Mengapa Aceh Sulit Industri? Analisis Jebakan Komoditas Tunggal

Jebakan Komoditas Tunggal: Analisis Struktural Hambatan Industrialisasi dan Transisi Perekonomian di Provinsi Aceh

RUANG ANALISIS: Provinsi Aceh menempati posisi geopolitik yang sangat krusial dalam sejarah perdagangan global karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Selat ini bertindak sebagai urat nadi maritim utama yang menghubungkan para pedagang dari belahan dunia Barat, seperti Arab, Persia, India, dan Bengal, dengan kekuatan ekonomi di dunia Timur, termasuk Cina dan Jepang. Sejak abad ke-15 hingga ke-17, wilayah pesisir timur, utara, dan barat Aceh berkembang pesat sebagai pemasok komoditas rempah-rempah primer global, khususnya lada, cengkih, kemiri, pala, kayu cendana, dan kamper. Kesultanan Aceh menunjukkan kapasitas kelembagaan dan finansial yang sangat maju pada masanya, ditandai dengan penerapan sistem perpajakan terstruktur seperti Khums sebesar dua puluh persen atas rampasan perang, barang temuan, dan barang tambang untuk alokasi perlindungan sosial, serta pajak perdagangan yang disebut Usyur atas barang dagangan luar negeri yang masuk. Kemapanan ekonomi ini juga direfleksikan oleh penggunaan mata uang asing seperti reyal Spanyol sebagai kesatuan transaksi lada, dengan nilai tukar resmi satu ringgit Spanyol setara dengan empat deureuham, serta pecahan kupang yang bernilai seribu enam ratus cashes.

Meskipun memiliki kecanggihan moneter dan perdagangan fiskal pada era klasik, perekonomian Aceh secara struktural gagal bertransisi dari ekonomi transit berbasis ekstraksi mentah menuju ekonomi industri pengolahan. Ketika dominasi Kesultanan Malaka runtuh pasca-penaklukan Portugis pada tahun 1511, pedagang Muslim mengalihkan rute perdagangan mereka ke Aceh. Namun, kemakmuran yang dihasilkan dari lonjakan ekspor lada tidak diinvestasikan untuk membangun basis manufaktur sekunder, melainkan diserap oleh konsumsi elite kerajaan dan pembiayaan militer jangka pendek. Pola ini menciptakan ketergantungan jalur (path dependency) yang mendalam, di mana struktur ekonomi Aceh terkunci dalam siklus perpindahan horizontal dari satu komoditas primer ke komoditas primer lainnya tanpa pernah mengalami lompatan vertikal ke sektor industri pengolahan yang bernilai tinggi.

Tabel 1: Indikator Struktural Makroekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Aceh

Indikator Ekonomi dan Sosial	Nilai / Capaian Historis	Dampak Struktural dan Komparasi Regional
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,30% (Agustus 2021) & 5,97% (Februari 2022).	Berada di atas rata-rata nasional; peringkat ketiga tertinggi di Pulau Sumatera.
Angka Kemiskinan Regional	Tertinggi di Pulau Sumatera (Maret 2025).	Kegagalan efek penetesan ke bawah (trickle-down effect) dari belanja fiskal raksasa.
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi	1,51% (Periode 2008–2021).	Pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera akibat ketergantungan pada belanja pemerintah.
Indeks Ketimpangan Gini	Berfluktuasi tajam; memuncak hingga 0,35 di Aceh Besar (2020).	Ketimpangan pendapatan kategori sedang yang didorong oleh kontraksi di sektor pertanian.
Disparitas Wilayah (Indeks Theil)	Terkonsentrasi tinggi pada kelompok intra-wilayah (within inequality).	Ketimpangan disebabkan oleh lemahnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Fenomena Resource Curse, Enklave Migas, dan Disfungsi Dana Otsus

Paradoks kelimpahan sumber daya alam (natural resource curse atau paradox of plenty) menjadi ciri utama perjalanan ekonomi makro Aceh pada era modern. Dekade 1980-an hingga 1990-an menandai masa keemasan Lhokseumawe sebagai "Kota Petro Dollar", menyusul penemuan cadangan gas alam raksasa di ladang Arun. Gas alam cair (LNG) dari Arun memasok hingga tiga puluh persen ekspor migas nasional, menjadikan Aceh kontributor devisa terbesar ketiga bagi Indonesia. Namun, industri ekstraktif ini beroperasi sebagai ekonomi enklave (enclave economy) yang sangat padat modal dan teknologi, namun minim menyerap tenaga kerja lokal serta tidak memiliki keterkaitan rantai nilai dengan industri domestik non-migas. Sesuai dengan teori kutukan sumber daya alam, ketergantungan ekstrem pada komoditas migas memicu distorsi harga lokal dan mengabaikan pengembangan sektor manufaktur non-migas serta pertanian berkelanjutan. Ketika cadangan gas Arun habis dan PT Arun NGL berhenti beroperasi total pada tahun 2015, perekonomian Aceh langsung mengalami kemerosotan tajam tanpa ada sektor industri substitusi yang mampu menopang struktur ekonomi daerah. Ketiadaan inovasi ekstraksi sekunder dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia membuat kekayaan alam tersebut menguap tanpa meninggalkan fondasi industri yang kokoh.

Kondisi ini diperparah oleh kegagalan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang disalurkan pasca-konflik sejak tahun 2008. Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2013, formulasi alokasi dana Otsus dibagi sebesar enam puluh persen untuk tingkat provinsi dan empat puluh persen untuk kabupaten/kota, sebuah pembagian yang bertentangan dengan regulasi nasional PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga memicu inefisiensi anggaran yang masif. Alih-alih dialokasikan sebagai modal stimulan bagi sektor industri hilir, riset teknologi pertanian, atau peningkatan indeks pembangunan manusia, triliunan rupiah Dana Otsus justru disalahgunakan untuk belanja birokrasi, pemeliharaan gedung dinas yang megah, serta pengadaan kendaraan operasional aparatur sipil negara. Rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor esensial tercermin dari hasil Ujian Nasional sekolah menengah atas di Aceh yang menempati peringkat terendah secara nasional pada tahun 2013 dan 2014. Kegagalan tata kelola ini diperkuat oleh maraknya praktik korupsi, di mana kejaksaan mencatat ratusan kasus korupsi pengelolaan dana publik yang menggantung tanpa penyelesaian hukum yang jelas.

Berdasarkan analisis ketimpangan menggunakan metode indeks kesenjangan Williamson dan indeks entropi Theil, kesenjangan ekonomi di Aceh didominasi oleh kesenjangan di dalam wilayah itu sendiri (within-region inequality) di kawasan Barat-Selatan, Tengah-Tenggara, dan Timur-Utara, bukan kesenjangan antar-wilayah. Penyaluran Dana Otsus yang tidak tepat sasaran justru memperlebar indeks kesenjangan intra-wilayah tersebut karena mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan publik. Ketika porsi Dana Otsus dikurangi menjadi hanya satu persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional sejak tahun 2023 dan diproyeksikan berakhir sepenuhnya pada tahun 2028, Aceh menghadapi ketegangan fiskal yang luar biasa. Ketergantungan kronis APBA pada transfer pusat membuat daerah ini tidak memiliki kemandirian ekonomi ketika instrumen fiskal tersebut dihentikan.

Paradoks Kelembagaan: Syariat Islam dan Hambatan Sistemik Qanun LKS

Hambatan regulasi di Provinsi Aceh sering kali bersumber dari benturan antara aspirasi penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan tuntutan kelancaran arus modal global. Meskipun pemerintah daerah secara konsisten menyatakan bahwa penerapan syariat Islam sangat selaras dengan kearifan lokal dan bukan merupakan hambatan bagi masuknya investasi asing, persepsi eksternal yang dipicu oleh pemberitaan keliru mengenai masalah keamanan dan hak asasi manusia tetap membayangi iklim bisnis daerah. Benturan struktural yang paling nyata terjadi pasca-implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang secara penuh melarang operasional bank konvensional di Aceh mulai Januari 2022. Langkah regulasi ini memaksa seluruh jaringan perbankan konvensional nasional dan internasional untuk menghentikan layanannya di Aceh, memicu fragmentasi operasional yang parah pada korporasi multinasional. Perusahaan keuangan global seperti Manulife Indonesia terpaksa membagi dua struktur layanannya, di mana kantor pemasaran Aceh hanya melayani produk asuransi syariah dan dana pensiun berbasis syariah, sedangkan nasabah pemegang polis non-syariah dipaksa melakukan transaksi di luar batas administrasi Provinsi Aceh.

Dampak paling destruktif dari monopoli perbankan syariah ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha ekspor-impor komoditas perkebunan, khususnya kopi Arabika Gayo. Ekspor pertanian merupakan aktivitas ekonomi padat modal yang membutuhkan likuiditas sangat besar, dengan estimasi kebutuhan modal mencapai satu koma sembilan miliar rupiah untuk pengiriman satu kontainer kopi kualitas premium. Ketiadaan bank konvensional nasional di Aceh membatasi akses eksportir terhadap fasilitas pinjaman modal kerja skala besar karena perbankan syariah lokal masih menghadapi keterbatasan likuiditas dan ketatnya persyaratan kolateral. Selain itu, bank syariah di Aceh belum memiliki jaringan koresponden asing yang mapan untuk memproses transaksi kliring internasional dan pencairan Letter of Credit (L/C). Proses pencairan L/C ekspor melalui bank syariah lokal dilaporkan memakan waktu hingga berbulan-bulan, sangat kontras dengan kecepatan transaksi perbankan konvensional sebelumnya.

Keterlambatan finansial ini memicu domino efek yang merusak seluruh ekosistem perdagangan kopi. Hambatan transaksi tersebut berimbas pada keterlambatan pengurusan dokumen ekspor wajib, seperti Phytosanitary Certificate dari badan karantina pertanian, yang pada gilirannya menunda proses pemesanan kontainer kapal kargo (booking pengiriman) serta izin bea cukai. Akibatnya, eksportir kehilangan kepercayaan dari para petani kopi di hulu karena keterlambatan pembayaran, sekaligus kehilangan peluang pasar internasional untuk mengamankan kontrak bisnis berikutnya. Guna menghindari kehancuran bisnis, mayoritas eksportir kopi Gayo terpaksa memindahkan rekening transaksional mereka ke kantor bank konvensional di Sumatera Utara. Regulasi daerah yang dirancang untuk menegakkan kedaulatan keuangan syariah ini justru memicu disintermediasi perbankan, di mana aliran dana riil dari ekspor komoditas Aceh terserap dan dinikmati oleh perbankan di luar provinsi.

Mikroekonomi Nilam dan Kopi: Oligopsoni, Teknologi Primitif, dan Siklus Harga

Siklus perpindahan tiada akhir dari komoditas nilam ke kopi dan sebaliknya di Aceh berakar pada buruknya tata niaga tingkat mikro yang dikuasai oleh jaringan pasar oligopsoni. Rantai perdagangan minyak nilam (atsiri) di Aceh sangat panjang dan tidak efisien, membentang dari petani produsen, pengepul kecil, pengepul besar tingkat kabupaten, pedagang perantara, hingga eksportir akhir di Medan atau Jakarta. Pengepul besar memegang kendali penuh atas penentuan harga karena memiliki jaringan pemasaran internasional yang tertutup bagi petani gampong. Melalui skema pemberian modal atau uang muka (ijon), pengepul besar mengikat petani penyuling tradisional untuk menyerahkan minyak nilam mereka dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Penilaian mutu minyak atsiri dilakukan secara subjektif tanpa standarisasi parameter kandungan senyawa esensial (patchouli alcohol), sehingga minyak berkualitas tinggi sering dihargai sama murahnya dengan minyak campuran bermutu rendah. Kondisi ini menciptakan disinsentif bagi petani untuk memproduksi minyak murni dan mendorong mereka melakukan pencampuran minyak berkualitas rendah guna menghindari kerugian finansial yang parah.

Tabel 2: Hambatan Sektoral Komoditas Unggulan di Provinsi Aceh

Dimensi Analisis	Komoditas Nilam (Atsiri)	Komoditas Kopi (Arabika Gayo)
Struktur Pasar Utama	Oligopsoni ekstrem yang dikendalikan oleh pengepul besar pemegang jaringan ekspor.	Monopsoni tidak langsung melalui rantai perantara (collector) eksportir luar daerah.
Kapasitas Teknologi	Primitif; menggunakan ketel drum besi bekas berpemanas kayu bakar.	Semi-modern di tingkat sortasi, namun lemah pada teknologi pengolahan hilir dan laboratorium mutu.
Keterbatasan Finansial	Ketergantungan modal skema ijon akibat nihilnya akses kredit perbankan formal.	Hambatan pencairan L/C ekspor akibat tiadanya bank konvensional internasional di daerah.
Kepekaan Fluktuasi	Sangat sensitif; petani membabat tanaman saat harga global jatuh dan beralih ke tanaman pangan.	Sensitif terhadap harga kopi dunia; petani beralih ke nilam saat harga kopi mengalami penurunan musiman.
	Hambatan Non-Tarif	Rendahnya kandungan senyawa aktif akibat kontaminasi karat logam dari alat suling besi.

Secara teknologi, pengolahan minyak nilam di pedesaan Aceh tidak mengalami perkembangan berarti selama beberapa generasi. Petani penyuling masih menggunakan ketel besi tradisional berbahan bakar kayu yang diwarisi secara turun-temurun. Teknologi yang sangat sederhana ini menghasilkan rendemen minyak yang sangat rendah dan rawan terkontaminasi oleh logam karat besi, yang menurunkan nilai jual minyak nilam Aceh di pasar kosmetik dan wewangian global. Akibat keterbatasan teknologi penyulingan ini, para pengumpul kecil tidak mampu memenuhi permintaan pasar internasional yang stabil; sebagai contoh, gabungan empat kabupaten sentra nilam hanya sanggup memproduksi lima ratus kilogram minyak per bulan dari total kebutuhan pasar yang mencapai dua ton per bulan. Petani tidak memiliki kapasitas finansial untuk beralih ke ketel modern berbahan stainless steel standar industri karena terbatasnya akses pembiayaan dari lembaga perbankan formal syariah di Aceh.

Meskipun kementerian terkait seperti Kementerian UMKM terus mendorong akselerasi hilirisasi minyak atsiri melalui pemanfaatan teknologi produksi dan perluasan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak akhir tahun 2025, realisasinya masih terbentur oleh koordinasi antar-lembaga yang lemah. Pada tingkat nasional, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat hilirisasi sektor pertanian dengan mengalokasikan bibit gratis untuk delapan ratus ribu hektar tanaman perkebunan, termasuk kakao, kopi, kelapa, dan pala guna membuka jutaan lapangan kerja baru. Di tingkat daerah, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengampanyekan gerakan pengolahan minyak nilam menjadi parfum jadi siap pakai daripada sekadar mengekspor daun kering atau minyak mentah murah. Akan tetapi, inisiatif ini masih berjalan sebagai program seremonial tanpa dukungan kebijakan multi-tahun (multiyears project) yang tersinkronisasi. Lembaga riset lokal seperti Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala di bawah kepemimpinan Dr. Syaifullah Muhammad dan tim peneliti telah menyusun cetak biru industri nilam Aceh bersama Bappeda. Namun, cetak biru tersebut belum terimplementasi secara terintegrasi akibat ego sektoral antar-dinas (SKPA) dan tiadanya alokasi pendanaan riset terapan jangka panjang yang konsisten dari APBA.

Kegagalan Infrastruktur Kawasan Industri dan Pelarian Intelektual (Brain Drain)

Upaya pembangunan pusat industri pengolahan modern atau wilayah berteknologi tinggi sejenis "Silicon Valley" di Aceh senantiasa membentur keterbatasan infrastruktur logistik dasar. Pelabuhan-pelabuhan di Aceh memiliki kapasitas muat yang sangat rendah dan tidak mampu disinggahi oleh kapal kargo standar pelayaran internasional berkapasitas lima puluh ribu ton. Eksportir Aceh terpaksa mengirimkan seluruh hasil bumi mereka melalui rute darat yang panjang menuju Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, sebuah hambatan logistik yang menaikkan biaya transportasi secara signifikan dan menurunkan daya sang harga komoditas lokal di pasar dunia. Keterbatasan pasokan energi listrik industri yang andal serta jaringan jalan lintas kabupaten yang rusak kian memperburuk kelayakan ekonomi pembangunan pabrik hilir berskala besar di Aceh.

Kegagalan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menjadi cerminan nyata dari mandeknya industrialisasi di Aceh. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 dengan luas area mencapai dua ribu enam ratus dua puluh dua hektar yang mencakup Kawasan Kilang Lhokseumawe, Dewantara, dan Jamuan, KEK Arun dirancang untuk mentransformasi bekas infrastruktur Arun NGL menjadi pusat industri kimia, energi, dan logistik terpadu. Kerja sama operasional Barang Milik Negara (BMN) telah ditandatangani antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA) selaku badan usaha pengelola KEK. Namun, geliat pembangunan di KEK Arun hingga kini berjalan di tempat. Kendala utama terletak pada sengketa kepemilikan lahan yang tidak kunjung usai, berbelitnya proses birokrasi penyerahan aset kilang eks-Arun dari pemerintah pusat ke pengelola daerah, serta maraknya indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan kawasan yang berujung pada penyitaan dokumen oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada pertengahan tahun 2025.

Absennya klaster industri pengolahan dan pusat inovasi teknologi di Aceh memicu fenomena pelarian intelektual (brain drain) yang masif dan sistemis. Setiap tahun, universitas-universitas terkemuka di Aceh menghasilkan lulusan sarjana sains, teknologi, dan teknik berprestasi tinggi. Namun, ketiadaan sektor industri formal yang mampu menawarkan jalur karier profesional membuat bakat-bakat terbaik Aceh dalam kelompok usia produktif dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun memilih untuk bermigrasi secara massal ke luar daerah, terutama ke Jakarta, Sumatera Utara, bahkan ke luar negeri seperti Singapura. Para profesional muda ini terdorong untuk bermigrasi akibat rendahnya insentif riset domestik, terbatasnya apresiasi terhadap keahlian khusus, serta struktur ekonomi Aceh yang terlalu bergantung pada belanja anggaran pemerintah daerah yang tidak produktif. Fenomena kehilangan sumber daya manusia berkualitas tinggi ini menguras kapasitas inovasi daerah, menyisakan angkatan kerja lokal yang didominasi oleh pekerja tidak terampil.

Sintesis dan Formulasi Solusi Strategis

Jebakan komoditas tunggal yang dialami Provinsi Aceh bukan merupakan takdir geografis, melainkan produk dari disfungsi kelembagaan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Kegagalan membangun pusat industri sekelas "Silicon Valley" atau klaster manufaktur hilir berskala besar disebabkan oleh kombinasi destruktif antara tata kelola Dana Otsus yang koruptif, hambatan regulasi moneter akibat pemberlakuan Qanun LKS yang tergesa-gesa, kelumpuhan infrastruktur logistik dasar, serta ketidakpastian hukum investasi yang berkepanjangan. Untuk melepaskan diri dari lingkaran setan ini, Aceh memerlukan restrukturisasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, radikal, dan berorientasi jangka panjang.

Langkah mendesak yang harus diambil oleh pengambil kebijakan di Aceh adalah merumuskan kebijakan pengecualian terbatas (regulatory sandbox) dalam penerapan Qanun LKS khusus pada kawasan industri strategis dan pelabuhan ekspor. Perbankan konvensional internasional harus diizinkan kembali beroperasi secara terbatas dalam koridor wilayah KEK Arun dan pelabuhan utama guna memulihkan kelancaran transaksi L/C ekspor, memotong ketergantungan transaksi pada Provinsi Sumatera Utara, dan menarik minat investor skala besar yang membutuhkan skema pembiayaan global. Bersamaan dengan itu, tata kelola KEK Arun Lhokseumawe harus dibersihkan secara total dari praktik korupsi melalui peningkatan transparansi pengelolaan aset bersama LMAN dan PT PATNA, sehingga sengketa lahan dapat diselesaikan secara berkeadilan demi memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal.

Pada sektor agroindustri, Bappeda Aceh wajib mengintegrasikan cetak biru industri nilam dan kopi yang telah disusun oleh ARC Universitas Syiah Kuala ke dalam program kerja lintas instansi secara multi-tahun. Pemerintah daerah harus mendanai secara masif modernisasi alat suling minyak nilam petani dari ketel besi ke ketel stainless steel standar industri, sekaligus menghentikan eksploitasi harga oleh pengepul besar dengan mendirikan lembaga penjamin pembelian komoditas pertanian berbasis standar laboratorium objektif. Terakhir, untuk memutus siklus pelarian intelektual (brain drain), Aceh harus memanfaatkan sisa kapasitas fiskal Dana Otsus sebelum berakhir pada tahun 2028 untuk membentuk dana abadi inovasi (innovation endowment fund). Dana abadi ini didedikasikan untuk mendanai inkubator teknologi lokal, memberikan insentif pajak bagi startup berbasis digital, serta memberikan tunjangan profesional khusus guna memikat kembali talenta-talenta unggul Aceh di luar daerah agar bersedia pulang dan membangun fondasi ekonomi berbasis pengetahuan di tanah kelahiran mereka.

***

Bustami, S.Pd.I - Pendamping Desa

Karya yang dikutip :

1. “The Historical Heritage of the Spice Trade in East Aceh Regency as a Resource.” Journal of Samudra Social Studies Research (JSSSR).

2. “Sejarah Perdagangan di Kesultanan Aceh pada Abad XVI.” Indonesiana.id.

3. Ismail, Sanusi. Sejarah Jalur Rempah dan Maritim Aceh Pesisir Timur-Utara.

4. “Perekonomian Islam Dalam Kerajaan Aceh Darussalam.” Jurnal Humanis (Hamzanwadi University).

5. Kajian Analisis Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan Aceh.

6. “Peran Pemerintah dalam Memaksimalkan Minyak Nilam.” Jurnal Ar-Raniry.

7. “Collaborative Governance in Aceh's Mining Management: Towards Justice and Sustainability.” Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa.

8. “The Natural Resource Curse: A Geographical Perspective.” SciTePress Proceedings.

9. “Kota Lhokseumawe: Sejarah Ladang Gas Alam dan Petro Dollar.” Kompaspedia.

10. “Arun Natural Gas Liquefaction.” Wikipedia Bahasa Indonesia.

11. Modeling Aceh: Essays on Resource Management.

12. “Mengapa Investor Tidak Begitu Tertarik Berinvestasi di Aceh?” KBA13.com.

13. Karl, Terry Lynn. The Resource Curse. United Nations Symposium Paper.

14. “Analisis Disparitas Wilayah di Provinsi Aceh: Telaah pada Dana Otonomi Khusus.” Universitas Malikussaleh.

15. “Arun Ditetapkan Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.” Koran Sulindo.

16. Otonomi Khusus Aceh dan Kemiskinan.

17. “Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Aceh.” Jurnal Administrasi Negara STIA LAN Makassar.

18. “Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.” Repository Universitas Malikussaleh.

19. “Akhir Era Ketergantungan Otsus: Strategi Aceh Genjot Investasi Swasta Lepas dari Ketergantungan APBA.” TheNurakNews.id.

20. “Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah.” E-Media DPR RI.

21. “Dampak Kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap Investasi dan Perbankan di Aceh.” Jurnal Sanger.

22. “Syariat Islam Bukan Hambatan Investasi Aceh.” ANTARA Aceh.

23. “Informasi Penerapan Qanun Aceh.”

24. “Dampak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Bank Konvensional di Aceh.” LETTERLIJK.

25. “Kementerian UMKM Dorong Hilirisasi Nilam untuk Perluas Lapangan Kerja.”

26. “Pemerintah Perkuat Hilirisasi Komoditas Pertanian, Akan Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja.”

27. “Touring Gunakan Sepmor, Wagub Kunjungi Lokasi Budidaya Nilam di Lhoong.”

28. Profil Atsiri Research Center (ARC).

29. “Sinergi Pentahelix: Perguruan Tinggi, Masyarakat, Pemerintah, Dunia Usaha dan Media.”

30. “Wali Kota Lhokseumawe Beberkan Kendala KEK Arun.” aceHTrend.com.

31. “Pemerintah Serius Garap KEK Arun Lhokseumawe.” Indo Premier Sekuritas.

32. “Masalah Lahan Kendala Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.” ANTARA News Aceh.

33. “Indonesia Faces Rising Brain Drain as Skilled Workers Move Abroad.”

34. “Ketika Talenta Pergi: Menelisik Dampak Brain Drain terhadap Kemajuan Indonesia.” ResearchGate.