Mafia Kayu, Oligarki, dan Sunyinya Suara Warga
Hutan, Kekuasaan, dan Masalah yang Tak Pernah Benar-Benar Selesai
Setiap kali hutan Indonesia rusak, selalu ada cerita yang berulang. Kayu hilang, izin bermunculan, konflik meletus, lalu sunyi. Yang tertinggal hanyalah tanah gundul, banjir, dan warga yang harus menanggung akibatnya. Di balik semua itu, publik kerap mendengar satu istilah yang terasa akrab namun kabur maknanya: mafia kayu.
Istilah ini sering dibayangkan sebagai sekelompok pelaku ilegal yang beroperasi di pinggir hukum. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit. Mafia sumber daya alam, khususnya kehutanan, bukan sekadar persoalan pencurian kayu. Ia adalah masalah lama yang tumbuh dari dalam sistem, dari cara negara mengelola kekuasaan, izin, dan hubungan dengan modal.
Tak mengherankan jika isu kehutanan hampir selalu bersinggungan dengan politik. Hutan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga soal kekuasaan: siapa yang berhak memberi izin, siapa yang mendapat keuntungan, dan siapa yang harus diam ketika dirugikan. Di titik inilah relasi antara bisnis, negara, dan masyarakat sipil menjadi tegang, dan sering kali timpang.
Mafia Kayu: Bukan Oknum, Tapi Pola
Membayangkan mafia kayu sebagai “orang jahat” semata justru menyesatkan. Sebab, praktik perusakan hutan dalam skala besar nyaris mustahil terjadi tanpa jaringan kepentingan yang rapi. Ada izin yang terbit, ada aparat yang seharusnya mengawasi, ada kebijakan yang memberi ruang, dan ada modal besar yang mendorong semuanya bergerak.
Banyak praktik yang secara administratif tampak legal, tetapi secara sosial dan ekologis bermasalah. Konsesi hutan, alih fungsi lahan, atau proyek berskala besar sering berjalan mulus di atas kertas, sementara di lapangan meninggalkan konflik dan kerusakan. Di sinilah batas antara legal dan ilegal menjadi kabur.
Masalahnya bukan karena hukum tidak ada. Regulasi kehutanan Indonesia sebenarnya cukup banyak. Persoalannya terletak pada penegakan yang lemah dan penuh kompromi. Ketika kepentingan ekonomi besar berhadapan dengan perlindungan lingkungan dan hak warga, hukum sering kali kehilangan ketegasannya.
Mafia kayu, dengan demikian, bukanlah kecelakaan. Ia adalah hasil dari sistem yang permisif, yang lebih ramah pada modal dibandingkan pada warga dan alam.
Kekuasaan dan Bisnis: Kedekatan yang Berisiko
Dalam dunia nyata, kekuasaan dan bisnis memang tidak pernah sepenuhnya terpisah. Namun, ketika keduanya terlalu dekat, risiko mulai muncul. Aktor ekonomi dengan sumber daya besar memiliki akses yang lebih luas ke pengambil kebijakan. Mereka bisa memengaruhi arah regulasi, prioritas pembangunan, bahkan cara hukum ditegakkan.
Inilah yang dalam kajian ekonomi politik disebut sebagai oligarki: situasi ketika kekayaan dan kekuasaan saling menguatkan. Bukan melalui konspirasi terbuka, melainkan lewat relasi yang timpang dan berulang. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan publik berisiko lebih melayani segelintir kepentingan daripada kepentingan bersama.
Dampaknya terasa nyata. Warga di sekitar hutan sering kali kehilangan tanah, sumber penghidupan, bahkan ruang hidup. Namun suara mereka kalah kuat dibandingkan lobi modal. Kritik dianggap mengganggu stabilitas, sementara kerusakan diperlakukan sebagai konsekuensi yang harus diterima.
Penting ditegaskan: mengkritik kedekatan kekuasaan dan bisnis bukan berarti menuduh individu tertentu. Ini adalah pembacaan terhadap pola, terhadap risiko tata kelola yang muncul ketika kekuasaan tidak diawasi dengan ketat.
Aktivis dan Masyarakat Sipil: Berani, Tapi Rentan
Dalam situasi seperti ini, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil seharusnya menjadi penyeimbang. Mereka mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, membuka data yang tersembunyi, dan menyuarakan dampak yang sering diabaikan.
Namun, justru di sinilah kerentanannya. Ketika kritik menyentuh kepentingan besar, respons yang muncul kerap bukan dialog, melainkan tekanan. Tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi dalam bentuk yang lebih halus dan melelahkan: pelaporan hukum, stigma, intimidasi, hingga pembungkaman opini.
Kriminalisasi menjadi senjata yang efektif. Bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk membuat lelah dan takut. Dalam banyak kasus, pesan yang ingin disampaikan sederhana: lebih baik diam.
Akibatnya, ruang publik menyempit. Kritik dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari demokrasi. Padahal, tanpa kritik, kesalahan akan terus berulang tanpa koreksi.
Ruang Kritik sebagai Ukuran Demokrasi
Demokrasi sejatinya tidak diukur dari seberapa kuat negara terlihat, tetapi dari seberapa aman warganya bersuara. Ketika warga takut berbicara, demokrasi kehilangan maknanya, meskipun prosedur formal tetap berjalan.
Dalam isu sumber daya alam, ruang kritik menjadi sangat penting. Keputusan hari ini akan menentukan kondisi lingkungan puluhan tahun ke depan. Jika kritik dibungkam, maka kebijakan yang salah akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan partisipasi publik bukan hambatan pembangunan. Justru sebaliknya, ia adalah fondasi tata kelola yang sehat. Negara yang kuat bukan negara yang anti-kritik, melainkan negara yang mampu mendengar dan memperbaiki diri.
Masalahnya Sistem, Bukan Sekadar Orang
Pada akhirnya, persoalan mafia kayu dan pengelolaan sumber daya alam tidak akan selesai dengan mencari kambing hitam. Masalah utamanya ada pada sistem relasi kuasa yang gelap, tertutup, dan timpang.
Selama izin tidak transparan, selama kritik dianggap musuh, dan selama aktivis dibiarkan rentan, praktik merusak akan terus menemukan jalannya. Reformasi sejati menuntut keberanian untuk membuka sistem: memperkuat pengawasan, melindungi pembela lingkungan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sempit.
Melindungi hutan berarti melindungi demokrasi. Dan melindungi demokrasi berarti memastikan bahwa suara warga,bbetapapun kritisnya, tidak pernah dianggap sebagai ancaman.
***
Bustami, S.Pd.I
