Abstrak
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 menandai babak baru dalam keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan pembangunan ekonomi rakyat melalui proyek Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Istilah “operasi militer non-perang” (OMNP) yang digunakan dalam Inpres ini menimbulkan diskursus hukum dan politik mengenai batas sah peran militer di ranah non-tempur. Tulisan ini mengurai dasar hukum, prinsip pembatasan kekuasaan, rasionalitas politik hukum, dan etika konstitusional pelibatan TNI dalam pembangunan nasional. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif-konseptual dan perbandingan dengan praktik internasional, khususnya model Military Operations Other Than War (MOOTW). Kesimpulannya, OMNP dalam Inpres 17/2025 merupakan bentuk operasi legal dan fungsional sepanjang tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan supremasi sipil. Pelibatan TNI dalam pembangunan ekonomi rakyat hanya sah selama ia memperkuat ketahanan nasional tanpa merusak tatanan demokratis yang menempatkan otoritas sipil di atas militer.
1. Pendahuluan
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, relasi antara militer dan sipil selalu bersifat dialektis, kadang simbiotik, kadang penuh ketegangan. Pasca-reformasi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan reposisi TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional, non-partisan, dan tunduk kepada otoritas sipil. Namun, seiring berkembangnya paradigma pertahanan semesta, ruang partisipasi TNI di luar medan tempur kembali muncul dalam bentuk apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 memperluas interpretasi OMSP melalui istilah operasi militer non-perang (OMNP). Dalam Inpres tersebut, Presiden menugaskan TNI untuk mendukung percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih, proyek yang diklaim strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat dan logistik nasional. Penggunaan istilah “operasi militer non-perang” menjadi menarik, sebab ia menyatukan terminologi pertahanan dengan kebijakan ekonomi sipil.
Pertanyaannya: sejauh mana keterlibatan TNI dalam kegiatan ekonomi desa ini sah secara hukum? Apakah hal tersebut masih berada dalam kerangka tugas non-perang yang diatur undang-undang, atau sudah menembus batas konstitusional supremasi sipil? Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan hukum, politik, dan etika konstitusional.
2. Kerangka Hukum dan Definisi Operasi Militer Non-Perang
2.1 Landasan Normatif
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 membagi tugas pokok TNI menjadi dua kategori:
(1) Operasi militer untuk perang (OMP), dan
(2) Operasi militer selain perang (OMSP).
OMSP mencakup empat belas jenis kegiatan, termasuk di antaranya penanggulangan bencana, pengamanan objek vital, tugas kemanusiaan, hingga bantuan kepada pemerintah daerah. Dalam praktiknya, OMSP sering dijalankan melalui program seperti TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), yang menekankan kolaborasi militer-sipil dalam pembangunan infrastruktur desa.
Inpres 17/2025 memanfaatkan ruang hukum tersebut untuk menugaskan TNI mendukung pembangunan ekonomi desa melalui pembangunan jaringan logistik nasional berbasis koperasi rakyat. Karena tidak melibatkan pertempuran, ancaman bersenjata, atau operasi tempur, maka kegiatan ini masuk kategori operasi non-perang yang sah secara hukum, selama tetap dalam batas fungsi pendukung pemerintah sipil.
2.2 Distingsi Konseptual: OMP, OMSP, dan OMNP
Secara terminologis, istilah operasi militer non-perang (OMNP) bukanlah istilah baru, melainkan sinonim konseptual dari OMSP. Namun, Inpres 17/2025 menekankan aspek “non-perang” sebagai pernyataan eksplisit bahwa TNI tidak bertindak dalam kapasitas tempur, melainkan administratif, teknis, dan logistik. Dengan demikian, OMNP bukan perluasan fungsi TNI, melainkan penegasan peran non-tempur dalam kerangka hukum yang sama.
Namun, secara politik hukum, istilah ini dapat berpotensi menimbulkan ambiguitas apabila tidak dikawal ketat, karena dapat menimbulkan persepsi “militerisasi pembangunan.” Oleh sebab itu, batas hukum OMNP harus dipahami secara ketat: TNI boleh membantu, tetapi tidak boleh menggantikan peran sipil.
3. Prinsip-Prinsip Pembatasan Hukum
3.1 Asas Legalitas
Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk militer, harus memiliki dasar hukum yang jelas (geen straf zonder wet, tiada kewenangan tanpa undang-undang). Pelibatan TNI dalam pembangunan Kopdes Merah Putih memperoleh dasar legal dari UU TNI 34/2004 dan UU Pertahanan Negara 3/2002. Namun, legalitas formal tidak cukup; perlu ada legalitas substantif, yakni kesesuaian tindakan dengan tujuan konstitusional: mempertahankan kedaulatan dan menjamin keselamatan rakyat.
Dalam konteks Inpres 17/2025, legalitas substantifnya terletak pada argumentasi bahwa pembangunan ekonomi desa memperkuat ketahanan nasional, sehingga relevan dengan misi pertahanan semesta.
3.2 Asas Proporsionalitas
Asas proporsionalitas membatasi agar pelibatan TNI tidak berlebihan dan tetap dalam kapasitasnya sebagai pendukung. TNI dapat membantu logistik dan pembangunan, tetapi tidak boleh menjadi pelaku ekonomi atau pengelola bisnis. Keterlibatan yang berlebihan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta bertentangan dengan prinsip profesionalitas militer.
Proporsionalitas juga berarti pembatasan waktu dan tujuan: operasi non-perang harus bersifat sementara, terukur, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
3.3 Asas Akuntabilitas dan Transparansi
Dalam negara demokratis, kekuatan militer tidak boleh berada di luar jangkauan pengawasan publik. Karena itu, OMNP harus tunduk pada mekanisme akuntabilitas melalui DPR, Kementerian Pertahanan, BPK, serta media massa. Transparansi penggunaan anggaran dan tenaga militer menjadi kunci agar operasi ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
4. Rasionalitas Politik Hukum Inpres 17/2025
4.1 Konteks Kebijakan
Inpres 17/2025 muncul di tengah agenda besar pemerataan ekonomi desa. Pemerintah menilai bahwa TNI memiliki keunggulan dalam logistik, kedisiplinan, dan struktur organisasi yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi desa. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dianggap strategis dan efisien.
Di sisi lain, kebijakan ini juga merupakan strategi politik untuk mengintegrasikan kekuatan pertahanan dalam narasi pembangunan nasional, sejalan dengan konsep “ketahanan nasional” sebagai perpaduan antara kekuatan militer, ekonomi, dan sosial.4.2 Dinamika Relasi Sipil-Militer
Namun, dalam kerangka teori hubungan sipil-militer, pelibatan militer dalam urusan sipil harus dilihat dengan hati-hati. Teori Samuel Huntington tentang objective control menegaskan bahwa profesionalisme militer dijaga justru dengan membatasi peran mereka hanya pada urusan pertahanan, bukan pemerintahan.
Sebaliknya, teori subjective control, yang menempatkan militer di bawah kendali langsung sipil dalam berbagai aspek pembangunan, berisiko melemahkan profesionalitas militer dan mengaburkan batas konstitusional.
Inpres 17/2025 mencoba menyeimbangkan keduanya: mengoptimalkan kapasitas militer tanpa mengaburkan supremasi sipil. Namun keseimbangan ini rapuh, sebab sejarah Indonesia pernah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam pembangunan seringkali berujung pada penetrasi politik (misalnya dalam era Dwifungsi ABRI).
4.3 Rasionalitas Pembangunan dan Risiko “Remiliterisasi”
Dari sudut pandang politik hukum, Inpres ini mengandung rasionalitas pragmatis: mempercepat pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan struktur TNI. Namun, terdapat risiko munculnya “remiliterisasi pembangunan,” yaitu kembalinya pola dominasi militer dalam ruang sipil melalui proyek ekonomi. Oleh karena itu, instrumen pengawasan sipil harus diperkuat agar partisipasi militer tetap bersifat subsidiary, bukan substitutive.
5. Perbandingan Global: MOOTW dan MACA sebagai Cermin
5.1 Konsep MOOTW (Military Operations Other Than War)
Amerika Serikat memperkenalkan konsep MOOTW pada 1990-an untuk mendeskripsikan operasi militer di luar konteks perang, seperti misi kemanusiaan, stabilisasi pasca-konflik, dan bantuan bencana. Prinsip utamanya: operasi dilakukan atas perintah sipil, bersifat sementara, dan dengan batas hukum ketat. MOOTW menolak militer menjadi aktor pembangunan permanen; perannya adalah membantu ketika kapasitas sipil tidak mencukupi.
5.2 Model Inggris: Military Aid to Civil Authorities (MACA)
Inggris memiliki model serupa, yakni MACA (Military Aid to the Civil Authorities). Dalam model ini, militer membantu otoritas sipil dalam situasi darurat, seperti bencana alam, wabah, atau ancaman terorisme. Bantuan tersebut selalu bersifat sementara, dengan biaya dan tanggung jawab hukum tetap berada di bawah otoritas sipil.
5.3 Implikasi untuk Indonesia
Indonesia dapat memetik pelajaran penting: keterlibatan militer dalam pembangunan harus berada di bawah kontrol sipil yang kuat, dengan kejelasan peran dan pembatasan waktu. OMNP dalam Inpres 17/2025 sebaiknya mengikuti model temporary assignment, penugasan sementara dengan hasil terukur dan mekanisme evaluasi berkala.
6. Etika Konstitusional: Antara Kekuatan dan Kendali
Etika konstitusional mengajarkan bahwa kekuatan negara tanpa kendali adalah ancaman bagi demokrasi. Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh seluruh rakyat, namun di bawah komando sipil. Dengan demikian, operasi militer non-perang hanya sah sejauh ia memperkuat rakyat tanpa melampaui otoritas sipil.
Keterlibatan TNI dalam pembangunan ekonomi rakyat, seperti pada proyek Kopdes Merah Putih, dapat dipandang sebagai implementasi prinsip pertahanan rakyat semesta jika dijalankan secara transparan, profesional, dan non-koersif. Sebaliknya, jika tanpa pengawasan, hal itu berpotensi menjadi alat hegemoni baru.
Keseimbangan antara kekuatan (power) dan kewenangan (authority) adalah inti etika konstitusional. Kekuatan militer yang besar harus selalu diimbangi oleh kendali hukum yang ketat, sebab demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dikendalikan.
7. Penutup: OMNP Sebagai Instrumen Hibrida Pembangunan dan Pertahanan
Inpres 17/2025 menegaskan arah baru dalam sinergi pertahanan dan pembangunan. Istilah operasi militer non-perang merepresentasikan upaya pemerintah untuk menggabungkan efisiensi militer dengan tujuan ekonomi rakyat. Secara hukum, hal ini sah selama tunduk pada prinsip:
(1) legalitas yang jelas;
(2) proporsionalitas yang terukur;
(3) akuntabilitas publik; dan
(4) supremasi sipil yang tidak terganggu.
TNI bukanlah aktor ekonomi, melainkan pelindung negara yang sesekali membantu pembangunan. Ketika fungsi tersebut dijalankan dengan disiplin hukum, transparansi, dan batas waktu, maka OMNP dapat menjadi model hibrida yang memperkuat negara tanpa mengikis demokrasi.
Negara yang kuat bukanlah yang memberi peran tanpa batas pada militernya, melainkan yang mampu menyeimbangkan kekuatan dan kendali. Dalam keseimbangan itulah Inpres 17/2025 menemukan makna sejatinya: bukan militerisasi pembangunan, melainkan pembangunan yang terjaga oleh disiplin militer dan hukum.
***
Disarikan kembali dari :
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations. Harvard University Press, 1957.
- TNI.mil.id. “TMMD dan Nilai Manfaatnya.” (diakses 20 Oktober 2025)
- Kompas.com. “TNI Bangun 800 Gudang dan Gerai Kopdes Merah Putih.” (17 Oktober 2025)
- Indoposco.id. “Pembangunan Kopdes Merah Putih Disebut Sebagai Operasi Militer Non-Perang.” (19 Oktober 2025)
- Department of Defense (US). Joint Publication 3-07: Military Operations Other Than War (MOOTW), 1995.
- UK Ministry of Defence. Military Aid to the Civil Authorities (MACA) Guidance, 2020.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025
