Ketika Hutan yang Hilang Mengirimkan Air Mata ke Pidie Jaya
Tidak ada komentar
Beranda » Deforestasi kritis » Ketika Hutan yang Hilang Mengirimkan Air Mata ke Pidie Jaya
Tidak ada komentar
Ketika Hutan yang Hilang Mengirimkan Air Mata ke Pidie Jaya
Ada hal-hal yang tak pernah sempat diceritakan ketika banjir bandang menelan Pidie Jaya di akhir November 2025. Kita melihat headline, angka korban, foto drone yang memperlihatkan rumah-rumah karam dalam lumpur, dan pejabat berjaket oranye berdiri di depan kamera. Namun ada ruang-ruang kosong dalam narasi itu, ruang yang menahan isak, ruang yang berisi amarah diam para penyintas, ruang yang tidak pernah disentuh oleh pemberitaan yang terburu-buru.
Banjir itu bukan datang hanya karena hujan. Ia datang karena hutan yang selama ini menjaga kita telah diruntuhkan satu batang demi satu batang, hingga hilang 4.800 hektar dalam setahun. Patahan tanah di Tangse dan Geumpang bukan sekadar retakan alam, tapi retakan keserakahan. Kayu-kayu besar yang mengambang di sungai bukan “sampah banjir”, itu tengkorak hutan yang dipaksa mati. Dan ketika bangkai seekor gajah jantan ditemukan terkubur lumpur di Meunasah Lhok, kita tahu: bencana ini bukan sekadar banjir. Ini adalah lara panjang dari hutan yang disayat sampai tak bernafas.
Sungai Krueng Meureudu tidak pernah bermaksud menenggelamkan siapa pun. Tetapi ketika akar yang menahan tanah ditebang, ketika lereng dibuka untuk sawit dan tambang galian C, sungai kehilangan jalurnya, kehilangan kesabaran, kehilangan batas. Hujan 320 milimeter sejatinya bukan hujan paling besar yang pernah turun di Aceh. Tapi justru pada tahun itulah air menjadi paling ganas—karena tak ada lagi hutan untuk meredam amarah langit. Hanya butuh dua jam bagi air dari hulu untuk berubah menjadi gelombang lumpur setinggi dada orang dewasa. Bukan karena alam lebih kejam, tetapi karena manusia lebih rakus.
Namun di balik data dan grafik kerusakan, ada luka-luka kecil yang tak sempat ditulis. Ada Hamidah, yang berdiri di depan gundukan lumpur tempat rumahnya dulu berdiri, memungut serpihan foto keluarganya yang basah dan robek. Ada Nora, yang biasanya hanya melihat sungai meluap sedikit di musim penghujan, kini menatap kosong tiang-tiang rumah yang tinggal setengah. Ada santri muda dari Dayah Mudi yang terseret arus dan ditemukan tak bernyawa tiga jam kemudian, dalam sunyi yang tak pernah diberitakan media.
Ada pula mereka yang tidak dianggap sebagai korban, tetapi sebenarnya menyimpan luka paling tajam: anak-anak yang kini belajar di tenda darurat tanpa buku, ibu-ibu yang menahan tangis karena harus menguatkan keluarga, dan para lansia yang tubuhnya payah namun harus berlari di tengah gelap karena mendengar hoaks “air laut naik”. Satu nyawa melayang karena panik itu, tetapi siapa yang menuliskan cerita tentang ketakutan yang diwariskan sejak tsunami 2004?
"Korban", kata itu terdengar begitu dingin. Padahal di balik setiap angka, ada kehidupan yang pecah.
Dan di tengah semua itu, ada kenyataan pahit: Pidie Jaya tak punya cukup anggaran untuk mengurus tragedi yang datang seperti pengkhianatan. Bupati menandatangani surat bahwa daerahnya tak sanggup menangani bencana; itu bukan kelemahan, itu jeritan. Rumah sakit kewalahan, tenaga medis kelelahan, kendaraan terkubur lumpur seperti semen. Jalan putus, ekonomi mati, logistik lambat, dan harapan semakin tipis di posko-posko pengungsian yang gelap tanpa listrik.
Namun tak ada media yang menanyakan:
Siapa yang menebang hutan itu?
Siapa pemilik konsesi sawit dan tambang yang merusak hulu?
Siapa yang membawa Pidie Jaya pada titik rapuh seperti ini?
Nama perusahaan dan para pemiliknya lenyap dari pemberitaan. Mereka yang di hulu bersembunyi, mereka yang di hilir tenggelam. Ketidakadilan itu begitu telanjang, tapi sunyi.
Padahal, jika hutan tetap ada, mungkin 20 orang itu masih hidup.
Jika sungai tidak dangkal, mungkin 18 orang itu tidak hilang.
Jika penegakan hukum tegas, mungkin 62.000 keluarga tidak mengungsi.
Dan jika media berani menggali lebih dalam, mungkin bangsa ini mengerti bahwa bencana ini bukan “takdir”, melainkan keputusan demi keputusan yang salah.
Apa yang tersisa kini adalah pertanyaan yang menggantung di udara lembab bekas banjir:
Sampai kapan kita membiarkan hutan menjerit sebelum manusia ikut mati?
Sampai kapan kita menyalahkan hujan, padahal yang hilang adalah pohon?
Sampai kapan Pidie Jaya harus menjadi berita duka yang berulang setiap musim hujan?
Karena banjir ini bukan sekadar air bah.
Ia adalah pesan terakhir dari hutan yang telah hilang:
“Jika aku mati, kalian akan ikut tenggelam.”
Dan pesan itu datang dalam bentuk paling menyakitkan:
mayat-mayat yang ditemukan di lumpur, rumah-rumah yang hanyut,
dan desa-desa yang kehilangan masa depan.
Hingga kita berani menerima kebenaran bahwa bencana ini adalah hasil perbuatan manusia, bukan kemurkaan alam, luka-luka Pidie Jaya akan terus menagih jawabannya. Sebab akar masalah bukan berada di hilir tempat air meluap, tetapi di hulu tempat kita membiarkan pohon-pohon tumbang tanpa perlawanan.
Ketika narasi media hanya menggenangi permukaan,
maka biarlah esai ini menjadi suara dari dasar lumpur itu, suara yang mengingatkan bahwa banjir hanyalah akibat.
Dan hilangnya hutan adalah sebabnya.