Manipulasi data bantuan bencana di tingkat desa melibatkan berbagai regulasi

I. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan peristiwa yang kerap meninggalkan dampak sosial-ekonomi yang mendalam bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di pedesaan. Pemerintah, melalui berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial, mengalokasikan bantuan dalam bentuk uang tunai, material bangunan, maupun kebutuhan pokok. Namun, efektivitas distribusi bantuan tersebut sangat bergantung pada integritas proses pendataan di tingkat desa.

Fenomena manipulasi data penerima bantuan bencana telah menjadi isu yang berulang dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks desa-desa di Aceh (dengan sebutan keuchik sebagai kepala desa), persoalan ini semakin kompleks mengingat struktur hierarki sosial dan kuatnya pengaruh tokoh lokal dalam penentuan penerima manfaat.

Analisis hukum ini disusun untuk memetakan secara komprehensif berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi, mengidentifikasi para aktor yang terlibat beserta peran masing-masing, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sistemik untuk mencegah pengulangan praktik koruptif serupa. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yuridis empiris dengan mengacu pada pola-pola lapangan yang teridentifikasi, serta analisis rantai aktor (actor chain analysis) untuk memahami korupsi kolaboratif lintas level.

II. KERANGKA HUKUM

Kasus manipulasi data bantuan bencana di tingkat desa melibatkan berbagai regulasi yang saling bersinggungan. Berikut adalah kerangka normatif yang relevan beserta pasal-pasal yang berpotensi dilanggar.

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa merupakan norma dasar yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas perangkat desa. Pasal 26 ayat (4) huruf e mewajibkan kepala desa untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, Pasal 29 huruf a melarang kepala desa merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Perangkat desa yang melakukan manipulasi daftar penerima bantuan bencana secara langsung melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 53 juga mengatur mekanisme pemberhentian kepala desa yang melakukan pelanggaran, memberikan landasan untuk sanksi administratif.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang ini mengatur kerangka penanggulangan bencana secara nasional, termasuk hak korban bencana untuk mendapatkan bantuan. Pasal 26 menegaskan hak setiap orang yang terdampak bencana untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman. Manipulasi data penerima bantuan banjir secara langsung menghalangi hak konstitusional warga yang terdampak untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka, dan merupakan bentuk diskriminasi dalam pemberian layanan publik pasca bencana.

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini menjadi landasan utama penindakan korupsi dalam kasus ini. Setidaknya terdapat empat pasal yang relevan:

• Pasal 2 ayat (1): Perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

• Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan ancaman pidana penjara antara 1 hingga 20 tahun dan denda yang sama.

• Pasal 8: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, dengan ancaman pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun.

• Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 3 tahun.

D. Kita Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain ketentuan pidana khusus korupsi, KUHP menyediakan beberapa pasal yang dapat diterapkan secara kumulatif:

• Pasal 263: Pemalsuan surat/dokumen yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun.

• Pasal 264: Pemalsuan akta-akta otentik, surat keterangan tabungan pos atau bank, surat angkutan, polis asuransi, dan lain-lain, dengan ancaman pidana penjara maksimum 8 tahun.

• Pasal 266: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dengan ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun.

• Pasal 415-416: Penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat yang menguasai barang, uang, surat-surat berharga karena jabatannya.

• Pasal 418: Penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya.

E. Peraturan Pendukung

Sejumlah peraturan pelaksana turut melengkapi kerangka normatif ini. Peraturan BNPB tentang mekanisme pendataan korban bencana menetapkan prosedur baku verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang mengikat seluruh penyelenggara di lapangan. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 35, mengancam pelaku manipulasi data dalam sistem informasi elektronik dengan pidana penjara maksimum 12 tahun.

III. ANALISIS BENTUK PELANGGARAN HUKUM

A. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Keuchik dan perangkat desa memiliki kewenangan yang secara hukum bersifat terikat (gebonden bevoegdheid), artinya wewenang tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan hukum yang mendasarinya, yakni menyalurkan bantuan kepada warga yang benar-benar terdampak bencana. Ketika kewenangan tersebut dibelokkan untuk menguntungkan keluarga sendiri, kerabat, atau untuk mendapatkan keuntungan finansial, maka terjadilah penyalahgunaan wewenang.

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek: pertama, keputusan pendataan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan, bukan kepentingan publik; kedua, tidak diterapkannya standar objektif dalam penilaian kerusakan rumah; ketiga, diabaikannya prosedur musyawarah desa dalam penetapan daftar penerima; dan keempat, adanya tekanan informal dari figur berpengaruh di desa terhadap tim pendata.

B. Pemalsuan Data Administrasi

Pemalsuan data dalam konteks bantuan bencana dapat mengambil berbagai bentuk. Pertama adalah pembuatan data fiktif, yaitu memasukkan nama warga yang tidak ada atau yang tidak terdampak sama sekali. Kedua adalah manipulasi kategori, yaitu mengubah kategori kerusakan rumah dari 'Rusak Ringan' menjadi 'Rusak Berat' atau 'Rusak Total' untuk mendapatkan nominal bantuan yang lebih besar. Ketiga adalah modifikasi identitas, yaitu mengubah alamat atau NIK agar seorang warga tampak berada di wilayah terdampak padahal tidak.

Dari perspektif hukum pidana, seluruh perbuatan tersebut memenuhi unsur delik pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP. Secara yuridis, dokumen pendataan bantuan bencana merupakan 'surat' yang dapat menimbulkan suatu hak bagi pemegangnya (hak menerima bantuan), sehingga pemalsuan atasnya secara tegas termasuk dalam lingkup delik tersebut.

C. Tindak Pidana Korupsi

Analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini menunjukkan pemenuhan secara kumulatif atas seluruh elemen delik:

• Perbuatan Melawan Hukum: Manipulasi data penerima bantuan merupakan perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan UU Desa, UU Penanggulangan Bencana, dan peraturan teknis BNPB/Kemensos. Perbuatan ini tidak memiliki dasar hukum yang sah.

• Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain: Aparat desa yang memasukkan nama keluarga atau kerabatnya ke dalam daftar penerima, atau yang menerima setoran dari dana bantuan, secara nyata memperoleh keuntungan material. Demikian pula warga yang menerima bantuan yang tidak berhak diterimanya.

• Merugikan Keuangan Negara: Dana bantuan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyaluran kepada pihak yang tidak berhak secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat dihitung secara pasti.

D. Maladministrasi

Selain aspek pidana, terdapat dimensi maladministrasi yang dapat dikaji melalui kerangka UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam kasus bantuan bencana, setidaknya tiga bentuk maladministrasi dapat diidentifikasi. Pertama, penyimpangan prosedur, berupa diabaikannya prosedur pendataan baku yang ditetapkan BNPB maupun Kemensos. Kedua, konflik kepentingan, berupa perangkat desa yang berperan sebagai penilai kerusakan sekaligus penerima manfaat secara tidak langsung melalui keluarganya. Ketiga, diskriminasi dalam pemberian layanan publik, berupa akses bantuan yang bergantung pada kedekatan dengan aparat desa, bukan pada kondisi aktual korban bencana.

IV. ANALISIS AKTOR DAN MODUS OPERANDI

A. Peta Keterlibatan Aktor

Korupsi bantuan bencana di tingkat desa tidak bersifat tunggal, melainkan melibatkan jejaring aktor lintas level yang saling bergantung dan saling melindungi. Tabel berikut memetakan keterlibatan masing-masing aktor beserta potensi peran dan dasar hukum yang dilanggar:

B. Mekanisme Korupsi Kolaboratif

Yang membedakan korupsi bantuan bencana dari korupsi individual adalah sifat kolaboratifnya. Setiap level aktor memiliki kepentingan dan peran berbeda yang saling mengunci, menciptakan 'struktur pertanggungan bersama' yang menyulitkan satu pihak untuk membongkar keterlibatan pihak lain. Keuchik memiliki otoritas formal dan legitimasi sosial untuk mengesahkan daftar. Pendamping desa memiliki akses verifikasi lapangan namun bergantung pada hubungan baik dengan aparat desa untuk efektivitas tugasnya. Operator sistem memiliki kemampuan teknis mengubah data digital namun berisiko tanpa persetujuan atau tekanan dari atasannya. Sementara calo bantuan beroperasi di lapangan untuk menarik setoran dari penerima yang sebagiannya adalah penerima sah yang diintimidasi maupun penerima tidak sah yang merasa 'berhutang budi'.

C. Modus Operandi Rinci

1. Data Fiktif

Modus ini dilakukan dengan memasukkan nama individu yang tidak ada, yang sudah meninggal sebelum bencana terjadi, atau yang tidak berada di lokasi bencana ke dalam formulir pendataan. Praktis, hal ini hanya dapat dilakukan dengan kolusi antara pendata lapangan dan operator sistem, karena data biasanya diverifikasi silang dengan data kependudukan (Dukcapil/NIK). Jika operator memiliki akses untuk melewati validasi otomatis, atau jika petugas Dukcapil turut terlibat, modus ini dapat berhasil lolos.

2. Mark-Up Kategori Kerusakan Rumah

Tingkat kerusakan rumah (Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat, Rusak Total) menentukan besaran nominal bantuan yang diterima. Manipulasi kategori ke atas memungkinkan pengambilan selisih antara bantuan yang diterima dengan kerusakan aktual. Aparat desa yang melakukan survei kerusakan tanpa diawasi oleh tim independen memiliki peluang besar untuk melakukan mark-up. Dalam beberapa kasus, manipulasi ini dilakukan setelah data awal dikumpulkan, saat data dimasukkan ke dalam sistem, sehingga dokumen lapangan berbeda dari data digital.

3. Nepotisme Penerima Bantuan

Modus ini memanfaatkan kewenangan diskresi perangkat desa dalam menetapkan daftar awal penerima. Keluarga, kerabat, atau pendukung politik kepala desa dimasukkan ke dalam daftar meskipun tidak terdampak atau terdampak minimal. Hal ini seringkali disamarkan dengan deskripsi kerusakan yang dilebih-lebihkan atau dengan memanfaatkan kuota yang tersisa setelah korban aktual terdaftar.

4. Pungutan dari Dana Bantuan

Modus ini terjadi setelah bantuan disalurkan, ketika aparat desa atau calo bantuan mewajibkan penerima untuk menyerahkan sebagian dana kepada mereka. Dasar yang digunakan biasanya bersifat informal: ancaman akan dicoret dari program bantuan berikutnya, klaim bahwa ada 'biaya administrasi', atau tekanan sosial dari tokoh yang memiliki pengaruh di komunitas. Modus ini sangat sulit dibuktikan karena para korban enggan melapor akibat ketergantungan pada aparat desa untuk berbagai layanan publik lainnya.

5. Manipulasi Input Data Sistem

Modus paling teknis ini melibatkan operator sistem informasi yang secara langsung mengubah, menyisipkan, atau menghapus data dalam basis data digital. Dengan akses administrator, operator dapat memasukkan nama baru, mengubah kategori kerusakan, atau memindahkan data antar desa tanpa meninggalkan jejak yang mudah ditelusuri. Dalam kerangka hukum Indonesia, perbuatan ini juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber berdasarkan Pasal 35 UU ITE.

V. DAMPAK HUKUM DAN SOSIAL

A. Kerugian Keuangan Negara

Secara yuridis, setiap rupiah bantuan yang disalurkan kepada pihak yang tidak berhak merupakan kerugian keuangan negara yang dapat diaudit dan diperhitungkan. Berdasarkan Pasal 32 UU Pemberantasan Korupsi, penuntut umum wajib membuktikan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam kasus bantuan bencana, kerugian ini bersifat relatif mudah dikalkulasi mengingat adanya bukti pembayaran, data penerima, dan kondisi lapangan yang dapat diverifikasi secara silang.

Implikasi hukumnya adalah bahwa seluruh pelaku, baik yang menerima keuntungan langsung maupun yang berperan memfasilitasi, dapat dikenai kewajiban uang pengganti (Pasal 18 UU No. 31/1999) setara dengan jumlah kerugian yang mereka sebabkan. Kegagalan membayar uang pengganti dapat disubstitusi dengan pidana penjara tambahan.

B. Ketidakadilan Distribusi Bantuan

Dampak paling langsung dirasakan oleh korban bencana yang seharusnya menjadi penerima manfaat namun tersisih akibat manipulasi. Mereka kehilangan hak konstitusional atas perlindungan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 UUD 1945. Rumah yang rusak tidak dapat diperbaiki, keluarga rentan tidak mendapat perlindungan yang memadai, dan trauma pascabencana justru diperburuk oleh rasa ketidakadilan atas proses yang mestinya membantu mereka.

C. Erosi Kepercayaan Publik

Dari perspektif sosiologi hukum, korupsi bantuan bencana menghasilkan dampak jangka panjang yang melampaui kerugian materi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sebagai lembaga yang paling dekat dengan warga mengalami erosi yang dalam. Fenomena ini menciptakan 'defisit legitimasi' yang dapat memperlemah kapasitas pemerintah desa untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan berikutnya.

D. Konflik Sosial Horizontal

Ketika warga mengetahui bahwa tetangganya atau kerabat aparat desa menerima bantuan yang tidak seharusnya, potensi konflik sosial menjadi sangat tinggi. Konflik ini dapat berbentuk perselisihan antar keluarga, polarisasi antara pendukung dan penentang kepala desa, atau bahkan aksi massa. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki ikatan komunal kuat, konflik semacam ini dapat berdampak sangat dalam dan berkepanjangan, jauh melampaui dampak bencana alamnya sendiri.

VI. POTENSI SANKSI HUKUM

Matriks sanksi hukum berikut merangkum kemungkinan akibat yuridis yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan kualifikasi perbuatan masing-masing:

A. Sanksi Pidana

Penuntutan pidana korupsi terhadap aparat desa memiliki preseden yang kuat di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung secara rutin menangani kasus korupsi dana desa. Kunci keberhasilan penuntutan adalah pembuktian adanya kerugian negara yang nyata dan dapat dikuantifikasi, serta tersedianya bukti-bukti berupa dokumen pendataan, rekam digital sistem, dan keterangan saksi yang konsisten. Dalam kasus manipulasi data yang melibatkan sistem elektronik, digital forensik terhadap log sistem dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat.

B. Sanksi Administratif

Independen dari proses pidana, sanksi administratif dapat ditempuh lebih cepat. Bupati atau Wali Kota memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa yang terbukti melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam UU Desa. Proses ini tidak memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan cukup dengan pembuktian administratif dan kesempatan pembelaan diri. Perangkat desa lainnya (sekretaris desa, kepala dusun) juga dapat dikenai sanksi oleh kepala desa atau camat berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

C. Sanksi Sosial dan Politik

Di luar mekanisme formal, pelaku korupsi bantuan bencana menghadapi konsekuensi sosial dan politik yang tidak kalah signifikan. Delegitimasi kepemimpinan desa di mata warga dapat membuat kepala desa kehilangan kemampuan efektif untuk memimpin. Dalam konteks pemilihan kepala desa berikutnya, rekam jejak koruptif dapat menjadi faktor penentu kekalahan. Lebih jauh, pengucilan sosial dalam komunitas pedesaan yang erat dapat menjadi sanksi sosial yang sangat berat bagi pelaku dan keluarganya.

VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN

Pencegahan manipulasi data bantuan bencana memerlukan pendekatan sistemik yang mengatasi kerentanan pada setiap titik dalam rantai pendataan. Rekomendasi berikut dirumuskan untuk memperkuat integritas sistem dari hulu ke hilir.

A. Transparansi Daftar Penerima

Seluruh daftar penerima bantuan bencana wajib dipublikasikan secara terbuka di papan pengumuman desa, situs web resmi desa (yang diwajibkan sejak berlakunya UU Desa), dan platform digital pemerintah daerah. Keterbukaan ini memungkinkan warga untuk melakukan verifikasi mandiri dan melaporkan kejanggalan. Publikasi hendaknya mencantumkan minimal nama, dusun/lingkungan, dan kategori kerusakan tanpa perlu mengungkap data pribadi yang sensitif.

B. Verifikasi Publik melalui Musyawarah Desa

Sebelum finalisasi daftar penerima, wajib diadakan musyawarah desa yang melibatkan unsur perwakilan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur perempuan. Mekanisme ini memberikan saluran resmi bagi warga untuk mengajukan keberatan atas nama-nama yang dinilai tidak layak, atau untuk mengusulkan nama korban bencana yang terlewat. Musyawarah ini harus didokumentasikan secara resmi dan berita acaranya menjadi bagian dari berkas administrasi bantuan.

C. Audit Data Berbasis NIK

Seluruh data penerima bantuan harus diverifikasi silang dengan data kependudukan (NIK) melalui sistem Dukcapil, termasuk pengecekan domisili aktual versus lokasi bencana. Sistem otomasi harus menolak entri NIK yang tidak terdaftar, NIK yang terindikasi di luar wilayah terdampak, atau entri duplikat. Proses ini harus dilakukan sebelum data diteruskan untuk proses penyaluran, bukan setelah bantuan disalurkan.

D. Digitalisasi dan Jejak Audit Sistem

Sistem informasi pendataan bantuan harus dilengkapi dengan fitur audit trail yang komprehensif, mencatat setiap perubahan data beserta identitas operator yang melakukannya dan cap waktu digital yang akurat. Modifikasi data setelah verifikasi awal harus memerlukan persetujuan berjenjang dan terdokumentasi dengan alasan yang sah. Log sistem harus tersimpan dalam server yang aksesnya terpisah dari administrator database reguler, sehingga tidak dapat dihapus oleh operator yang sama yang melakukan manipulasi.

E. Penguatan Pengawasan Masyarakat

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan tim pemantau independen yang terdiri dari unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi setempat untuk mengawasi proses pendataan. Saluran pengaduan anonim yang aman (misalnya melalui WhatsApp resmi Inspektorat Daerah atau aplikasi pelaporan pengaduan) harus disosialisasikan secara masif kepada warga, termasuk jaminan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) sesuai PP Nomor 43 Tahun 2018.

F. Pemisahan Fungsi Pendataan dan Penetapan

Untuk memutus rantai konflik kepentingan, fungsi pendataan lapangan hendaknya dipisahkan dari fungsi penetapan daftar penerima. Tim pendata yang terdiri dari unsur independen (misalnya dari organisasi karang taruna, kelompok PKK, atau relawan terlatih) melakukan survei lapangan, sementara penetapan akhir dilakukan oleh tim verifikasi kecamatan berdasarkan data yang diinput tim independen tersebut, tanpa campur tangan perangkat desa yang sama.

VIII. PENUTUP

Manipulasi data penerima bantuan bencana di tingkat desa adalah persoalan hukum yang berdimensi jamak: pidana, administratif, dan sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah cukup komprehensif untuk menjerat pelaku, mulai dari ketentuan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga kejahatan siber. Persoalan utamanya terletak pada kelemahan implementasi dan pengawasan, bukan pada ketiadaan regulasi.

Pendekatan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku di semua level rantai aktor sangat penting untuk mengirimkan sinyal dissuasif. Namun, penindakan semata tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan reformasi sistemik yang menutup celah-celah yang memungkinkan manipulasi terjadi. Transparansi, partisipasi publik, dan digitalisasi yang akuntabel adalah tiga pilar pencegahan yang saling menopang.

Hasil analisis ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan advokasi masyarakat korban bencana yang haknya terampas, sebagai dasar investigasi oleh lembaga pengawas dan penegak hukum, serta sebagai masukan kebijakan bagi penguatan tata kelola desa dalam penanganan bencana. Hanya dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel, bantuan bencana dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

—

Dokumen ini disusun untuk tujuan advokasi, investigasi, dan penguatan tata kelola desa dalam penanganan bencana.