Krisis kepercayaan yang terjadi saat ini bukanlah sekadar masalah kegagalan komunikasi atau kurangnya konten kreatif, melainkan krisis legitimasi moral yang berakar pada minimnya dampak struktural dari kebijakan yang dipamerkan. Selama rakyat masih bergantung pada bantuan sosial untuk sekadar bertahan hidup sementara narasi "ekonomi tumbuh" terus didengungkan, maka setiap unggahan di platform digital hanya akan mempertebal rasa muak publik. Kepemimpinan yang terputus atau disconnected leadership menjadi karakteristik utama era ini, di mana pemimpin hadir secara masif di layar digital namun absen dalam penyelesaian inti persoalan kehidupan rakyat sehari-hari.
Genealogi Politik Citra dan Evolusi Media Sosial sebagai Panggung Politik
Politik citra di Indonesia bukan merupakan fenomena baru, namun bentuk dan intensitasnya telah mengalami transformasi radikal seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Awalnya, politik citra adalah domain media cetak dan elektronik konvensional yang digunakan oleh para praktisi kehumasan bisnis untuk membangun reputasi institusi. Namun, pasca-reformasi, teknik ini diadopsi secara luas ke dalam arena politik untuk memenangkan simpati publik dan mendapatkan dukungan elektoral. Pencitraan kini dipahami sebagai representasi sosial dan persepsi individu atau kelompok dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka di masyarakat, yang diciptakan melalui efek visual agar informasi tertentu tertanam di benak masyarakat.
Pemanfaatan media sosial dalam politik Indonesia mengalami lonjakan signifikan sejak Pemilu 2014 dan mencapai puncaknya pada Pemilu 2019 serta 2024. Jika pada 2014 media sosial lebih banyak digunakan untuk mendapatkan pendukung baru, pada 2019 dan seterusnya fungsinya bergeser menjadi alat untuk mempertahankan pendukung dan memfasilitasi digitalisasi strategi kampanye yang lebih agresif. Petahana maupun oposisi berlomba-lomba menggunakan tagar, video pendek di Instagram dan TikTok, serta infografis untuk menampilkan visi, misi, dan klaim capaian pembangunan. Namun, kreativitas dalam mengimplementasikan imajinasi politik ini sering kali melupakan etika politik dan mengaburkan fakta objektif demi viralitas.
Tabel 1: Evolusi Penggunaan Media Sosial dalam Konteks Politik Indonesia
Periode | Fokus Utama Penggunaan | Karakteristik Komunikasi | Dampak Sosial | Sumber |
|---|---|---|---|---|
Pra-2014 | Media Massa Konvensional | Komunikasi searah, kontrol informasi ketat. | Terbatas pada audiens TV/Koran. | |
2014-2019 | Akuisisi Pendukung | Personalisasi pesan, penggunaan Twitter/FB masif. | Awal terbentuknya polarisasi digital. | |
2019-2024 | Retensi & Legitimasi | Dominasi Instagram/TikTok, penggunaan buzzer. | Polarisasi tajam, fenomena post-truth. | |
2024-2025 | Citra vs Realita | Narasi optimistik vs data kemiskinan riil. | Munculnya sinisme & "onani pembangunan". |
Pergeseran ini membawa konsekuensi serius terhadap bagaimana kebenaran dipahami oleh publik. Di era post-truth, kebenaran tidak lagi merujuk pada kesesuaian pernyataan dengan fakta objektif, melainkan bergeser pada aspek emosional dan popularitas narasi. Aktor politik menggunakan narasi emosional seperti kesederhanaan dan kedekatan semu dengan rakyat untuk menarik simpati, sering kali dengan bantuan influencer sebagai penjembatan pesan politik agar terlihat lebih populer dan santai. Hal ini menciptakan paradoks di mana pemimpin terlihat sangat aktif dan dekat di layar gawai, namun secara struktural semakin jauh dari penyelesaian masalah ekonomi yang mendesak.
Onani Pembangunan dan Disconnected Leadership: Analisis Teoretis
Konsep "onani pembangunan" merujuk pada aktivitas pemerintahan yang sibuk, intens, dan terlihat produktif di permukaan, namun pada akhirnya hanya memuaskan diri sendiri atau kelompok elit tanpa menghasilkan perubahan nyata bagi struktur ketimpangan masyarakat. Dalam perspektif ilmu politik, fenomena ini berkaitan erat dengan disconnected leadership, yaitu model kepemimpinan yang kehilangan koneksi dengan realitas kehidupan konstituennya. Pemimpin dalam model ini terjebak pada peran interpersonal sebagai figurehead yang hanya menjalankan aktivitas resmi dan seremonial demi konsumsi media, namun gagal dalam peran pengambilan keputusan yang mengelola sumber daya secara efektif untuk kepentingan umum.
Kepemimpinan politik yang berfokus pada pencitraan cenderung mengabaikan fungsi akuntabilitas informasi. Seorang pemimpin seharusnya bertindak sebagai observator dan deseminator informasi yang jujur, namun dalam praktik onani pembangunan, informasi dipoles melalui teknik framing untuk menciptakan citra positif yang palsu. Sebagai contoh, dalam penanganan krisis seperti pandemi atau fluktuasi harga pangan, pemerintah sering dicitrakan bekerja keras meskipun kebijakan yang diambil mungkin tidak kompeten atau bahkan membahayakan masyarakat.
Mekanisme Erosi Legitimasi Moral
Menurut Lucian Pye, salah satu pemicu utama krisis legitimasi adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi janji-janji materilnya kepada masyarakat. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, yang didasarkan pada wibawa dan efektivitas pelaksanaan kewenangan. Ketika terjadi kesenjangan yang lebar antara citra "kemajuan" yang dipamerkan dengan realitas kesulitan hidup, rakyat akan menarik dukungan moral mereka. Aktivitas yang dipamerkan di media sosial tidak lagi dianggap sebagai bukti kerja, melainkan sebagai tontonan ritual kosong yang menghina akal sehat mereka yang sedang lapar.
Dalam konteks Indonesia, kegagalan dalam menyelaraskan realita tata kelola kekuasaan dengan citra yang dibangun dapat berakibat fatal, memicu ketidakpercayaan publik (distrust), krisis politik, dan potensi konflik sosial berkepanjangan. Rakyat mungkin tidak selalu memiliki akses pada data statistik formal, namun mereka memiliki pengalaman hidup yang tidak bisa dibohongi oleh caption Instagram. Pengalaman hidup inilah yang menjadi dasar penilaian paling jujur terhadap legitimasi sebuah kekuasaan.
Realitas Ekonomi di Balik Narasi Kemajuan: Studi Kasus Aceh dan Banda Aceh
Untuk memahami mengapa rakyat merasa muak dengan pencitraan, kita perlu melihat data statistik ekonomi yang sering kali bertolak belakang dengan narasi optimis pejabat publik. Provinsi Aceh, sebagai contoh, sering menjadi sorotan karena meskipun memiliki anggaran yang besar, tingkat kemiskinannya masih menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 12,64 persen. Meskipun terdapat klaim penurunan persentase sebesar 1,59 persen poin dibanding Maret 2024, jumlah absolut penduduk miskin masih sangat besar, yaitu mencapai 718,96 ribu orang.
Ketimpangan di Aceh juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di wilayah perkotaan. Meskipun secara keseluruhan Gini Ratio Aceh berada pada level rendah (0,294), Gini Ratio di daerah perkotaan justru meningkat dari 0,325 pada Maret 2024 menjadi 0,332 pada September 2024. Peningkatan ketimpangan di pusat-pusat pertumbuhan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara merata, sementara narasi pembangunan di layar kaca sering kali hanya menampilkan kemegahan infrastruktur kota yang hanya dinikmati segelintir orang.
Tabel 2: Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan Provinsi Aceh (2024)
Indikator Ekonomi | Periode | Nilai/Persentase | Implikasi Sosial | Sumber |
|---|---|---|---|---|
Persentase Kemiskinan | Sept 2024 | 12,64% | Masih di atas rata-rata nasional. | |
Gini Ratio Perkotaan | Sept 2024 | 0,332 | Ketimpangan di kota meningkat. | |
Garis Kemiskinan (GK) | Sept 2024 | Rp 665.855 | Biaya hidup minimal yang terus naik. | |
Pengangguran Terbuka | Agst 2024 | 5,75% | Penurunan tipis, daya serap minim. | |
Indeks Kedalaman Kemiskinan | Sept 2024 | 1,951 | Jarak rata-rata pengeluaran si miskin dari GK. |
Di Kota Banda Aceh, situasinya bahkan lebih paradoks. Kota ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi, yaitu 87,17, yang secara administratif menunjukkan kualitas hidup yang baik. Namun, di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banda Aceh mencapai 7,55 persen, jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi yang sebesar 5,75 persen. Kesenjangan antara capaian statistik IPM dengan kenyataan sulitnya mencari pekerjaan bagi ribuan orang di kota tersebut menciptakan narasi keberhasilan yang terasa hambar bagi para pencari kerja.
Beban Harga Pangan: Ejekan Terhadap Perut yang Kosong
Salah satu faktor utama yang memicu kemarahan publik adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, meskipun media sosial dipenuhi konten tentang "operasi pasar" atau "peninjauan stok pangan." Data menunjukkan bahwa pada awal 2024, harga beras di Aceh menyumbang inflasi yang cukup signifikan, di mana harga beras premium mencapai Rp 16.016 per kilogram dan beras medium sekitar Rp 13.737 per kilogram.
Selain beras, komoditas seperti minyak goreng juga mengalami fluktuasi harga yang memberatkan. Koefisien keragaman harga minyak goreng curah harian di Banda Aceh pada Januari 2024 tercatat sebesar 4,26 persen, tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Fluktuasi harga yang tajam ini menunjukkan bahwa klaim kestabilan harga yang sering didengungkan pemerintah di media sosial sering kali tidak terbukti di pasar-pasar tradisional. Bagi rakyat kecil, setiap kenaikan harga pangan adalah ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup, dan pidato tentang "pertumbuhan ekonomi" saat harga cabai dan minyak goreng melambung tinggi terdengar seperti ejekan dari planet lain.
Analisis Sentimen dan Paradoks Kepuasan Publik
Terdapat ketegangan yang menarik antara tingkat kepuasan publik yang dilaporkan oleh lembaga survei dengan atmosfer sinisme yang berkembang di media sosial. Hasil survei Poltracking Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,1 persen. Bidang-bidang seperti pendidikan (71,7%), kesehatan (70,1%), dan pertahanan (69,3%) mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari responden yang diwawancara secara tatap muka.
Namun, di balik angka-angka tersebut, tersembunyi rasa tidak puas yang mendalam terhadap kebijakan ekonomi makro dan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja. Sebagai contoh, ketika muncul kebijakan yang dianggap memberatkan seperti potongan gaji untuk perumahan (Tapera), sentimen negatif di media sosial meningkat tajam, mencapai jutaan interaksi yang mengeluhkan beban hidup yang semakin berat. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan publik yang tinggi terhadap program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang didukung oleh 55% hingga 88% publik—sering kali beriringan dengan rasa takut akan masa depan ekonomi yang tidak pasti.
Tabel 3: Perbandingan Kepuasan vs Kondisi Ekonomi Rumah Tangga (Survei 2025)
Variabel Survei | Hasil (%) | Kategori | Sumber |
|---|---|---|---|
Kepuasan Kinerja Pemerintah | 78,1% | Tinggi | |
Kepercayaan Publik | 81,5% | Sangat Tinggi | |
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Lebih Baik | 65,4% | Moderat | |
Penghasilan Rumah Tangga Lebih Buruk | 31,8% | Signifikan | |
Kepuasan Penegakan Hukum | 40,8% | Rendah/Sedang |
Data di atas menunjukkan adanya "celah keraguan" di mana meskipun publik cenderung memberikan kesempatan dan kepercayaan pada awal kepemimpinan, persepsi terhadap kondisi ekonomi riil tidak seoptimis narasi pemerintah. Sebanyak 31,8% masyarakat merasa penghasilan mereka memburuk, sebuah angka yang cukup besar untuk menjadi pemicu krisis kepercayaan jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang berdampak struktural.
Hegemoni Algoritma dan Manipulasi Opini di Era Post-Truth
Media sosial, yang awalnya diharapkan menjadi instrumen transparansi dan demokrasi deliberatif, justru bertransformasi menjadi panggung legitimasi semu. Praktik jurnalisme partisan dan penggunaan buzzer politik telah menggeser fokus dari fakta objektif ke arah narasi yang emosional dan bias. Buzzer memainkan peran penting dalam menyebarkan hoaks, memperkuat polarisasi, dan mengganggu proses demokrasi yang sehat dengan cara menciptakan dukungan artifisial bagi kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak populer.
Di era digital ini, narasi kemajuan dipoles sedemikian rupa sehingga setiap kunjungan kerja tampak seperti solusi, dan setiap rapat dipresentasikan sebagai capaian gemilang. Namun, sering kali ini hanyalah bentuk dari "Model Angin Surga," di mana informasi yang diberikan bersifat sangat terbuka namun menggunakan bahasa yang memanjakan telinga publik tanpa bukti konkret di lapangan. Rakyat yang terus-menerus terpapar pada konten semacam ini lama-kelamaan akan mengembangkan mekanisme pertahanan berupa skeptisisme kronis. Mereka tidak lagi percaya pada video seremonial berdurasi satu menit karena realitas di luar layar tetap gelap dan penuh perjuangan.
Politisasi Media Sosial dan Sinisme Publik
Sinisme publik yang lahir dari onani pembangunan sangat berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi. Ketika rakyat sudah tidak lagi percaya pada narasi yang dibangun pemerintah, maka legitimasi kekuasaan mulai rapuh. Politisasi di media sosial berpotensi mengarah pada demonstrasi virtual dan fisik yang dapat mengubah lanskap politik secara drastis. Ketidakmampuan masyarakat membedakan antara fakta dan opini politik, yang diperburuk oleh ledakan informasi (information overload), memicu apa yang disebut sebagai krisis kredibilitas informasi publik.
Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung lebih percaya pada informasi dari "teman" atau lingkaran dekat di media sosial ketimbang sumber resmi pemerintah. Fenomena ini menciptakan echo chamber di mana narasi kritis terhadap pemerintah—baik yang berbasis fakta maupun yang bersifat emosional—menyebar dengan sangat cepat dan sulit diredam oleh tim humas pemerintah. Krisis kepercayaan ini tidak bisa diselesaikan dengan menambah jumlah konten atau memperbaiki estetika visual, melainkan harus dengan bukti nyata bahwa hidup rakyat menjadi lebih mudah.
Ketimpangan Struktural dan Konsentrasi Kekayaan
Kesenjangan yang memicu kemuakan publik juga terlihat jelas dalam struktur kepemilikan kekayaan di Indonesia. Laporan ketimpangan tahun 2024 menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan segelintir elit, termasuk beberapa menteri yang terafiliasi dengan industri tambang, mencapai angka yang fantastis. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membayar gaji seluruh pengangguran di negeri ini. Di tengah gemerlapnya angka pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ini menjadi bukti bahwa narasi "kesejahteraan meningkat" hanya berlaku bagi kelompok atas.
Sejak tahun 2020, kekayaan tiga orang terkaya di Indonesia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15 persen. Ketidakseimbangan ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Ketika seorang pemimpin memamerkan keberhasilan program pembangunan di media sosial, namun di saat yang sama pekerja keras tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan membayar pajak, maka narasi kemajuan tersebut akan dirasakan sebagai penghinaan.
Tabel 4: Konsentrasi Kekayaan vs Kesejahteraan Pekerja (Estimasi 2024)
Kategori | Deskripsi Statistik | Dampak Psikologis Publik | Sumber |
|---|---|---|---|
Pertumbuhan Kekayaan Elit | > 300% sejak 2020 | Rasa ketidakadilan sosial. | |
Pertumbuhan Upah Riil | 15% sejak 2020 | Penurunan daya beli masyarakat. | |
Pajak Kekayaan 50 Triliuner | Setara 2,45% APBN | Persepsi ketimpangan beban pajak. | |
Target Penghapusan Kemiskinan | Estimasi butuh 133 tahun | Hilangnya harapan mobilitas vertikal. |
Ketimpangan ini juga memiliki dimensi geografis. Wilayah dengan akses layanan publik yang baik cenderung mengalami pertumbuhan pesat, sementara desa-desa terpencil tetap tertinggal meskipun narasi keberhasilan pembangunan desa sering kali menjadi konten favorit di akun media sosial kementerian terkait. Transformasi digital yang digembar-gemborkan pemerintah pun sering kali hanya bersifat parsial dan kurang terintegrasi di daerah dengan keterbatasan akses, sehingga memperlebar jurang antara mereka yang terkoneksi dengan mereka yang terpinggirkan.
Menuju Politik Substansi: Mengakhiri Era Onani Pembangunan
Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah perlu melakukan pergeseran paradigma dari politik citra menuju politik substansi. Larangan pembangunan proyek "mercusuar" yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, sebagaimana ditekankan dalam arahan terbaru Presiden Prabowo, merupakan langkah awal yang tepat jika dilaksanakan secara konsisten. Proyek mercusuar di masa lalu sering kali hanya bertujuan untuk meningkatkan citra negara di mata internasional namun justru memperburuk kondisi ekonomi domestik.
Pemerintah harus memahami bahwa rakyat tidak membutuhkan tontonan; mereka membutuhkan perubahan nyata. Ukuran kerja yang konkret bagi rakyat adalah:
Apakah harga kebutuhan pokok menjadi stabil dan terjangkau?
Apakah penghasilan mereka cukup untuk hidup layak dan menabung?
Apakah masa depan anak-anak mereka terjamin melalui akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah "tidak," maka sebanyak apa pun konten kreatif yang diproduksi oleh tim media sosial pemerintah tidak akan mampu menolong runtuhnya legitimasi moral mereka.
Rekomendasi Pemulihan Kredibilitas
Pemimpin perlu kembali ke inti persoalan dengan mengedepankan efektivitas kerja daripada sekadar terlihat sibuk. Transparansi dan konsistensi pesan publik harus dibangun di atas dasar data faktual yang jujur, bukan interpretasi sepihak demi kepentingan citra. Peningkatan literasi digital bagi masyarakat juga sangat penting agar publik dapat mengawal kebijakan secara kritis dan tidak terjebak dalam manipulasi opini oleh aktor-aktor politik.
Media monitoring yang dilakukan oleh lembaga pemerintah tidak boleh hanya difungsikan sebagai radar untuk menjaga reputasi pejabat, tetapi harus menjadi alat evaluasi kebijakan yang jujur untuk menangkap keresahan rakyat di tingkat daerah. Pemerintah harus berani mengakui kegagalan atau kendala dalam sebuah program, karena kejujuran jauh lebih dihargai oleh publik daripada klaim kesuksesan yang dipaksakan di tengah penderitaan.
Kesimpulan
Fenomena onani pembangunan di layar kaca merupakan gejala dari penyakit kepemimpinan yang lebih dalam: disconnected leadership. Ketika elit politik terlalu lama tenggelam dalam dunia citra, mereka kehilangan kemampuan untuk merasakan denyut nadi kehidupan rakyat yang sebenarnya. Data kemiskinan dan ketimpangan di Aceh, fluktuasi harga pangan di Banda Aceh, serta meningkatnya sinisme di media sosial adalah sinyal peringatan bahwa rakyat tidak lagi bisa dibuai oleh sandiwara digital.
Legitimasi kekuasaan yang sejati tidak dibangun di atas jumlah like atau pengikut di media sosial, melainkan di atas fondasi kepercayaan yang lahir dari perbaikan kualitas hidup nyata. Sejarah tidak akan mencatat seberapa sering seorang pemimpin muncul di layar gawai dengan jas rapi dan narasi optimistik, melainkan seberapa dalam ia mampu mengubah kehidupan mereka yang paling bawah. Tanpa dampak struktural yang nyata, semua aktivitas yang dipamerkan hanyalah arsip digital dari kepemimpinan yang rajin tampil namun kosong makna. Rakyat sudah cerdas; mereka tahu perbedaan antara kerja nyata dengan sekadar pertunjukan ritual kosong. Saatnya menghentikan onani pembangunan dan kembali bekerja untuk kemanusiaan dan keadilan sosial.
***
0 Komentar