-dua-karang.pdf 6. Mohammad Hatta - | Perpustakaan Kementerian Luar Negeri, https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?author=%22Mohammad+Hatta%22&search=Search 7. Apa Dampaknya jika Indonesia Jadi Mediator Konflik Iran-AS?, https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/18200821/apa-dampaknya-jika-indonesia-jadi-mediator-konflik-iran-as 8. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI Reni Windiani Abstrack A. PENDAHULUAN Setiap negara memiliki kepentingan nasional - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/160956-ID-politik-luar-negeri-indonesia-dan-global.pdf 9. Perang Dingin dan Lahirnya Gerakan Non-Blok: Peran Indonesia di Dunia Internasional - Gramedia, https://www.gramedia.com/literasi/perang-dingin-dan-lahirnya-gerakan-non-blok-peran-indonesia-di-dunia-internasional/ 10. Megawati: Kita Ini Bukan Bangsa Tempe! - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=5r4yvqwVZdc 11. Kisah Bung Karno Yang Gagah Berani Menentang Amerika Serikat, Termasuk Soal Israel-Palestina - Intisari Online, https://intisari.grid.id/read/033730315/kisah-bung-karno-yang-gagah-berani-menentang-amerika-serikat-termasuk-soal-israel-palestina 12. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Amerika Serikat - Bintangpusnas Edu - PerpusNas, https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK4899/politik-luar-negeri-indonesia-terhadap-amerika-serikat 13. Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua, https://www.cnbcindonesia.com/research/20251015114815-128-676005/sejarah-setahun-era-soekarno-prabowo-timor-timur-lepas-membelah-papua 14. President Prabowo Signs BoP Charter: Concrete Action to Gaza Peace - Sekretariat Kabinet, https://setkab.go.id/en/president-prabowo-signs-bop-charter-concrete-action-to-gaza-peace/ 15. President Prabowo Signs Board of Peace Charter, Affirms Indonesia's Active Role in Safeguarding Implementation of Two-State Solution - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/en/president-prabowo-signs-board-of-peace-charter-affirms-indonesias-active-role-in-safeguarding-implementation-of-two-state-solution/ 16. Press Statement of the President of the Republic of Indonesia Following the Signing of the Board of Peace (BoP) Charter in Davos, Switzerland, January 22, 2026 - Sekretariat Kabinet, https://setkab.go.id/en/press-statement-of-the-president-of-the-republic-of-indonesia-following-the-signing-of-the-board-of-peace-bop-charter-in-davos-switzerland-january-22-2026/ 17. Presiden Prabowo Subianto Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara, https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_subianto_tandatangani_piagam_board_of_peace_tegaskan_peran_aktif_indonesia_jaga_implementasi_solusi_dua_negara 18. Iran Apresiasi Prabowo yang Ingin Jadi Juru Damai, tetapi… - KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/06152331/iran-apresiasi-prabowo-yang-ingin-jadi-juru-damai-tetapi?page=all 19. AS–Israel Serang Iran, Presiden Prabowo Siap Fasilitasi Dialog Jika Disetujui - Aktual.com, https://aktual.com/as-israel-serang-iran-presiden-prabowo-siap-fasilitasi-dialog-jika-disetujui/ 20. Prabowo Bahas Posisi RI di Board of Peace Gaza dan Kesiapsiagaan Hadapi Perang Iran–AS-Israel, - Sinpo.id, https://sinpo.id/detail/115947/prabowo-bahas-posisi-ri-di-board-of-peace-gaza-dan-kesiapsiagaan-hadapi-perang-iranas-israel 21. MUI Desak Prabowo Keluarkan Indonesia dari Board of Peace - CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20260301162053-4-714909/mui-desak-prabowo-keluarkan-indonesia-dari-board-of-peace 22. Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks ..., http://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/05080151/prabowo-bahas-konflik-iran-vs-as-israel-saat-kumpulkan-eks-presiden-hingga 23. Prabowo Mau Mediasi Perang Iran Vs AS-Israel, Negara Arab Mendukung, https://www.cnbcindonesia.com/news/20260306103418-4-716564/prabowo-mau-mediasi-perang-iran-vs-as-israel-negara-arab-mendukung 24. AS-Israel Serang Iran, Dino Patti Djalal Sebut Ide Prabowo Jadi Penengah Sangat Tidak Realistis - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Cc4lTjU-c2c 25. Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia di Balik Jet Tempur RI - CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri 26. DAMPAK KEBIJAKAN COUNTERING AMERICA'S ADVERSERIES THROUGH SANCTIONS ACT (CAATSA) TERHADAP PEMBELIAN ALUTSISTA MILITER INDONESIA. STUDI KASUS : PEMBELIAN PESAWAT TEMPUR SU-35 TAHUN 2017-2022 - Ejournal FISIP Unjani, https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/3214 27. Dampak Pembelian Alutsista Bekas Minim Transfer Teknologi: Ketergantungan Impor dan Rentan Politik Embargo Negara Lain | tempo.co, https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-pembelian-alutsista-bekas-minim-transfer-teknologi-ketergantungan-impor-dan-rentan-politik-embargo-negara-lain-100277 28. Membangun Kebijakan Industri Pertahanan di Era Globalisasi ( Building Defense Industrial Policy in the Era of Globalization ), https://www.kemhan.go.id/bacadnas/wp-content/uploads/2025/02/Membangun-Kebijakan-Industri-Pertahanan-di-Era-Globalisasi.pdf 29. Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Tata Kelola, Keadilan Sosial, dan Krisis Demokrasi - INFID, https://infid.org/wp-content/uploads/2025/11/Refleksi-1-Tahun-Prabowo.pdf 30. Manajemen Utang dan Pencapaian Alutsista Pertahanan: Studi Kasus Pertahanan Indonesia - mand-ycmm.org, https://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/download/871/926/2670 31. Rekam Jejak IMF di Indonesia: Punya Andil dalam Kejatuhan Soeharto hingga Kritik Kebijakan Jokowi | tempo.co, https://www.tempo.co/ekonomi/rekam-jejak-imf-di-indonesia-punya-andil-dalam-kejatuhan-soeharto-hingga-kritik-kebijakan-jokowi--170496 32. Perang Berkecamuk di Dunia, Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional, https://www.fraksigerindra.id/perang-berkecamuk-di-dunia-prabowo-sawit-hingga-jagung-bisa-jadi-sumber-energi-nasional/ 33. Perang AS-Israel vs Iran, Prabowo Singgung Kesiapan Pangan dan Energi, http://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/10354371/perang-as-israel-vs-iran-prabowo-singgung-kesiapan-pangan-dan-energi 34. Dinamika Global Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina) - Balai Bahasa NTB, https://balaibahasaprovinsintb.kemendikdasmen.go.id/index.php/artikel/detail/84 35. Diplomasi Moderat Indonesia dalam Krisis Timur Tengah: Refleksi atas Kepemimpinan Presiden Prabowo di Panggung Global, https://www.isi-indonesia.com/post/diplomasi-moderat-indonesia-dalam-krisis-timur-tengah-refleksi-atas-kepemimpinan-presiden-prabowo-d 36. Beda Gaya Prabowo vs Jokowi dalam Hubungan Luar Negeri - Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/internasional/710958/beda-gaya-prabowo-vs-jokowi-dalam-hubungan-luar-negeri 37. MUI Paham Langkah Prabowo Tak Akan Buat Musuh dengan ..., https://nasional.kompas.com/read/2026/03/06/12025051/mui-paham-langkah-prabowo-tak-akan-buat-musuh-dengan-negara-mana-pun?page=all 38. INTERNATIONAL NEWS | PRESSURE IS GAINING, INDONESIA IS ..., https://www.youtube.com/shorts/dn7GJjAHQXE 39. Poin-poin Krusial Bahasan Prabowo dan Jajaran Tokoh Islam di Istana - CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260306085256-20-1334918/poin-poin-krusial-bahasan-prabowo-dan-jajaran-tokoh-islam-di-istana
