El Nino, Geopolitik, dan Pertaruhan Besar Pertanian Indonesia
RUANG ANALISIS: Dunia sedang memasuki era baru yang jauh lebih berbahaya dibanding sekadar perang dagang.
Kini, pangan mulai berubah menjadi instrumen geopolitik.
Ketika konflik global memanas, rantai pasok terganggu, iklim semakin ekstrem, dan negara-negara mulai menahan ekspor bahan pangan strategis, maka yang diperebutkan bukan lagi sekadar minyak atau teknologi—melainkan beras, gandum, pupuk, dan air.
Dalam konteks inilah pernyataan Andi Amran Sulaiman menjadi penting untuk dibaca lebih dalam. Ketika Menteri Pertanian berbicara tentang ancaman El Nino, geopolitik pangan, dan ketahanan nasional, sesungguhnya yang sedang dibahas bukan hanya sektor pertanian.
Yang sedang dipertaruhkan adalah stabilitas negara.
Menurut Amran, Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi menghadapi ancaman El Nino ekstrem dan gangguan geopolitik global. Pemerintah mengklaim stok beras nasional berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, bahkan diproyeksikan menembus 5 juta ton cadangan pemerintah.
Di atas kertas, angka itu terdengar menenangkan.
Tetapi sejarah selalu mengajarkan satu hal: krisis pangan tidak pernah hanya soal stok.
Ia juga soal distribusi, daya beli, stabilitas sosial, dan kemampuan negara membaca ancaman lebih cepat daripada datangnya krisis.
“Dalam politik modern, pangan bukan sekadar kebutuhan dasar. Ia adalah fondasi legitimasi kekuasaan.”
Tidak ada negara yang benar-benar stabil ketika rakyat mulai kesulitan membeli makanan.
Dan pemerintah tampaknya memahami itu.
Karena ancaman yang dihadapi Indonesia hari ini memang tidak kecil. Fenomena El Nino yang disebut-sebut berpotensi menjadi “Godzilla El Nino” diperkirakan membawa musim kering panjang hingga enam bulan.
Di negara agraris seperti Indonesia, kekeringan bukan hanya masalah cuaca.
Ia bisa berubah menjadi krisis produksi nasional.
Sawah kehilangan air. Produktivitas turun. Harga naik. Petani terpukul. Rantai distribusi terguncang.
Lalu di saat bersamaan, dunia juga sedang menghadapi ketegangan geopolitik yang membuat banyak negara mulai lebih protektif terhadap cadangan pangannya sendiri.
Inilah wajah baru perang global.
Bukan perang tank semata.
Tetapi perang logistik dan pangan.
“Abad ke-21 perlahan mengubah pangan menjadi komoditas strategis setara energi dan senjata.”
Karena itu, ketika Amran berbicara tentang swasembada pangan, pompanisasi, penguatan irigasi, hingga hilirisasi pertanian, sesungguhnya pemerintah sedang mencoba membangun benteng pertahanan nasional versi baru.
Namun pertanyaan besarnya tetap sama:
Apakah Indonesia benar-benar siap?
Sebab problem pertanian Indonesia selama puluhan tahun bukan hanya pada produksi. Masalahnya jauh lebih struktural.
Alih fungsi lahan terus terjadi. Petani menua. Regenerasi petani berjalan lambat. Ketergantungan pupuk masih tinggi. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak. Mafia pangan tetap menjadi momok tahunan.
Bahkan dalam berbagai diskusi publik, muncul skeptisisme terhadap klaim ketahanan pangan nasional, terutama terkait distribusi dan tata kelola stok.
Dan skeptisisme itu bukan tanpa alasan.
Karena Indonesia memiliki sejarah panjang tentang paradoks pangan: negeri agraris yang masih rentan panik ketika harga beras naik.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintah sebenarnya berada.
Bukan hanya memproduksi pangan.
Tetapi membangun kepercayaan publik bahwa negara benar-benar mampu menjaga sistem pangan nasional dari hulu sampai hilir.
“Ketahanan pangan sejati tidak diukur dari penuh atau tidaknya gudang Bulog, tetapi dari kemampuan rakyat kecil membeli makanan tanpa rasa cemas.”
Masalah lain yang sering luput dibahas adalah perubahan iklim.
El Nino bukan lagi siklus cuaca biasa. Ia kini datang dalam dunia yang sudah berubah akibat krisis iklim global. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim membuat pola cuaca semakin tidak stabil dan sulit diprediksi.
Artinya, pertanian modern tidak bisa lagi bergantung pada pola lama.
Negara membutuhkan transformasi besar: teknologi pertanian, sistem data pangan yang presisi, varietas tahan iklim ekstrem, hingga modernisasi distribusi logistik nasional.
Dan semua itu membutuhkan satu hal yang sering paling sulit di Indonesia:
Konsistensi kebijakan.
Karena sektor pertanian Indonesia terlalu lama hidup dalam siklus jangka pendek. Ketika panen berhasil, negara merasa aman. Ketika produksi turun, impor dibuka. Ketika harga naik, operasi pasar dilakukan.
Padahal ancaman global hari ini jauh lebih kompleks.
Perang di satu kawasan bisa mengganggu pupuk di kawasan lain. Konflik geopolitik bisa menaikkan ongkos logistik dunia. Cuaca ekstrem bisa menghancurkan panen lintas negara sekaligus.
Akibatnya, negara-negara mulai berpikir lebih proteksionis terhadap pangan mereka sendiri.
Dan dalam situasi seperti ini, negara yang lemah sektor pertaniannya akan sangat rentan.
Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi.
Ia adalah isu kedaulatan.
“Bangsa yang bergantung penuh pada pangan impor sesungguhnya sedang menyerahkan sebagian masa depannya kepada negara lain.”
Pernyataan Amran bahwa Indonesia siap menghadapi El Nino dan geopolitik global memang memberi optimisme. Tetapi optimisme tidak boleh membuat negara kehilangan kewaspadaan.
Sebab sejarah krisis pangan dunia selalu dimulai dengan satu pola yang sama: rasa aman yang datang terlalu dini.
Indonesia memang memiliki potensi besar. Lahan luas. Iklim tropis. Keanekaragaman hayati. Tenaga pertanian melimpah.
Tetapi potensi tanpa tata kelola hanya akan menjadi statistik pidato.
Dan di tengah dunia yang makin tidak pasti, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Indonesia mampu memproduksi pangan.
Melainkan apakah negara mampu menjaga pangan tetap menjadi hak rakyat—bukan kemewahan yang hanya bisa dijangkau sebagian orang.
***
Bustami, S.Pd.I - Pendamping Desa
0 Komentar