Transformasi Ekonomi Desa NTT

Transformasi Ekonomi NTT: Sinergi BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan Desa Wisata Menuju Kemandirian

Kupang, 16 Mei 2026 — Provinsi terus mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan desa wisata, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Momentum penguatan ekonomi desa tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, , sekaligus pengukuhan Pengurus Forum BUMDes Indonesia wilayah NTT periode 2025–2030 oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Gubernur NTT menegaskan bahwa BUMDes tidak hanya menjadi alat penggerak ekonomi lokal, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun kemandirian desa melalui partisipasi aktif masyarakat.

“BUMDes harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan dari desa untuk desa.”

Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong percepatan pemasaran produk lokal melalui program “Gerakan Beli Belanja Produk Lokal NTT”. Produk-produk desa kini mulai dipasarkan secara lebih luas melalui platform digital NTT Mar yang berfungsi sebagai etalase modern produk unggulan masyarakat desa.

Salah satu keberhasilan yang menjadi sorotan berasal dari Desa Marokot. BUMDes setempat berhasil mengembangkan produk beras premium bermerek KJPO melalui penggunaan teknologi higienisasi modern. Inovasi tersebut dinilai menjadi contoh nyata bagaimana desa mampu melakukan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

“Desa tidak boleh hanya menjual bahan mentah. Desa harus mampu menciptakan produk bernilai tinggi yang siap bersaing di pasar modern.”

Selain sektor pertanian, pengembangan desa wisata juga menjadi fokus utama transformasi ekonomi NTT. Dalam kunjungannya ke , Mendes PDT mengapresiasi pengelolaan wisata yang dilakukan oleh BUMDesa Damai Lifuleo, terutama pada kawasan wisata Pantai Oesina, Pantai Salupu, dan Gua Kelelawar.

Potensi wisata berbasis alam dan budaya dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa apabila dikelola secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan.

Peningkatan fasilitas wisata juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Tim dari turut membangun Ruang Bilas Tradisional Terbuka di kawasan Pantai Oesina dengan konsep ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal.

“Pariwisata desa bukan sekadar destinasi, tetapi ruang hidup masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.”

Di sektor pangan, pemerintah mulai mendorong pembentukan desa-desa tematik seperti Desa Ayam Petelur, Desa Pedaging, hingga Desa Tomat. Program tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan nasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai salah satu strategi pemerataan ekonomi nasional. Koperasi ini dirancang memiliki berbagai unit usaha strategis seperti apotek desa, klinik kesehatan, logistik, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

Di NTT sendiri, antusiasme masyarakat terhadap program KDMP cukup tinggi. Ribuan peserta telah mengikuti proses seleksi untuk menjadi manajer koperasi desa yang nantinya diharapkan mampu mengelola ekonomi desa secara profesional dan transparan.

Tidak hanya fokus pada pasar domestik, pemerintah juga mulai mendorong desa-desa di NTT untuk masuk ke pasar ekspor melalui program Desa BISA Ekspor. Salah satu komoditas unggulan yang dipersiapkan adalah rumput laut berkualitas tinggi dari wilayah Kupang Barat.

Program tersebut diharapkan mampu membuka akses baru bagi produk desa agar dapat bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Keberhasilan transformasi ekonomi desa di NTT juga ditopang oleh kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tenaga pendamping profesional dinilai memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pembangunan berjalan transparan dan berkelanjutan.

Di Desa Lifuleo, misalnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan LSM Bengkel APPeK berhasil melahirkan peraturan desa yang memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus mengatur tata kelola pariwisata secara lebih adil.

“Transformasi desa tidak cukup hanya dengan dana. Desa membutuhkan tata kelola yang kuat, SDM yang profesional, dan kolaborasi yang berkelanjutan.”

Dengan sinergi lintas sektor tersebut, NTT kini mulai menunjukkan arah baru pembangunan berbasis desa. Pemerintah berharap desa-desa di NTT tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. (Bustami, Pendamping Desa)