Dua Orang Tidak Pernah Cukup

Kolom: Dua Orang Tidak Pernah Cukup

Refleksi Pemberitaan

Pagi di Bener Meriah selalu dimulai dengan kesunyian yang jujur. Kabut turun tanpa banyak bicara, menutup perbukitan, seolah dunia ini ingin menyembunyikan sesuatu—atau mungkin, kita yang terlalu terbiasa menyembunyikan.

Di sebuah warung kecil, seorang ibu menuang kopi ke gelas plastik. Tidak ada yang istimewa dari gerakannya. Yang istimewa adalah apa yang tidak ada.

“Harusnya di situ ada kulkas,” katanya, menunjuk sudut kosong.

Kalimat itu pendek. Tapi di dalamnya ada ekonomi yang gagal, ada kebijakan yang tidak sampai, ada negara yang hilang di tengah jalan.

Di dunia resmi—dunia yang ditulis dalam berita dan konferensi pers—ceritanya jauh lebih rapi.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Nilai kerugian: Rp1,44 miliar.
Status: akan ditahan.

Dua orang.
Sebuah angka yang begitu bersih sehingga terasa mencurigakan.

Karena dalam kehidupan nyata, hal-hal besar tidak pernah dikerjakan oleh angka kecil.

Mari kita tinggalkan sejenak bahasa hukum. Kita pakai logika dasar saja.

Uang Rp1,44 miliar itu:

• tidak jatuh dari langit
• tidak berpindah tanpa jejak
• tidak menghilang dalam ruang kosong

Ia harus:

• direncanakan
• disetujui
• dicairkan
• digunakan
• dilaporkan

Dan dalam setiap tahap itu, selalu ada lebih dari satu tangan.

Jadi pertanyaannya bukan lagi: siapa dua orang itu?
Tapi: di mana yang lain?

Seorang petani kopi yang saya temui siang itu menjawab dengan cara yang lebih sederhana daripada buku hukum mana pun:

“Kalau uang sebanyak itu jalan, pasti banyak yang tahu, Bang.”

Ia tidak bicara teori korupsi. Ia bicara pengalaman hidup.

Dan pengalaman hidup punya satu keunggulan: ia jarang salah tentang hal-hal yang terlalu besar untuk disembunyikan.

Di sinilah kita mulai masuk ke wilayah yang lebih gelap—wilayah yang tidak nyaman bagi negara, tapi sangat akrab bagi rakyat.

Korupsi, dalam praktiknya, bukanlah tindakan individual.
Ia adalah kerja sama diam-diam.

Ada yang aktif mengambil.
Ada yang pasif membiarkan.
Ada yang melihat tapi memilih tidak melihat.
Ada yang menandatangani tanpa bertanya.

Dan yang paling berbahaya:
ada sistem yang membuat semua itu terasa normal.

Negara, tentu saja, tidak menyukai kompleksitas seperti ini.

Negara menyukai cerita yang bisa diselesaikan.

Dua tersangka adalah cerita yang selesai.
Sebuah narasi yang bisa ditutup rapi: pelaku ditemukan, proses berjalan, keadilan ditegakkan.

Masalahnya—itu bukan kebenaran. Itu versi kebenaran yang paling mudah dikelola.

Dan di republik seperti kita, yang sering dikelola bukan keadilan—melainkan persepsi tentang keadilan.

Mari kita bicara lebih jujur.

Jika benar hanya dua orang yang bertanggung jawab, maka harus ada penjelasan rinci:

• Bagaimana mereka bisa mengakses dana itu tanpa kontrol?
• Mengapa sistem pengawasan tidak bekerja?
• Di mana peran pihak lain dalam rantai keputusan?

Jika pertanyaan ini tidak dijawab, maka “dua tersangka” bukanlah hasil penyelidikan.
Ia adalah batas kenyamanan.

Dalam dunia ekonomi—dan di sini kita bisa belajar dari logika sederhana ala analis kebijakan—setiap transaksi besar selalu meninggalkan jejak sistemik.

Tidak mungkin ada:

• arus dana tanpa administrasi
• keputusan tanpa legitimasi
• distribusi tanpa persetujuan

Artinya:
dua orang mungkin pelaku, tapi hampir pasti bukan satu-satunya aktor dalam prosesnya.

Dan jika proses itu tidak dibongkar, maka yang dihukum hanyalah ujung dari sesuatu yang akarnya tetap hidup.

Seorang ibu di warung tadi tidak membutuhkan semua analisis ini.

Ia hanya bertanya:

“Kalau memang sudah salah, kenapa belum ditahan?”

Pertanyaan itu sederhana. Tapi justru karena itu ia menghancurkan semua pembelaan yang terlalu teknis.

Karena hukum yang lambat, dalam pengalaman rakyat, sering kali terasa seperti hukum yang ragu.

Dan hukum yang ragu adalah undangan terbuka bagi ketidakpercayaan.

Di titik ini, kita harus berani mengatakan sesuatu yang jarang diucapkan secara terang:

Masalah kita bukan kekurangan aturan.
Masalah kita adalah kelebihan toleransi terhadap penyimpangan.

Kita terlalu sering memaklumi:

• prosedur yang dilanggar
• pengawasan yang longgar
• keterlibatan yang “tidak langsung”

Dan ketika semuanya akhirnya meledak, kita mencari dua orang untuk menanggung semuanya.

Itu bukan keadilan.
Itu penyederhanaan yang disengaja.

Dalam filsafat kekuasaan, ada satu pola yang berulang:

Sistem yang tidak ingin berubah akan selalu menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya—biasanya dengan mengorbankan bagian kecilnya.

Dua tersangka bisa saja adalah bagian kecil itu.

Mereka dihukum.
Sistem bertahan.
Dan siklus dimulai lagi, di tempat lain, dengan aktor yang berbeda tapi mekanisme yang sama.

Sore turun perlahan. Warung kecil itu tutup lebih cepat hari ini.

Ibu tadi mengunci pintu, lalu berkata pelan:

“Yang penting jangan cuma janji lagi.”

Kalimat itu bukan tuntutan hukum.
Itu adalah diagnosis sosial.

Bahwa masalah terbesar kita mungkin bukan korupsi itu sendiri—
melainkan hilangnya kepercayaan bahwa sesuatu benar-benar akan diselesaikan sampai tuntas.

Dan di sinilah kita sampai pada inti yang paling tidak nyaman:

Dua orang mungkin cukup untuk sebuah perkara.
Tapi hampir tidak pernah cukup untuk sebuah kebenaran.

Karena kebenaran, seperti kabut pagi di Bener Meriah, selalu lebih luas dari apa yang terlihat.

Dan jika kita hanya berhenti pada apa yang terlihat,
maka kita tidak sedang mencari keadilan—
kita hanya sedang merapikan cerita.

Jadi pertanyaan sebenarnya bukan lagi:

“Apakah dua orang ini bersalah?”

Melainkan:

“Apakah kita berani mencari siapa saja yang membuat dua orang ini mungkin?”