Pemuda di Persimpangan Sejarah: Antara Geulawa dan Gelora Kebangsaan
(Refleksi Kritis Untuk Hari Sumpah Pemuda)
Pendahuluan: Ketika Janji Sejarah Menjadi Cermin Retak
Bangsa Indonesia tidak kekurangan pemuda, yang kurang hanyalah arah dan kesadaran akan makna kehadiran mereka sendiri. Di hampir setiap partai politik, organisasi kepemudaan tumbuh subur, menandakan betapa besarnya potensi dan energi anak muda. Namun di balik wajah semangat itu, tersembunyi paradoks yang tak bisa disembunyikan: banyak organisasi dan sayap partai yang mengatasnamakan pemuda justru kehilangan jiwa kepemudaannya. Mereka hadir bukan sebagai pelopor perubahan, tetapi sekadar perpanjangan tangan kekuasaan.
Dalam kondisi ini, Sumpah Pemuda 1928 tampak seperti gema yang kian sayup di tengah kebisingan politik praktis. Dulu, para pemuda bersatu dalam kemurnian niat dan cita. Kini, sebagian dari mereka terjebak dalam sistem yang mereka ingin ubah. Mereka masuk dengan idealisme, keluar dengan kompromi. Mereka berangkat dengan semangat perjuangan, pulang dengan seragam partai.
Bahkan, dalam banyak kasus, suara pemuda hari ini hanya menjadi Geulawa, istilah dalam bahasa Aceh untuk kayu lempar, entah untuk mengusir anjing, babi, atau sasaran lainnya. Suara mereka dilempar dan digunakan sesuai kebutuhan, lalu dibuang setelah tidak lagi berguna.
Politik yang Menjinakkan Semangat
Sejak lama, politik Indonesia berupaya menjinakkan idealisme pemuda dengan memberi mereka “ruang aman” di dalam sistem. Ruang itu bernama “sayap pemuda partai”, “organisasi relawan”, atau “forum aspirasi”. Di permukaan, ini tampak sebagai bentuk partisipasi, tetapi sesungguhnya sering berfungsi sebagai mekanisme domestikasi: pemuda dibina untuk menjadi “terkendali”.
Mereka diajarkan loyalitas lebih tinggi daripada keberanian berpikir, ketaatan lebih penting dari kebenaran. Padahal, sejarah bangsa ini tidak pernah lahir dari kepatuhan, melainkan dari keberanian untuk melawan ketidakadilan, bahkan ketika lawan itu adalah sistem yang mapan.
Inilah yang disebut filsuf Prancis Michel Foucault sebagai disciplinary power: kekuasaan yang tidak memaksa secara kasar, tetapi mengontrol melalui pembentukan kesadaran. Pemuda dibentuk agar berpikir dalam batas-batas tertentu, merasa aman di bawah sayap kekuasaan, dan berhenti mempertanyakan struktur yang menindasnya.
Maka, tidak heran jika banyak pemuda yang setelah masuk ke dunia politik justru kehilangan idealismenya. Mereka mulai berbicara seperti politisi senior, berpikir dalam kerangka elektoral, dan menilai kebenaran berdasarkan keuntungan strategis. Yang tersisa hanya simbol: jaket ormas, jargon perjuangan, dan foto-foto heroik di media sosial.
Dua Dunia yang Tak Pernah Bertemu
Hari ini, pemuda Indonesia terbagi dua: mereka yang berada di dalam sistem dan mereka yang tetap di luar. Yang di dalam, berupaya mengubah sistem dari dalam, namun sering kali justru larut dalam kenyamanan struktur. Yang di luar, berteriak lantang menuntut perubahan, tetapi sering dianggap utopis dan tidak realistis.
Pertarungan ini bukan sekadar politik, melainkan pertarungan epistemik, pertarungan cara berpikir. Apakah pemuda akan berpikir dalam logika kekuasaan atau dalam logika kebangsaan? Apakah mereka akan setia pada struktur, atau pada nilai?
Keseimbangan antara keduanya menjadi krusial. Karena tanpa pemuda di dalam sistem, politik kehilangan energi baru. Tapi tanpa pemuda di luar sistem, politik kehilangan nurani. Dalam bahasa filsuf Antonio Gramsci, pemuda seharusnya menjadi intelektual organik, mereka yang mampu menjembatani idealisme dan realitas, tanpa kehilangan arah moral.
Namun sayangnya, yang kita saksikan hari ini adalah kebalikannya: pemuda yang di dalam sistem kehilangan keberanian, dan pemuda yang di luar sistem kehilangan wadah. Maka, Indonesia kehilangan dialektika yang sehat antara moralitas dan kekuasaan.
Geulawa: Dari Alat Menjadi Simbol Kehilangan Arah
Metafora Geulawa adalah tamparan kultural bagi kesadaran nasional kita. Ia menggambarkan bagaimana suara pemuda sering diperlakukan bukan sebagai kekuatan, melainkan sebagai alat.
Dalam banyak momentum politik, pemilu, demonstrasi, atau kampanye, suara pemuda menjadi komoditas. Mereka dipanggil ketika dibutuhkan, disanjung saat berguna, lalu dilupakan setelah tujuan tercapai. Banyak organisasi pemuda yang kehilangan orientasi karena lebih sibuk mencari akses daripada merawat gagasan.
Inilah tanda bahwa pemuda sedang kehilangan “peta nilai”. Gagasan besar seperti keadilan sosial, kemerdekaan berpikir, dan kebangsaan yang egaliter tergantikan oleh cita-cita kecil: posisi, proyek, dan kedekatan dengan kekuasaan.
Pemuda bukan lagi sumber kebaruan, melainkan refleksi dari sistem yang sudah menua. Mereka tidak lagi menjadi api yang membakar, melainkan lilin yang perlahan padam di ruang rapat-rapat politik.
Krisis Imajinasi dan Penjajahan Pikiran
Di masa Sumpah Pemuda 1928, bangsa ini belum merdeka secara politik, tetapi sudah merdeka secara pikiran. Hari ini kita merdeka secara politik, tetapi masih terjajah dalam pikiran.
Sumpah Pemuda tempo dulu adalah puncak dari kemerdekaan imajinasi. Mereka berani membayangkan “Indonesia” bahkan ketika Indonesia belum ada. Mereka bersatu dalam visi, bukan dalam keuntungan. Mereka bicara tentang “tanah air” dan “bahasa persatuan” dengan kesadaran historis yang jernih, bahwa bangsa besar dibangun dari pikiran yang bebas, bukan dari instruksi partai.
Kini, imajinasi itu seolah tumpul. Pemuda tidak lagi berani bermimpi besar, karena diajarkan bahwa segala sesuatu harus realistis. Padahal, realisme tanpa idealisme hanyalah bentuk lain dari keputusasaan.
Kita terjebak dalam “mentalitas administrasi”, di mana segala hal diukur dengan angka, jabatan, dan citra. Kita lupa bahwa bangsa besar tidak dibangun dari kalkulasi, tetapi dari keyakinan moral yang melampaui logika politik.
Menuju Kongres Kesadaran Baru
Barangkali sudah tiba waktunya bagi pemuda Indonesia untuk menggelar Kongres Kesadaran Baru. Bukan kongres ormas, bukan kongres partai, tetapi kongres pikiran, tempat pemuda kembali menyatukan gagasan tanpa embel-embel kepentingan.
Kongres ini tidak harus megah, tidak harus disponsori siapa pun. Cukup dengan niat tulus untuk memulihkan kembali ruh kebangsaan. Sebuah forum di mana pemuda dari Aceh hingga Papua duduk sejajar sebagai manusia berpikir, bukan kader, bukan massa.
Kita membutuhkan ruang baru tempat pemuda tidak hanya berteriak, tetapi berpikir; tidak hanya menuntut perubahan, tetapi menawarkan arah. Karena kebebasan tanpa arah hanyalah kebisingan, dan idealisme tanpa strategi hanyalah retorika.
Dalam kongres itu, semoga lahir pemuda yang memahami bahwa perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajahan fisik, tetapi penjajahan cara berpikir. Bukan melawan bangsa lain, tetapi melawan kebodohan yang dikultuskan. Bukan menumbangkan kekuasaan, tetapi menegakkan kesadaran.
Dari Geulawa ke Gelora: Menyalakan Kembali Api Kebangsaan
Sumpah Pemuda harus dibaca ulang, bukan sekadar dirayakan. Ia bukan dokumen sejarah, tetapi peta moral. Ia mengingatkan kita bahwa bangsa ini dibangun dari keberanian untuk berpikir di luar batas.
Pemuda hari ini harus kembali menjadi gelora, bukan Geulawa.
Menjadi gelora berarti menyalakan api yang mendorong perubahan, menolak dijinakkan oleh sistem, dan berani berpikir melampaui kepentingan sesaat.
Menjadi gelora berarti menempatkan moral di atas politik, gagasan di atas jabatan, dan bangsa di atas partai.
Sebagaimana dulu, mereka yang berani bermimpi tentang Indonesia dianggap gila. Tetapi sejarah menunjukkan: justru dari kegilaan itulah lahir kemerdekaan.
Penutup: Sumpah yang Perlu Dihidupkan Kembali
Selamat Hari Sumpah Pemuda.
Hari ini, sumpah itu tidak lagi cukup diucapkan dengan mulut, ia harus dihidupkan kembali dalam pikiran dan tindakan.
Kita membutuhkan generasi pemuda yang mampu berpikir seperti ilmuwan, berbuat seperti pekerja, dan bermimpi seperti pejuang. Pemuda yang tidak lagi bertanya “apa untungnya bagi saya,” tetapi “apa artinya bagi bangsa ini.”
Sebab, jika pemuda hanya menjadi Geulawa, bangsa ini akan kehilangan arah. Tapi jika pemuda kembali menjadi gelora, maka Indonesia akan kembali menemukan dirinya, sebagai bangsa yang berpikir merdeka, berbuat jujur, dan berani melawan segala bentuk penjinakan, termasuk penjinakan terhadap pikiran itu sendiri.
Catatan akhir:
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai seruan kesadaran agar pemuda Indonesia meninjau ulang posisi dan peran mereka di tengah dinamika politik bangsa. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa hari ini, melainkan oleh siapa yang berani berpikir bebas esok pagi.
***
Bustami, S.Pd.I - Pendamping Desa
