Dialektika Kepemimpinan di Tengah Prahara: Analisis Sosio-Politik Kepemimpinan Iskandar Usman Al-Farlaky dalam Penanggulangan Banjir Aceh Timur 2025

​Secara ekonomi, banjir 2025 telah menghapus akumulasi kesejahteraan masyarakat Aceh Timur yang dibangun selama bertahun-tahun. Estimasi kerugian sebesar Rp 5,39 triliun merupakan pukulan telak bagi daerah yang tengah berupaya melakukan revitalisasi ekonomi pasca-pandemi dan konflik. Sektor primer yang menjadi tulang punggung ekonomi kabupaten, yakni pertanian, perkebunan, dan peternakan, mengalami keruntuhan hampir total.

​Dinas Perkebunan dan Peternakan mencatat sedikitnya 5.060 hektare lahan perkebunan rusak dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Sektor peternakan kehilangan 17.871 ekor hewan ternak, yang secara sosiologis merupakan "tabungan cair" bagi masyarakat desa. Kematian ternak ini tidak hanya berarti kehilangan aset, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan dan nutrisi keluarga terdampak dalam jangka menengah.

Tabel 2: Rincian Kerusakan Sektor Agraris dan Perikanan

​Gaya kepemimpinan Iskandar Usman Al-Farlaky selama krisis ini menunjukkan karakteristik yang ia bawa dari masa aktivismenya: energetik, vokal, dan taktis. Ketika protokol birokrasi standar gagal merespons kecepatan bencana, Al-Farlaky mengambil langkah-langkah yang melampaui kelaziman administrasi. Salah satu momen yang paling banyak mendapat sorotan adalah keputusannya untuk menyewa perangkat Starlink senilai Rp 10 juta per bulan demi memastikan aliran informasi dari wilayah terisolir ke pusat pemerintahan di Jakarta dan Banda Aceh tetap terjaga. Di tengah putusnya jaringan telekomunikasi dan padamnya listrik, tindakan ini merupakan bentuk "kreativitas dalam keterpaksaan" yang krusial bagi manajemen bencana modern.

​Aksi fisik Al-Farlaky di lapangan juga mencerminkan upaya untuk membangun legitimasi politik melalui kehadiran langsung. Ia terekam menerobos lumpur, menumpang traktor petani untuk menembus titik banjir yang tidak bisa dilalui kendaraan dinas, hingga secara terbuka menunjukkan emosi (menangis) saat memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tangisan ini secara sosiopolitik dapat diinterpretasikan sebagai "diplomasi kerentanan", di mana seorang kepala daerah secara sadar mengekspos ketidakberdayaan fiskal dan teknis daerahnya untuk memicu intervensi moral dan material dari pemerintah pusat.

​Namun, di sisi lain, Al-Farlaky juga menunjukkan ketegasan yang otoritatif terhadap jajarannya. Kemarahannya saat apel bersama ASN di Idi akibat lambannya penyiapan armada truk untuk mengangkut bantuan logistik menunjukkan bahwa ia tidak mentoleransi inersia birokrasi di tengah kedaruratan. Ia memerintahkan seluruh camat untuk "menerobos" lokasi banjir dan memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, sebuah perintah yang menuntut loyalitas fisik melampaui jam kerja formal.

Tabel 3: Matriks Tindakan Kepemimpinan Respons Cepat Al-Farlaky

​Di balik hiruk-pikuk penanganan bantuan, kritik tajam muncul dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh yang menempatkan banjir Aceh Timur 2025 sebagai konsekuensi logis dari kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. WALHI menegaskan bahwa intensitas hujan hanyalah pemicu, sementara penyebab utamanya adalah degradasi hutan yang mencapai angka mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, Aceh kehilangan 10.610 hektare tutupan hutan, meningkat 19% dari tahun sebelumnya, dengan Aceh Timur menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh alih fungsi lahan dan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

​Aktivitas PETI di wilayah hulu sungai telah merusak stabilitas tanah dan meningkatkan sedimentasi di badan sungai. Sedimentasi ini menurunkan kapasitas tampung sungai secara drastis, sehingga air dengan cepat meluap ke permukiman meskipun hujan belum mencapai level katastrofik. Al-Farlaky sendiri menemukan tumpukan kayu di wilayah bencana yang mengindikasikan adanya aktivitas penebangan liar (illegal logging) yang masih berlangsung di pegunungan Aceh Timur.

​Kritik ekologis ini menempatkan Al-Farlaky pada posisi yang dilematis. Sebagai pemimpin terpilih, ia harus menyeimbangkan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas ekstraktif (sawit) dengan kebutuhan mendesak untuk restorasi ekologis. WALHI mendesak agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan industri yang merusak hulu dan memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat Mukim dalam menjaga hutan adat. Jika kebijakan tata ruang tidak segera direvisi melalui instrumen Qanun RTRW Aceh 2025-2045 yang berorientasi pada mitigasi bencana, maka siklus banjir ini akan terus berulang dan menghancurkan setiap kemajuan fisik yang dibangun pemerintah.

Relasi Pusat-Daerah dan Tantangan Fiskal

​Bencana ini juga menelanjangi rapuhnya kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi Aceh. Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Aceh tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 3,2 miliar dianggap sebagai lelucon di hadapan kerusakan yang mencapai triliunan. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menjadi "peminta" di hadapan pemerintah pusat, sebuah dinamika politik yang memperlemah posisi tawar daerah dalam bingkai otonomi khusus.

​Namun, kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNPB di Aceh Timur memberikan harapan akan adanya percepatan bantuan rekonstruksi. Pemerintah pusat melalui BNPB menyalurkan bantuan awal sebesar Rp 600 ribu per keluarga untuk kebutuhan mendesak, namun solusi jangka panjang seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) masih terkendala oleh masalah klasik: penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Al-Farlaky menghadapi tantangan untuk melakukan identifikasi lahan secara cepat dan akurat agar pembangunan infrastruktur permanen tidak tertunda lebih lama.

Sosiologi Pengungsian dan Peran Lembaga Adat

​Dalam konteks sosial, 718 titik pengungsian di Aceh Timur bukan sekadar tempat penampungan, melainkan ruang interaksi sosial di mana modal sosial masyarakat Aceh diuji. Pengelolaan dapur umum oleh relawan lokal dan Universitas Syiah Kuala (USK) menunjukkan adanya solidaritas lintas sektoral yang kuat. Al-Farlaky secara cerdik memanfaatkan struktur adat dan pemerintahan gampong untuk mengelola krisis di tingkat akar rumput.

​Lembaga Keuchik dan Mukim didorong untuk menjadi ujung tombak dalam pendataan korban dan kerusakan. Al-Farlaky menegaskan bahwa keakuratan data dari tingkat gampong adalah kunci agar proses pemulihan tidak diwarnai oleh konflik kepentingan atau korupsi bantuan. Pelantikan 68 Keuchik baru di tengah suasana bencana menjadi momentum politik untuk menekankan bahwa tugas utama pemimpin desa saat ini adalah menjamin keselamatan warga dari ancaman hidrometeorologi.

​Selain itu, peran Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) di Aceh Timur memberikan penguatan moral bagi masyarakat yang terpukul secara psikologis. Prosesi peusijuek terhadap pimpinan daerah dan peringatan 21 tahun Tsunami Aceh yang bertepatan dengan masa banjir menjadi medium refleksi spiritual untuk membangun resiliensi kolektif. Integrasi antara kepemimpinan formal Al-Farlaky dengan wibawa moral para ulama menciptakan stabilitas sosial yang mencegah terjadinya kerusuhan atau penjarahan di tengah kelangkaan logistik.

Visi Pemulihan: RPJM 2025-2029 dan Strategi Resiliensi

​Langkah selanjutnya bagi kepemimpinan Al-Farlaky adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029 yang tidak lagi memandang bencana sebagai variabel gangguan, melainkan sebagai faktor sentral dalam perencanaan. Dokumen RPJM ini harus menjadi "peta jalan" menuju Aceh Timur yang tangguh, dengan fokus pada:

1. ​Restorasi Infrastruktur Berbasis Mitigasi: Pembangunan kembali jembatan dan jalan yang putus dengan spesifikasi yang tahan terhadap kenaikan debit air ekstrem. Contohnya adalah percepatan perbaikan Jembatan Teupin Reudep yang mencapai 98% pengerjaan sebagai akses vital logistik.
2. ​Revitalisasi Ekonomi Inklusif: Pemberian benih gratis dan pendampingan teknis bagi 5.060 hektare lahan sawit dan kakao yang rusak, serta normalisasi lahan ternak untuk mencegah penyakit pascabanjir.
3. ​Modernisasi Sistem Peringatan Dini: Pemanfaatan teknologi satelit dan sensor debit air sungai yang terintegrasi dengan perangkat komunikasi di tingkat gampong, guna mengurangi risiko korban jiwa di masa depan.
4. ​Reformasi Tata Ruang (RTRW): Penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas PETI dan penebangan liar di hulu, serta penetapan kawasan lindung yang tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan industri.

​Al-Farlaky menekankan bahwa tanpa sinkronisasi data dan kejujuran administratif, bantuan triliunan rupiah dari pusat hanya akan menjadi "proyek" yang tidak menyentuh akar masalah. Ia menuntut para camat dan kepala dinas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerusakan fasilitas publik seperti puskesmas dan ambulans, apakah perlu perbaikan atau pengadaan unit baru demi normalisasi layanan.

Sintesis: Kepemimpinan sebagai Dialektika Tindakan dan Refleksi

​Analisis terhadap kepemimpinan Iskandar Usman Al-Farlaky dalam bencana banjir Aceh Timur 2025 mengungkap sebuah dialektika antara idealisme aktivis dan realisme eksekutif. Sebagai pemimpin yang tumbuh dari rahim gerakan sosial, Al-Farlaky mampu menggunakan modal komunikasinya untuk memobilisasi bantuan dan perhatian nasional. Keberaniannya menerobos banjir dan menggunakan teknologi inkonvensional seperti Starlink menunjukkan adaptabilitas yang tinggi di tengah kelumpuhan sistem.

​Namun, keberhasilan jangka panjang Al-Farlaky tidak akan ditentukan oleh efektivitasnya dalam masa tanggap darurat, melainkan oleh ketangguhannya dalam melawan kepentingan ekonomi ekstraktif yang menjadi akar bencana ekologis ini. Jika ia mampu mengintegrasikan kritik WALHI ke dalam kebijakan RPJM-nya, maka ia akan tercatat sebagai pemimpin yang mampu mengubah tragedi menjadi transformasi pembangunan berkelanjutan.

​Banjir Rp 5,39 triliun ini adalah sebuah "tamparan keras" yang menyadarkan semua pihak bahwa pembangunan fisik tanpa keseimbangan ekologis adalah kesia-siaan. Al-Farlaky, dengan segala latar belakang jurnalistik dan politiknya, kini memiliki tanggung jawab sejarah untuk membuktikan bahwa pemerintahan "Partai Aceh" generasi baru mampu membawa kemakmuran yang tidak hanya inklusif secara sosial, tetapi juga tangguh secara lingkungan. Di atas sisa-sisa lumpur yang menimbun Aceh Timur, sebuah kontrak sosial baru sedang disusun: sebuah janji bahwa nyawa dan kesejahteraan rakyat tidak akan lagi menjadi tumbal dari sengkarut tata ruang dan ketidakpedulian terhadap alam. Kepemimpinan krisis Iskandar Usman Al-Farlaky adalah sebuah narasi tentang perjuangan manusia melawan kekuatan alam yang murka, namun juga sebuah pengakuan bahwa kemurkaan alam itu sering kali merupakan gema dari ketidakadilan manusia terhadap lingkungannya sendiri.

***