Aceh Pasca MoU Helsinki: Antara Warisan Hasan Tiro dan Reproduksi Oligarki Lokal

WARISAN YANG TERKHIANATI

Memaknai Hasan Tiro sebagai Ideologi Pembangunan Aceh dan Kritik terhadap Elite Pasca-Konflik

"Bangsa tidak mati ketika kehilangan pemimpinnya. Bangsa mati ketika kehilangan cita-cita yang dahulu diperjuangkan pemimpinnya."

Enam belas tahun setelah wafatnya Hasan Muhammad di Tiro, pertanyaan paling penting bagi Aceh bukanlah apakah kita masih mengenangnya, melainkan apakah kita masih berjalan ke arah yang pernah ia tunjukkan.

Jawaban yang jujur mungkin menyakitkan.

Aceh hari ini memiliki lebih banyak gedung pemerintahan dibanding masa konflik. Lebih banyak kendaraan dinas. Lebih banyak proyek. Lebih banyak anggaran. Lebih banyak elite yang mengaku pewaris perjuangan.

Namun pada saat yang sama, Aceh juga masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatra. Ketimpangan sosial tetap tinggi. Ketergantungan fiskal terhadap pusat semakin besar. Korupsi tetap berulang. Pengangguran kaum muda tetap mengkhawatirkan.

Ironisnya, seluruh kegagalan tersebut terjadi bukan ketika Aceh kehilangan kekuasaan, melainkan justru ketika Aceh memperoleh kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya.

Inilah paradoks terbesar Aceh pasca-perdamaian:

Perjuangan berhasil memperoleh instrumen kekuasaan, tetapi gagal mengubah watak kekuasaan itu sendiri.

Dari Revolusi Menjadi Reproduksi Elite

Salah satu pelajaran paling penting dalam ilmu politik adalah bahwa revolusi tidak selalu melahirkan perubahan.

Sering kali revolusi hanya mengganti siapa yang berkuasa tanpa mengubah cara kekuasaan bekerja.

Dalam bahasa sosiologi politik, yang terjadi disebut circulation of elites, pergantian elite tanpa transformasi struktur.

Jika dahulu Aceh mengkritik sentralisasi kekuasaan Jakarta, kini banyak rakyat mengeluhkan sentralisasi kekuasaan di tangan kelompok-kelompok lokal tertentu.

Jika dahulu rakyat mengkritik eksploitasi sumber daya oleh pihak luar, kini sebagian mulai mempertanyakan mengapa sumber daya yang sama tetap gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dahulu perjuangan berbicara tentang keadilan sosial, kini sebagian elite justru terjebak dalam politik patronase, proyek, dan pembagian rente.

Pertanyaan yang harus diajukan generasi muda bukan lagi:

"Siapa yang dahulu berjuang?"

Melainkan:

"Apakah hasil perjuangan itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat?"

Karena sejarah tidak memberikan legitimasi abadi.

Legitimasi sejati selalu diuji oleh manfaat yang dirasakan rakyat hari ini.

Pengkhianatan Terbesar Bukan terhadap Hasan Tiro, tetapi terhadap Rakyat Aceh

Banyak orang berbicara tentang pengkhianatan terhadap perjuangan.

Namun sesungguhnya pengkhianatan terbesar bukanlah terhadap Hasan Tiro sebagai individu.

Hasan Tiro telah wafat.

Yang dikhianati adalah rakyat Aceh.

Yang dikhianati adalah para janda konflik yang tetap miskin.

Yang dikhianati adalah para pemuda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Yang dikhianati adalah para petani yang menghadapi harga hasil panen yang tidak stabil.

Yang dikhianati adalah anak-anak desa yang masih menerima pendidikan dengan kualitas yang jauh dari memadai.

Sebab inti perjuangan apa pun bukanlah pemujaan terhadap tokoh.

Inti perjuangan adalah meningkatkan martabat manusia.

Ketika elite menggunakan simbol perjuangan untuk memperkaya diri, maka simbol tersebut berubah dari alat pembebasan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

Dan ketika simbol digunakan untuk membungkam kritik, saat itulah perjuangan mulai kehilangan maknanya.

Hasan Tiro dan Gagasan Kedaulatan yang Belum Selesai

Kesalahan terbesar generasi pasca-konflik adalah memaknai perjuangan secara administratif.

Seolah-olah perjuangan selesai ketika MoU ditandatangani.

Seolah-olah perjuangan selesai ketika partai lokal dibentuk.

Seolah-olah perjuangan selesai ketika kursi pemerintahan berhasil dikuasai.

Padahal bagi Hasan Tiro, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang memerintah.

Persoalan utamanya adalah siapa yang menikmati hasil pembangunan.

Inilah yang sering hilang dari diskursus politik Aceh.

Kita terlalu sibuk berbicara tentang kekuasaan.

Terlalu sedikit berbicara tentang distribusi kesejahteraan.

Terlalu sibuk membangun simbol.

Terlalu sedikit membangun kapasitas manusia.

Terlalu sibuk memperingati sejarah.

Terlalu sedikit menciptakan sejarah baru.

Akibatnya, Aceh mengalami apa yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai post-conflict stagnation — keadaan ketika perdamaian berhasil menghentikan perang tetapi gagal melahirkan lompatan kemajuan.

Elite yang Kehilangan Imajinasi Perjuangan

Masalah terbesar Aceh hari ini bukan kekurangan anggaran.

Bukan pula kekurangan regulasi.

Masalah terbesar Aceh adalah krisis imajinasi politik.

Generasi Hasan Tiro, dengan segala keterbatasannya, memiliki keberanian membayangkan masa depan yang berbeda.

Sebaliknya, sebagian elite hari ini tampak kehilangan kemampuan membayangkan Aceh di luar proyek tahunan, jabatan lima tahunan, dan siklus pemilu berikutnya.

Mereka mewarisi simbol perjuangan.

Tetapi tidak mewarisi keberanian intelektual perjuangan.

Mereka mewarisi kekuasaan.

Tetapi tidak mewarisi visi.

Mereka mewarisi lembaga.

Tetapi tidak mewarisi idealisme.

Akibatnya, politik berubah menjadi administrasi kekuasaan.

Bukan lagi perjuangan transformasi masyarakat.

Tugas Historis Generasi Muda Aceh

Karena itu, generasi muda Aceh harus berhenti menjadi penonton sejarah.

Mereka harus menjadi generasi yang berani melakukan apa yang tidak dilakukan generasi sebelumnya:

Mengkritik tanpa rasa takut.

Membaca tanpa rasa malas.

Berorganisasi tanpa menunggu proyek.

Berjuang tanpa berharap jabatan.

Generasi muda harus memahami bahwa penghormatan tertinggi kepada Hasan Tiro bukanlah memasang fotonya di baliho.

Bukan pula mengutip namanya dalam pidato.

Penghormatan tertinggi adalah melanjutkan keberaniannya untuk mempertanyakan ketidakadilan, bahkan ketika ketidakadilan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pewaris perjuangan.

Karena kritik terhadap kekuasaan bukanlah pengkhianatan.

Justru diam terhadap penyimpanganlah pengkhianatan yang sesungguhnya.

Penutup: Hasan Tiro sebagai Kompas, Bukan Kultus

Aceh tidak membutuhkan kultus baru.

Aceh membutuhkan kompas baru.

Hasan Tiro harus ditempatkan sebagai sumber inspirasi intelektual, bukan objek pemujaan politik.

Sebab ketika seorang tokoh dijadikan berhala, masyarakat berhenti berpikir.

Tetapi ketika seorang tokoh dijadikan gagasan, masyarakat terus bergerak.

Maka pertanyaan yang harus dijawab generasi muda Aceh bukanlah:

"Apakah kita masih menghormati Hasan Tiro?"

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

"Apakah Hasan Tiro akan menghormati cara kita menjalankan Aceh hari ini?"

Jika jawabannya belum meyakinkan, maka perjuangan belum selesai.

Dan mungkin justru baru dimulai.