RUANG ANALISIS: Salah satu fondasi historis yang membentuk TNI pada masa awal kemerdekaan adalah identitasnya sebagai tentara rakyat. Banyak perwira dan prajurit lahir dari desa-desa, pesantren, sekolah rakyat, laskar perjuangan, dan komunitas yang sama dengan masyarakat yang mereka bela. Jarak sosial antara tentara dan rakyat relatif tipis. Mereka tidak hanya berbicara atas nama rakyat, tetapi juga hidup dalam realitas yang sama dengan rakyat.
Namun sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa hubungan semacam itu tidak selalu bertahan selamanya.
Ketika sebuah institusi militer semakin profesional, semakin modern, dan semakin mapan secara ekonomi, muncul kemungkinan terbentuknya jarak sosial yang semakin lebar antara aparat negara dan masyarakat yang dilindunginya.
Pertanyaannya bukanlah apakah profesionalisme itu buruk. Justru profesionalisme merupakan syarat penting bagi militer modern.
Pertanyaannya adalah: "Apa yang terjadi apabila profesionalisme berubah menjadi eksklusivitas?"
Apa yang terjadi apabila sebagian anggota institusi mulai memandang dirinya bukan lagi sebagai bagian dari rakyat, melainkan sebagai kelompok yang berbeda dari rakyat?
DILEMA YANG PERNAH BERULANG DALAM SEJARAH DUNIA
Sejarah memperlihatkan bahwa banyak negara pernah menghadapi dilema serupa.
Di Kekaisaran Romawi, Garda Praetoria pada awalnya dibentuk untuk melindungi negara. Namun dalam beberapa periode, mereka berkembang menjadi kelompok elite yang memiliki kepentingan tersendiri dan semakin jauh dari kehidupan masyarakat biasa.
Di Kesultanan Utsmaniyah, Korps Janissari yang dahulu merupakan tulang punggung pertahanan negara lambat laun berubah menjadi kelompok dengan hak-hak khusus yang sering kali bertentangan dengan kebutuhan reformasi negara.
Di Amerika Latin pada abad ke-20, beberapa militer mulai memandang diri mereka sebagai "penjaga negara" yang memiliki kedudukan di atas masyarakat sipil. Akibatnya muncul ketegangan berkepanjangan antara institusi militer, pemerintah sipil, dan rakyat.
Pelajaran dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi hubungan sipil-militer bukanlah konflik terbuka, melainkan tumbuhnya jarak psikologis antara keduanya.
DARI TENTARA RAKYAT MENJADI KELAS NEGARA ?
Dilema terbesar muncul ketika militer mulai dipersepsikan sebagai bagian dari kelas elite negara.
Dalam kondisi demikian, seorang petani yang kesulitan menjual hasil panennya, seorang nelayan yang menghadapi kenaikan biaya operasional, atau seorang pemuda yang kesulitan memperoleh pekerjaan dapat mulai melihat institusi negara sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupannya.
Bagi negara, situasi semacam ini berbahaya.
Bukan karena kekuatan militer berkurang.
Justru sebaliknya.
Militer mungkin tetap kuat secara organisasi, teknologi, dan anggaran.
Namun legitimasi moralnya perlahan dapat mengalami erosi apabila masyarakat tidak lagi merasa memiliki kedekatan emosional dengannya.
Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan institusi pertahanan tidak hanya berasal dari persenjataan, tetapi juga dari kepercayaan rakyat.
KETIKA MILITER MASUK RUANG RUANG SIPIL
Dilema berikutnya muncul ketika batas antara fungsi pertahanan dan ruang sipil menjadi semakin kabur.
Dalam negara demokrasi modern, pengawasan terhadap warga negara umumnya diatur melalui hukum, lembaga sipil, mekanisme akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga.
Apabila masyarakat mulai merasa bahwa ruang sipil lebih banyak diawasi daripada dilayani, maka muncul risiko menurunnya kepercayaan publik.
Masalah utamanya bukan pada keberadaan negara.
Setiap negara membutuhkan institusi keamanan.
Masalahnya adalah persepsi.
Apakah rakyat melihat aparat sebagai pelindung?
Ataukah sebagai pengawas?
Perbedaan antara kedua persepsi tersebut sangat menentukan masa depan hubungan negara dan masyarakat.
IRONI SEJARAH YANG MUNGKIN TERJADI
Ironi terbesar akan muncul apabila suatu institusi yang lahir dari penderitaan rakyat perlahan kehilangan kemampuan memahami penderitaan rakyat.
Jika generasi awal republik dibentuk oleh pengalaman hidup bersama rakyat, maka generasi berikutnya dapat menghadapi tantangan yang berbeda: bagaimana mempertahankan empati ketika jarak sosial semakin lebar.
Dalam kondisi ekstrem, sejarah dapat menciptakan paradoks.
Institusi yang dahulu memperoleh legitimasi karena kedekatannya dengan rakyat dapat menghadapi krisis legitimasi karena dianggap terlalu jauh dari rakyat.
Bukan karena niatnya berubah.
Bukan karena patriotismenya hilang.
Tetapi karena pengalaman hidupnya tidak lagi sama.
PELAJARAN BAGI REPUBLIK
Dilema sejarah yang sesungguhnya bukanlah antara militer dan rakyat.
Dilema yang sesungguhnya adalah bagaimana menjaga agar institusi negara yang semakin modern, profesional, dan kuat tetap memiliki kemampuan mendengar suara masyarakat yang paling lemah.
Karena republik yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus:
militer yang profesional dan kuat;
hubungan yang dekat dan penuh kepercayaan dengan rakyat.
Jika salah satu hilang, negara mungkin tetap kuat secara administratif.
Namun ia berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: "ikatan moral yang sejak awal menjadi fondasi lahirnya Republik Indonesia."
***
0 Komentar